KABARBURSA.COM – Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, mempertanyakan rencana mengimpor beras yang diajukan oleh Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) di tengah musim panen yang sudah berlangsung sejak Maret 2024.
Sudin menanyakan kesesuaian antara data panen lokal dan kebutuhan impor yang ditetapkan.
“Kira-kira dengan data yang dipaparkan (panen atau penyerapan lokal padi) dan realisasi impor baru 2 juta ton dari yang ditetapkan 3,6 juta ton, stop impor enggak?” tanyanya kepada Bapanas dan Bulog dalam rapat dengar pendapat di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024.
Menjawab pertanyaan itu, Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, menjelaskan bahwa sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang kabinet, Bulog diminta untuk tetap menjaga kontrak dengan importir luar negeri.
Langkah ini diambil sebagai antisipasi apabila produksi lokal tidak mencukupi kebutuhan nasional.
“Kami standby dan diarahkan untuk tetap mengikat kontrak dengan pihak luar,” jelas Bayu.
Sementara itu, Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, mengatakan berdasarkan data yang dimiliki, menghentikan impor akan sulit dilakukan mengingat produksi beras lokal masih rendah.
Proyeksi dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa total produksi beras dari Januari hingga Juli 2024 hanya mencapai 18,64 juta ton, turun 2,64 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tren produksi di semester kedua juga diprediksi akan lebih rendah.
“Kalau dilihat berdasarkan grafik agak berat (stop impor) ketua, karena semester dua itu trennya biasanya lebih rendah daripada semester pertama,” terangnya.
Sebelumnya, Bayu mengatakan bahwa impor tetap dilakukan meski ada panen raya dari Maret hingga Mei 2024.
Impor beras dikelola dengan hati-hati dan ditujukan untuk mengisi daerah-daerah yang bukan sentra produksi, dengan harapan dapat menekan harga beras yang tinggi.
“Saat ini terus jalan dan yang paling utama dari kegiatan impor itu sebenarnya bukan hanya sekadar masuknya, tapi komunikasi dengan mereka, memesan barangnya bisa saja kita membuat kontrak sekarang tapi untuk masuk Juli dan Agustus bisa terjadi,” ujarnya setelah menyalurkan Bantuan Pangan Beras di Jakarta, Jumat, 3 Mei 2024.
Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berupaya memastikan ketersediaan beras tetap terjaga dan harga beras di pasar dapat dikendalikan, meskipun tantangan produksi dalam negeri masih tinggi.
Bapanas Tetapkan HET Beras
Badan Pangan Nasional (Bapanas) menetapkan peraturan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras medium dan premium. Pengamat meminta Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dijaga.
Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, menekankan yang perlu dipastikan kala HET beras ditetapkan permanen, penyaluran SPHP mesti dijaga pada level optimum oleh Bulog.
Hal tersebut dilakukan, kata Khudori, berguna bagi warga yang daya belinya terbatas bisa mengakses beras SPHP.
“Karena itu penting bagi Bulog untuk memastikan ketersediaan beras SPHP. Juga penyebarannya mesti meluas agar menjangkau seluas mungkin warga,” jelas dia kepada Kabar Bursa, Selasa 10 Juni 2024.
Lebih jauh Khudori mengatakan, sebetulnya tidak ada kebijakan baru lewat penetapan peraturan Bapanas ini.
Khudori bilang, penetapan peraturan ini adalah mengubah kebijakan HET beras (premium dan medium) relaksasi dan HPP gabah relaksasi yg bersifat sementara jadi keputusan permanen.
“Penetapan HET beras adalah bagian dari kebijakan untuk memastikan ketersediaan beras di pasar terjaga. Juga pelaku usaha tetap mendapatkan margin keuntungan yang memadai,” ujar dia.
Khudori berpandangan, jika HET beras dikembalikan ke posisi sebelum relaksasi, potensial beras aneka merek di pasar modern/ritel modern kembali hilang.
Dia menambahkan, penetapan HPP gabah permanen juga sebagai bagian dari kebijakan untuk memastikan petani sebagai produsen terlindungi.
“Kalau harga gabah jatuh di bawah HPP, pemerintah lewat Bulog akan membeli gabah itu. Tentu dengan persyaratan kualitas yang ada,” pungkasnya.
Perlu diketahui, penetapan HET beras Berdasarkan Perbadan Nomor 5 Tahun 2024. Dalam peraturan ini, maka kenaikan harga beras tingkat konsumen diatur berdasarkan wilayah.
Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, mengatakan penyesuaian HET beras dilakukan demi menjaga stabilitas pasokan dan harga beras.
Sebelumnya, Arief mengumumkan bahwa sebanyak 729.000 ton beras dari Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) telah terealisasi ke konsumen sepanjang Januari hingga 29 Mei 2024.
“Per 29 Mei, realisasi beras SPHP di tingkat konsumen telah mencapai 729 ribu ton dari target 1,2 juta ton pada 2024,” kata Arief dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 3 Juni 2024.
Selain kepada konsumen, Arief juga menyebutkan bahwa realisasi beras SPHP ke ritel modern mencapai 50 ribu ton, dengan tiga penyalur utama yaitu Indomaret, Indogrosir, dan Alfamart.
“Melalui Perum Bulog, Bapanas telah menugaskan pelaksanaan beras program SPHP baik di tingkat konsumen maupun ritel modern,” ujarnya.
Arief menambahkan bahwa selain SPHP, pihaknya juga menjalankan program intervensi lainnya, yakni Gerakan Pangan Murah (GPM), yang menjadi instrumen utama untuk menstabilkan kondisi pangan nasional.
Selama periode Januari hingga Mei, GPM telah dilaksanakan sebanyak 4.695 kali di 37 provinsi dan 410 kabupaten/kota.
“Ini akan terus diintensifkan terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha pada Juni,” tutur Arief. (yog/*)
