Scroll untuk baca artikel
Market Hari Ini

Pemerintah Butuh Rp27 Triliun untuk Bayar Gaji ASN 2025

×

Pemerintah Butuh Rp27 Triliun untuk Bayar Gaji ASN 2025

Sebarkan artikel ini
MGL7955 11zon
Ilustrasi gaji. (Foto: Kabar Bursa/Abbas Sandji)

KABARBURSA.COMKementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran sebesar Rp27.036.131.800.000 untuk belanja pegawai, yang mencakup pembayaran gaji dan tunjangan kinerja (tukin) aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) di tahun 2025.

Anggaran ini akan disalurkan kepada 77.616 pegawai yang bekerja di 12 unit eselon I lingkungan Kemenkeu.

Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Heru Pambudi, mengungkapkan bahwa total pagu indikatif Sekretariat Jenderal Kemenkeu untuk tahun 2025 mencapai Rp33,18 triliun. Angka tersebut sudah mencakup anggaran untuk Badan Layanan Umum (BLU), yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp27,04 triliun, belanja barang sebesar Rp5,65 triliun, dan belanja modal sebesar Rp502 miliar.

“Belanja pegawai pada Sekretariat Jenderal dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja bagi 77.616 pegawai pada 12 unit eselon I lingkup Kemenkeu,” ujar Heru dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI pada Selasa, 11 Juni 2024.

Heru juga menyebutkan adanya peningkatan pagu anggaran sebesar Rp2,7 triliun untuk tahun 2025, dengan rincian belanja pegawai naik Rp2,2 triliun dan belanja barang naik Rp754 miliar, sementara belanja modal mengalami penurunan sebesar Rp421 miliar.

Peningkatan belanja pegawai antara lain disebabkan oleh penyesuaian gaji akibat kenaikan pangkat atau golongan, kenaikan gaji berkala, serta penambahan anggota keluarga.

Selain itu, penyesuaian tunjangan kinerja sebagai dampak kenaikan pangkat jabatan, baik struktural maupun fungsional, juga berkontribusi terhadap peningkatan anggaran ini.

“Belanja pegawai juga diperlukan untuk pengangkatan jabatan fungsional, khususnya di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna mendukung implementasi core tax yang kami perkirakan akan selesai tahun ini,” jelas.

Sementara itu, kenaikan belanja barang disebabkan oleh kebutuhan biaya pemeliharaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), termasuk sewa internet, lisensi perangkat lunak, pembiayaan kegiatan prioritas nasional, proyek unggulan, inisiatif baru, serta kenaikan belanja layanan beasiswa pada BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

“Sedangkan untuk belanja modal, terjadi penurunan karena kegiatan pembangunan smart data center sudah selesai tahun ini, serta penurunan kebutuhan konsolidasi perangkat pengguna seperti laptop dan PC,” pungkas Heru.