KABARBURSA.COM – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Indonesia Future Network (IFN) berharap ide-ide anak muda diakomodasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Indonesia Emas 2025–2045.
“Indonesia 2045 itu perlu realistik dan terukur bagi bangsa Indonesia dengan memformulasikan dengan baik,” kata Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa 11 Juni 2024.
Bagi Suharso, pembangunan menuju Indonesia Emas tak main-main. Perlu rencana yang realistis dan terukur untuk mewujudkannya.
“Kita perlu punya problem statement yang clear agar kita bisa mengurai masalah-masalah dengan solusi yang tepat. Ini perlu perencanaan yang baik dan partisipatif,” katanya.
Suharso tak menutup mata mengenai perlu adanya perhatian kepada generasi muda. Perhatian itu adalah salah satu cara Indonesia tak terjerat dalam middle income trap.
“Kita perlu meningkatkan human capital indeks dengan meningkatkan kualitas hidup generasi muda melalui kesehatan dan pendidikan,” kata dia.
Suharso menambahkan, perlu bagi seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama memahami isu terkait middle income trap.
“Agar bisa jadi negara maju, kami dari Bappenas berharap standardisasi kualitas kesehatan dan pendidikan menjadi prioritas untuk lepas dari jebakan tersebut,” katanya.
Pada Senin 10 Juni 2024, Bappenas dan IFN mengadakan forum dialog eksklusif dengan tema Future Policy, di Kantor Bappenas, Jakarta. Sebanyak 20 lembaga kebijakan atau lembaga penelitian (think tank) diundang dalam forum tersebut.
Diketahui, IFN merupakan kolaborasi antara Kemenpora, Bappenas, KSP, Pijar Foundation, dan Perkumpulan Warga Muda.
Sementara itu, Co Inisiator IFN Doni Adhitia menginginkan suara anak muda bisa didengar.
Tak hanya itu, dia ingin gagasan dari pemuda bisa diakomodir dalam RPJPN Indonesia Emas 2025-2045.
“Kami membuat Indonesia Future Network untuk memastikan partisipasi dan representasi orang muda dapat diakomodir dalam penyusunan dan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Indonesia Emas 2025-2045,” kata Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden tersebut.
IFN Future Policy, kata dia, tidak hanya membahas isu-isu masa depan, tapi juga menyiapkan metodologi tata kelola kebijakan yang relevan dengan dinamika masa depan.”.
Fondasi Transformasi
Kementerian PPN/Bappenas telah memulai penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025, yang menjadi tonggak pertama dalam perjalanan mencapai Indonesia Emas 2045. Fokus utamanya adalah memperkuat fondasi transformasi.
Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, RKP 2025 merupakan respons terhadap dinamika global serta amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
“Dalam upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, diperlukan fondasi transformasi yang kokoh,” ungkapnya dalam keterangan resmi dikutip Selasa 12 Maret 2024.
Suharso menjelaskan bahwa periode pembangunan 2025–2029 memiliki arti strategis dalam menyiapkan fondasi transformasi serta menjadi dasar bagi pertumbuhan di masa depan. “Periode ini juga menjadi peluang bagi kita semua untuk menggapai cita-cita Indonesia Emas. Maka dari itu, RKP 2025 difokuskan pada penguatan fondasi transformasi,” tambahnya.
RKP 2025 diarahkan untuk menjadi panduan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan di seluruh Indonesia, menjadi landasan bagi transformasi menuju tingkat yang lebih tinggi. “Tujuannya adalah untuk menjadi pedoman dalam merencanakan, menganggarkan, dan melaksanakan pembangunan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah,” jelas Suharso.
Pemerintah pusat, kata suharso, akan menggunakan RKP 2025 sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen ini juga dapat menjadi rujukan bagi BUMN, swasta, dan lembaga non-pemerintah untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mendukung pembangunan nasional.
Suharso menegaskan bahwa tema utama RKP 2025 adalah Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Hal ini akan dicapai melalui kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi peningkatan kualitas SDM, pengembangan infrastruktur yang berkualitas, transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur Kunci Nasional (IKN), reformasi pengelolaan sampah, serta ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Diharapkan hal ini dapat menciptakan lapangan kerja berkualitas, mengurangi kesenjangan, dan menghasilkan produk-produk yang ramah lingkungan,” tandasnya.
Indeks Ekonomi Terkerek
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa membeberkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di kisaran 5 persen turut membuat indeks ekonomi lainnya terkerek naik.
Suharso mengatakan pencapaian pembangunan selama 10 tahun pemerintahan Jokowi. Selama pemerintahan Jokowi, pertumbuhan ekonomi stabil di kisaran 5 persen angka kemiskinan pun turun menjadi 9,36 persen per Maret tahun lalu.
“Penciptaan lapangan kerja meningkat per tahun hampir 3 kali lipat dari 187 juta pada 2014 menjadi 4,55 juta pada 2023. Pemerataan pembangunan juga positif, di mana gini ratio turun dari 0,406 pada 2014 menjadi ,38 pada Maret 2023,” papar Suharso di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024, Senin, 6 Mei 2204.
