KABARBURSA.COM – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkapkan bahwa alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis berpotensi membebani fiskal negara.
Direktur Eksekutif INDEF, Esther Dwi Astuti, menyatakan bahwa program ini menambah beban anggaran baru yang sebelumnya tidak ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini tentu saja dapat menggeser alokasi anggaran lain jika tidak diiringi dengan peningkatan penerimaan negara.
“Pasti membebani fiskal. Ini harus dihitung lagi dan dievaluasi kebijakannya. Kalau bagus, didorong. Jika setelah evaluasi tidak berdampak signifikan, sementara ada program prioritas lain, maka harus ditunda dulu,” ujar Esther saat ditemui media setelah Seminar Nasional INDEF, Selasa 25 Juni 2024.
Ia menegaskan, program Makan Bergizi Gratis perlu dievaluasi secara berkala. Jika program tersebut tidak memberikan dampak ekonomi yang diharapkan, pemerintah perlu menunda atau bahkan memberhentikannya.
Menurutnya, anggaran sebesar Rp71 triliun itu tidak mencakup banyak siswa. Dengan asumsi satu tahun 365 hari, besaran makan siang gratis sebesar Rp15.000, dan frekuensi pemberian satu kali per hari, program tersebut hanya bisa mencakup 12.658 anak.
“Jika harus dipaksakan dan sudah diketok palu kemarin, Rp71 triliun ini tentunya harus diprioritaskan untuk daerah-daerah tertinggal. Jika berdampak positif bagi gizi anak-anak dan kualitas pendidikan, kita dorong. Tapi jika tidak memiliki dampak sama sekali, program ini harus dihentikan,” ucap Esther.
Esther berpandangan bahwa pemerintah sebaiknya fokus pada isu riil dalam dunia pendidikan, yakni rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), ia menyebutkan bahwa 80 persen tenaga kerja tidak memiliki pendidikan tinggi.
Padahal, Indonesia bercita-cita menjadi negara maju pada 2045 dengan visinya Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya mengalokasikan anggaran untuk program yang dapat meningkatkan kemampuan tenaga kerja.
Sebagai informasi, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan memastikan bahwa anggaran program makan gratis senilai Rp71 triliun yang dialokasikan pada 2025 masih dalam tahap awal dan belum mencapai 100 persen dari target sebenarnya. Pelaksanaan program akan berlangsung secara bertahap pada masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
“Rp71 triliun adalah angka yang sangat baik. Kami berkomitmen menjalankan program unggulan Prabowo Subianto secara bertahap, dengan prinsip belanja yang berkualitas,” ujar Thomas dalam konferensi pers, Senin 24 Juni 2024 kemarin.
Thomas menambahkan bahwa pihaknya berharap program makan gratis bisa terlaksana 100 persen dalam waktu singkat, dengan mengutamakan prinsip postur fiskal yang hati-hati.
“Kami ingin mencapai target 100 persen secepat mungkin, dengan postur fiskal sebagai prinsip utamanya,” kata Thomas.
Sebelumnya, dalam rapat kerja Kementerian Keuangan dengan Komisi XI DPR RI, Selasa 25 Juni 2024, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mendapatkan berbagai pertanyaan mengenai anggaran untuk program makan siang gratis. Program ini merupakan janji politik yang diusung oleh calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibram Rakabuming.
“Bukan karena kami menghindar, ya, pertanyaan Bapak dan Ibu mengenai makan siang gratis. Di APBN kita belum ada, di 2024 kan memang tidak ada,” ujarnya. “Kalau ini adalah program baru, Bapak dan Ibu sekalian kan juga paham bahwa siklus APBN kami nanti ke Bapak dan Ibu sekalian untuk mulai dari KEM PPKF (Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal).”
Sri Mulyani menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 baru akan disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada 16 Agustus 2024. APBN tersebut nantinya akan dilaksanakan oleh pemerintahan yang baru. Oleh karena itu, perlu adanya etika dalam komunikasi politik yang baik. Belum ada pembicaraan terkait program tersebut karena saat ini pembicaraan soal KEM PPKF baru sampai pada rentang postur APBN.
“Boro-boro ngomongin belanja K/L, posturnya saja masih dalam bentuk range, itu pun masih pembahasan sangat awal,” tambahnya. “Jadi mohon maaf sekali bapak dan ibu sekalian, apalagi ini bulan puasa, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya, saya enggak bisa komentar mengenai makan siang gratis, gitu aja.”
Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, mempertanyakan asal usul anggaran program makan siang gratis tersebut. “Ini masuk anggarannya di mana, Bu Menteri? Kemarin sudah dicoba di SD mana gitu.
Kalau uji coba cuma di SD tinggal dikasih makan siang, kan kalau makan, makannya cuma di sekolah. Ini sampai sekarang belum masuk di kepala saya, Bu Menteri. Sementara anggaran yang dibutuhkan sangat besar dan sudah dipikirkan pula, sudah dirapatkan pula. Kalau Bu Menteri bisa berikan pencerahan.”
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PPP, Wartiah, juga ingin mengonfirmasi kabar yang beredar bahwa dana makan siang gratis akan menggerus dana bantuan operasional sekolah (BOS). Isu ini mendapatkan penolakan dari banyak guru.
“Program makan siang gratis akan menggerus dana BOS, apakah isu itu benar atau seperti apa? Karena itu, banyak penolakan dari guru-guru. Kami tidak usah diurus makan siang gratis, tapi dana BOS ini yang paling penting. Itu yang beredar di Nusa Tenggara Barat (NTB),” ujar Wartiah. (*)