KABARBURSA.COM – Belanja bantuan sosial (bansos) dari Januari hingga Mei 2024 mencapai Rp70,5 triliun, dengan Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai penyumbang terbesar pengeluaran tersebut.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa belanja bansos ini meningkat 12,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang saat itu tercatat Rp62,5 triliun.
“Kementerian Sosial mendominasi dengan pengeluaran Rp37,4 triliun, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta penerima dan Kartu Sembako untuk 18,7 juta kelompok penerima,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita pada Kamis, 27 Juli 2024.
Selain itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerima alokasi bansos sebesar Rp19,3 triliun, terutama untuk membiayai premi BPJS Kesehatan bagi 96,8 juta peserta yang kurang mampu.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mendapatkan Rp11,9 triliun untuk Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 8 juta siswa, serta Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk 766.700 mahasiswa.
Kementerian Agama juga menerima Rp1,6 triliun untuk PIP dan KIP bagi sekolah berbasis agama, mencakup 1,5 juta siswa dan 47.000 mahasiswa.
“Bantuan sosial untuk daerah atau masyarakat yang terdampak bencana alam mencapai Rp100 miliar yang sudah dicairkan,” tambah Sri Mulyani.
Secara keseluruhan, pemerintah pusat telah mengeluarkan Rp824,3 triliun atau 33,4 persen dari pagu anggaran APBN 2024. Belanja pemerintah pusat mengalami kenaikan signifikan sebesar 15,4 persen, terutama karena kebutuhan belanja awal tahun untuk kegiatan pemilu yang berlangsung pada bulan Februari.
“Kenaikan ini signifikan dibandingkan dengan desain tahun lalu yang tidak ada pemilu,” jelasnya.
Rincian belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp388,7 triliun atau 35,6 persen dari pagu APBN 2024, sedangkan belanja non K/L mencapai Rp435,6 triliun atau 31,6 persen dari pagu. Belanja non K/L mencakup belanja modal, bansos, belanja barang, dan belanja pegawai.
Anggaran Bansos
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menetapkan anggaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) atau bansos untuk tahun pertama pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto sebesar Rp496,9 triliun hingga Rp513 triliun.
Pernyataan ini disampaikan saat Sri Mulyani memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senin 20 Mei 2024 kemarin.
“Anggaran Perlinsos pada tahun 2025 berkisar Rp496,9 triliun sampai dengan Rp513 triliun,” ungkap Bendahara Negara.
Untuk diketahui, anggaran Perlinsos dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 tercatat sebesar Rp496,8 triliun. Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar Rp16,2 triliun dibandingkan anggaran tahun sebelumnya.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menyatakan dana tersebut akan difokuskan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan daerah melalui berbagai program unggulan.
“Melalui berbagai program unggulan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perlinsos dalam mengurangi beban kebutuhan pokok, meningkatkan pendapatan, serta memutus rantai kemiskinan dan mengurangi ketimpangan,” jelas Sri Mulyani.
Rincian anggaran perlinsos tahun 2024 mencakup berbagai program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, PBI JKN, serta bantuan iuran untuk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU BP) kelas III dan bansos lainnya.
Selanjutnya, subsidi non-energi meliputi subsidi bunga KUR, subsidi perumahan, subsidi PSO, dan subsidi pupuk. Adapun subsidi energi terdiri dari subsidi listrik, BBM, dan LPG.
Dibandingkan dengan masa pandemi tahun 2020, anggaran perlinsos tahun ini mendekati angka anggaran perlinsos saat itu yang mencapai Rp498 triliun. Artinya, anggaran perlinsos dalam KEM-PPKF tahun 2025 telah melampaui anggaran saat pandemi Covid-19.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5,1 persen hingga 5,5 persen. Pendapatan negara dipatok pada kisaran 12,14 persen hingga 12,36 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), mempertimbangkan berbagai kebijakan dan upaya perbaikan administrasi dan layanan.
Dengan penguatan spending better (pengeluaran yang lebih baik), belanja negara diperkirakan berada pada kisaran 14,59 persen hingga 15,18 persen terhadap PDB, sebut Sri Mulyani.
Dengan demikian, defisit fiskal diperkirakan berada pada kisaran 2,45 persen hingga 2,82 persen terhadap PDB.
Bansos Korban Judi
Gagasan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, untuk memberikan Bantuan Sosial (bansos) kepada keluarga korban judi online memicu pro dan kontra di kalangan publik.
Kebijakan ini bertujuan membantu keluarga yang terdampak judi online, tetapi juga berpotensi memperbesar anggaran bansos yang sudah mencapai Rp152,30 triliun pada 2024.
Penerima bansos adalah mereka yang identitasnya tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Peneliti dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Gurnadi Ridwan, mengatakan penerima bansos dari kalangan korban judi online tidak mudah dimasukkan ke dalam DTKS yang saat ini menggunakan desil kemiskinan 1 sampai 5.
“Mereka yang terlibat judi online bisa berasal dari kalangan mana saja. Jika mereka dimasukkan ke dalam data DTKS, harus ada penyesuaian khusus,” ujar pria yang akrab disapa Adi ini kepada Kabar Bursa, Ahad, 16 Juni 2024. (yub/prm)
