KABARBURSA.COM – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Sragen ciptakan inovasi baru, yakni sebuah aplikasi yang memberikan pelayanan data ketenagakerjaan bernama Giat Kerja.
Sebagai informasi, aplikasi diluncurkan pada awal Juni 2024 lalu ini, merupakan inovasi kedua setelah inovasi Lapak Sukowati.
Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Sragen, Andri Utomo mengatakan Giat Kerja merupakan aplikasi online berbasis web, yang berisikan informasi data-data ketenagakerjaan dan layanan aduan perselisihan. Aplikasi tersebut menjawab permasalahan pemenuhan data ketenagakerjaan.
Ditambahkannya, aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan ketenagakerjaan, baik internal maupun eksternal organisasi, dengan menyediakan data ketenagakerjaan yang valid, akuntabel, dan berkelanjutan.
“Selama ini permohonan data dilakukan secara manual, melalui surat rutin setiap triwulan. Dengan aplikasi ini layanan data menjadi lebih cepat. Seluruh data ketenagakerjaan mulai dari data pencari kerja, data penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri, data jumlah perusahaan di Sragen, serta data lainnya telah tersaji dan lengkap di aplikasi,” kata Andri melalui keterangan resminya yang dikutip, Jumat, 28 Juni 2024.
Menurutnya, data dalam aplikasi tersebut sangat mudah diunduh. Aplikasi juga dilengkapi layanan aduan perselisihan ketenagakerjaan, di mana masyarakat bisa langsung masuk ke layanan aduan yang akan direspon oleh operator atau admin, melalui nomor WhatsApp yang tertera di aplikasi.
Seluruh data-data dalam aplikasi ini, lanjut dia, dapat menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan strategis yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.
“Siapapun bisa mengakses data ketenagakerjaan. Aplikasi dan data yang diinginkan, bisa diunduh dalam bentuk soft file. Dalam waktu satu pekan ini pelayanan data akan tercukupi, sehingga dalam aplikasi ini seluruh data akan siap terintegrasi dengan BPS. Dengan mengikuti perkembangan teknologi digital, ke depan aplikasi ini akan dikembangkan teknologi AI (artificial intelligence),” imbuhnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, dalam waktu dekat ini, pihaknya akan segera menyosialisasikan aplikasi itu, salah satunya dengan menggandeng BPJS Ketenagakerjaan dan mengundang perusahaan-perusahaan. Sehingga, kebutuhan masyarakat dalam mencari pekerjaan atau lainnya dapat segera terlayani.
Sementara, untuk mengakses aplikasi giat kerja, masyarakat bisa langsung mengunjungi laman giatkerja.sragenkab.go.id.
Pemkab Pekalongan Relokasi 100 KK Warga Simonet
Pemerintah Kabupaten Pekalongan mempersiapkan pembangunan rumah untuk relokasi 100 kepala keluarga (KK) warga Dukuh Simonet, Desa Tratebang, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, yang terdampak rob.
Perumahan relokasi yang berlokasi di Desa Tratebang, Kecamatan Wonokerto, akan dibangun di atas tanah hibah seluas lebih dari satu hektare. Proyek ini mendapatkan anggaran sebesar Rp14,7 miliar.
Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, menjelaskan bahwa selain menyediakan tempat tinggal, pihaknya juga akan menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan bagi warga terdampak rob. Untuk itu, dukungan dari instansi pemerintah dan swasta akan dikerahkan. Program ini diharapkan dapat membantu warga untuk memulai hidup baru yang lebih aman dan layak.
“Selain memberikan tempat tinggal, kami berkomitmen untuk terus mendampingi dan memberikan dukungan sarana dan prasarana perumahan, mulai dari pembangunan jalan, air minum, sanitasi, hingga listrik agar warga dapat hidup mandiri dan produktif,” ujarnya, Jumat 28 Juni 2024.
Anto, salah seorang warga penerima manfaat, mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan semua pihak yang telah mendukung terwujudnya program ini.
“Kami sangat bersyukur akhirnya relokasi dan pembangunan rumah warga Dukuh Simonet ini terwujud. Sejak tempat tinggal kami terdampak rob pada 2019, kami terpaksa menumpang di rumah saudara. Sebagai bentuk terima kasih, kami juga akan membantu proses pembangunan rumah agar cepat selesai,” terangnya.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga berencana untuk menyediakan fasilitas tambahan seperti taman bermain anak, pusat komunitas, dan ruang terbuka hijau di area perumahan relokasi. Dengan fasilitas-fasilitas ini, diharapkan warga dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik dan lingkungan yang lebih nyaman.
Fadia Arafiq menambahkan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang pemerintah daerah dalam menanggulangi dampak bencana alam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kami akan terus berupaya keras untuk memastikan bahwa setiap warga Pekalongan mendapatkan haknya untuk tinggal di tempat yang layak dan aman,” pungkasnya.
Pembangunan rumah relokasi ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menangani masalah serupa, yaitu dampak rob yang mengakibatkan warga kehilangan tempat tinggal. Pemerintah daerah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan proyek ini berjalan lancar dan tepat waktu.
Purbalingga Raih Penghargaan Kepatuhan Iuran Pembayaran JKN 2023
Kabupaten Purbalingga meraih penghargaan Terbaik II Kepatuhan Iuran Pembayaran JKN Tahun 2023 dari BPJS Kesehatan. Penghargaan ini juga diberikan kepada Kota Salatiga sebagai Terbaik I, dan Kota Magelang sebagai Terbaik III.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purbalingga, Herni Sulasti, berharap penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh jajarannya untuk memperkuat penyelenggaraan program JKN.
“Terutama dukungan regulasi dan kebijakan untuk memastikan seluruh masyarakat Purbalingga terdaftar aktif dalam program JKN,” ujar Herni, Jumat, 28 Juni 2024.
Menurut Herni, kriteria penilaian penghargaan ini meliputi komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program JKN melalui APBD, ketepatan pembayaran tagihan, kolektabilitas iuran, utang dan piutang tahun 2022 dan 2023, tunggakan iuran akhir tahun 2023, serta kepatuhan terhadap earmark pajak rokok.
Ia juga mengungkapkan bahwa persentase Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Purbalingga terus meningkat. Pada akhir 2023, UHC Purbalingga mencapai 99,46 persen dan naik menjadi 99,98 persen per Mei 2024.
“Kami mendorong agar UHC ini tidak hanya sekadar cakupan populasi penduduk yang ter-cover BPJS Kesehatan, tetapi juga peningkatan dan keadilan akses layanan kesehatan,” tambahnya.
Per 1 Mei 2024, jumlah peserta JKN di Purbalingga mencapai 1.046.220 jiwa dari total penduduk pada semester II 2023 sebanyak 1.046.474 jiwa, atau sebesar 99,98 persen. Tingkat keaktifan peserta terdaftar sebesar 78,74 persen.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, turut mendorong pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah untuk mengakselerasi cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Universal Health Coverage (UHC).
“Jaminan kesehatan sangat penting karena sakit datangnya tidak bisa diprediksi. Dengan adanya jaminan kesehatan, ketika sakit datang, kita tidak perlu khawatir soal biaya,” ucapnya.
Program JKN yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, lanjut Sumarno, merupakan salah satu upaya dalam menangani kemiskinan. Jaminan kesehatan menjadi layanan dasar yang penting dan harus dimiliki oleh semua masyarakat.
Lebih lanjut, Herni menekankan bahwa pemerintah Kabupaten Purbalingga akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan seluruh warga mendapatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas.
“Kami juga akan terus meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya kepesertaan JKN dan memastikan bahwa seluruh warga dapat mengakses layanan kesehatan tanpa kendala,” pungkasnya.
Dengan prestasi ini, Kabupaten Purbalingga berharap dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk meningkatkan kepatuhan dan partisipasi dalam program JKN, guna mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.
(bay/*)