KABARBURSA.COM – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersama PT Timah Tbk (TINS) mendalami potensi investasi dalam hilirisasi dan reformasi tata kelola industri timah di tanah air.
Dalam diskusi yang dipimpin Direktur Utama TINS, Ahmad Dani Virsal, bersama Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala BKPM, Yuliot Tanjung, dibahas langkah-langkah strategis untuk meningkatkan ekosistem timah nasional.
Wakil Menteri Investasi, Yuliot Tanjung, menggarisbawahi pentingnya pengembangan hilirisasi mineral, termasuk logam tanah jarang, zirkon, ilmenite, dan silika, yang menawarkan nilai ekonomis tinggi. Menurutnya, investasi dapat dilakukan secara bertahap dan melalui kemitraan dengan perusahaan asing berpengalaman dalam akses pasar.
Dani Virsal menekankan perlunya perbaikan ekosistem timah untuk memperkuat peran industri timah dalam mendukung ekonomi regional dan nasional. Indonesia, sebagai salah satu produsen timah terbesar di dunia, memegang posisi strategis dalam memenuhi kebutuhan global timah.
“Timah adalah mineral krusial untuk berbagai industri, termasuk teknologi tinggi. Kami juga sedang mengembangkan hilirisasi melalui PT Timah Industri dengan memproduksi Tin Powder yang dijadwalkan mulai beroperasi tahun ini. Ini adalah langkah kami untuk memenuhi permintaan pasar global,” jelas Dani.
Dani menambahkan, meskipun TINS telah lama melakukan hilirisasi, pengembangan lebih lanjut memerlukan dukungan optimal dari berbagai pihak, termasuk penguatan permintaan pasar domestik. Sebagai mineral yang tidak dapat diperbaharui, pengelolaan dari hulu ke hilir harus dilakukan dengan cermat untuk menjaga keberlanjutan industri. Proses penambangan harus mematuhi prinsip-prinsip good mining practices untuk mengurangi dampak negatif.
Sebagai perusahaan negara, TINS tidak hanya berfokus pada profitabilitas, tetapi juga berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan kontribusi bagi negara.
Dani berharap pertemuan ini akan menghasilkan masukan dan dukungan positif dari Kementerian Investasi/BKPM dalam perbaikan tata kelola bisnis pertimahan nasional, sejalan dengan fokus lembaga ini untuk mengakselerasi investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Pada tahun 2024, kinerja saham PT Timah Tbk (TINS) menunjukkan fluktuasi yang signifikan, mencerminkan dinamika pasar global dan lokal serta pengaruh faktor-faktor internal perusahaan. Saham TINS mengalami beberapa lonjakan dan penurunan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk harga timah internasional, kebijakan pemerintah, dan hasil laporan keuangan.
Kinerja Saham TINS
Di awal tahun 2024, saham TINS mengalami penurunan harga sekitar 5 persen akibat ketidakpastian pasar global dan penurunan harga timah di bursa komoditas internasional. Laporan keuangan kuartal pertama menunjukkan laba bersih yang sedikit menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dipengaruhi oleh kenaikan biaya operasional dan fluktuasi harga bahan baku.
Memasuki kuartal kedua, saham TINS mulai menunjukkan tren pemulihan. Harga saham naik sekitar 7 persen seiring dengan stabilisasi harga timah dan implementasi strategi hilirisasi perusahaan. Laporan kuartal kedua mencatat peningkatan pendapatan dan laba bersih berkat efisiensi operasional dan peningkatan permintaan pasar domestik.
Di kuartal ketiga, saham TINS mengalami lonjakan signifikan sekitar 12 persen setelah pengumuman kemajuan besar dalam proyek hilirisasi dan perbaikan tata kelola internal. Penandatanganan kontrak besar dengan mitra internasional juga memberikan dorongan positif bagi harga saham. Laporan keuangan kuartal ketiga menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang kuat dan margin laba yang meningkat.
Menjelang akhir tahun, saham TINS mengalami sedikit penurunan sekitar 3 persen karena ketidakpastian ekonomi global dan volatilitas harga timah. Meskipun demikian, perusahaan tetap mencatat kinerja yang solid dengan laba bersih yang stabil. Rencana ekspansi dan investasi untuk tahun mendatang memberikan prospek positif bagi saham TINS.
Pada tahun 2013, PT Timah Tbk tersandung kasus korupsi yang melibatkan proyek-proyek pengadaan barang dan jasa. Investigasi mengungkap adanya praktik suap dan penyuapan dalam proses pengadaan, di mana pejabat perusahaan diduga menerima gratifikasi untuk mempengaruhi keputusan pengadaan. Kasus ini berujung pada tindakan hukum terhadap beberapa pegawai dan pejabat perusahaan.
Kasus besar berikutnya terjadi pada tahun 2017, ketika KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengungkap adanya dugaan korupsi dalam pengadaan alat berat dan peralatan penambangan. Penyidikan menunjukkan adanya mark-up harga dan pembayaran fiktif yang melibatkan sejumlah pejabat perusahaan. Beberapa eksekutif tinggi di PT Timah Tbk diadili dan dikenakan sanksi hukum atas keterlibatan mereka dalam skandal ini.
Pada tahun 2019, laporan media mengungkap adanya dugaan korupsi terkait perizinan dan kontrak kerja sama. Kasus ini melibatkan pejabat di PT Timah Tbk yang diduga memanfaatkan wewenang mereka untuk memperoleh izin dan kontrak dengan imbalan suap. Investigasi lebih lanjut mengindikasikan adanya kolusi antara perusahaan dan pejabat publik, yang merugikan negara dan menghambat transparansi dalam proses bisnis.
Pada tahun 2021, muncul laporan mengenai korupsi dalam pengelolaan sumber daya timah. Kasus ini melibatkan penyimpangan dalam pengelolaan tambang dan distribusi timah, serta dugaan penyelewengan dana yang seharusnya digunakan untuk pengelolaan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Proses hukum terhadap individu yang terlibat masih berlanjut, dan perusahaan harus menghadapi tuntutan untuk memperbaiki tata kelola dan transparansi. (*)
