KABARBURSA.COM – Mobil dinas Presiden Joko Widodo saat menjabat dan Presiden Prabowo Subianto setelah terpilih kini menjadi sorotan publik.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu menyebut penggunaan mobil buatan PT Pindad itu sekaligus untuk menekan impor. Anggito menyebut Pindad telah merancang mobil dengan 70 persen kapasitasnya adalah buatan dalam negeri.
“Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad. Karena Pak Prabowo sudah bilang minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon I sampai sama menteri, luar biasa,” ucap Anggito, dalam acara UGM yang disiarkan dalam saluran YouTube PPID Sekolah Vokasi UGM, Senin, 28 Oktober 2024.
Berikut perbandingan antara Mercedes-Benz S680 Guard milik Jokowi dan Pindad MV3 Garuda Limousine milik Prabowo.
Mercedes-Benz S680 Guard: Mobil Dinas Jokowi
Mercedes-Benz S680 Guard yang digunakan oleh Presiden Jokowi memiliki harga pasar yang mencapai 387.600 poundsterling atau sekitar Rp7,8 miliar. Harga ini sepadan dengan teknologi keamanan yang tinggi, termasuk sertifikasi VPAM VR10 yang menjadikannya salah satu mobil sipil dengan proteksi balistik terbaik di dunia.
Mobil ini tidak hanya tahan peluru, tetapi juga dilengkapi dengan sistem perlindungan anti-ledakan sesuai standar ERV 2010. Kaca dalamnya dilapisi polikarbonat untuk mencegah serpihan peluru masuk, dan bodi kendaraan memiliki sistem pemadam kebakaran otomatis serta sistem udara segar untuk melindungi dari serangan asap dan gas. Dengan mesin V12 6.000 cc twin-turbo, S680 Guard bertenaga 612 Tk dengan torsi 830 Nm, memungkinkan akselerasi 0-100 km/jam dalam 8,3 detik.
Pindad MV3 Garuda: Mobil Dinas Prabowo
Berbeda dengan pilihan Jokowi, Presiden Prabowo kini menggunakan kendaraan buatan dalam negeri, yaitu Pindad MV3 Garuda Limousine. Meski belum ada angka pasti untuk versi kepresidenan, pada tahun 2020 versi sipil kendaraan taktis Pindad Maung dibanderol antara Rp400 juta hingga Rp500 juta, sedangkan versi militer sekitar Rp600 juta.
Mobil ini dilengkapi mesin turbo diesel 2.200 cc yang menghasilkan tenaga 202 PS atau sekitar 199 HP, dengan torsi 441 Nm. Kendaraan ini juga dilapisi material komposit anti peluru yang mampu menahan peluru kaliber 5,56 mm dan 7,62 mm.
Fitur keamanannya dilengkapi kaca anti peluru level B5/B6 dan ban Run Flat Tyre (RFT) yang tetap berfungsi meski bocor. Bagian dalamnya memiliki kenyamanan mewah, termasuk captain seat, panel kontrol sentuh, dan pijakan kaki otomatis.
Penyebab Pemborosan Anggaran
Dalam persiapan membentuk kabinet pemerintahan yang baru, Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil sejumlah calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan untuk mengisi posisi strategis dalam pemerintahan mendatang.
Namun, kekecewaan mulai terasa di kalangan masyarakat karena beberapa nama yang muncul bukanlah sosok yang dikenal karena keahlian profesional mereka, melainkan lebih pada balas jasa politik pasca pemilu.
Peneliti Celios, Galau D. Muhammad, mengatakan bahwa Pembagian jabatan ini tidak hanya menimbulkan kekecewaan secara moral, tetapi juga berpotensi menciptakan pemborosan anggaran yang signifikan.
“Semakin banyaknya wakil menteri yang diangkat berarti akan meningkatkan belanja negara, termasuk gaji para staf pendukung, pengadaan mobil dinas, fasilitas kantor, hingga pembayaran gaji pensiun bagi menteri dan wakil menteri tersebut,” ujarnya dalam keterangan resmi dikutip Jumat 18 Oktober 2024.
lanjutnya, dia mengatakan kondisi ini dapat memperparah situasi fiskal negara yang sudah rentan akibat jatuh tempo utang dan penurunan penerimaan pajak. Analisa Celios menunjukkan adanya potensi pembengkakan anggaran hingga Rp1,95 triliun selama 5 tahun ke depan akibat koalisi gemuk.
“Angka ini belum termasuk beban belanja barang yang timbul akibat pembangunan fasilitas kantor/gedung lembaga baru,” ungkap dia.
Sementara, Peneliti Celios lainnya, Achmad Hanif Imaduddin mengatakan bahwa kerugian yang dihadapi negara akibat fenomena ini tidak hanya sebatas pada pemborosan fiskal tetapi juga memperlebar angka ketimpangan.
“Meskipun gaji menteri relatif kecil dibandingkan jabatan lain, posisi ini dapat membawa dampak ekonomi yang luas, seperti kenaikan nilai saham perusahaan yang dimiliki oleh menteri yang dapat dilihat sebagai manfaat dari akses kekuasaan,” terangnya.
Hanif menilai fenomena ini dapat menciptakan ketimpangan baru di masyarakat karena pejabat-pejabat tersebut mendapatkan keuntungan ganda dari posisi kekuasaannya.
Prabowo sebelumnya berargumen bahwa sebagai negara besar, Indonesia memerlukan banyak menteri untuk mengelola pemerintahan secara efektif.
Efisiensi Dan Efektivitas Pemerintahan
Namun, argumen ini perlu dipertimbangkan dengan melihat komparasi konteks internasional. Amerika Serikat, dengan populasi sekitar 346 juta orang, hanya memiliki 15 eksekutif departemen setingkat kementerian.
Bahkan China sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia yang mencapai lebih dari 1,4 miliar, hanya memiliki 21 kementerian. Sementara itu, Indonesia dengan populasi sekitar 275 juta memiliki 46 kementerian, jauh lebih banyak dibandingkan negara-negara tersebut.
“Fakta ini menunjukkan bahwa banyaknya jumlah menteri bukanlah cara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Sebaliknya, justru berpotensi memperbesar birokrasi dan meningkatkan pemborosan anggaran negara,” tandas dia.
Diketahui, Analisis Celios menunjukkan bahwa mayoritas nama yang dipanggil mengisi kabinet berasal dari politisi dengan proporsi 55,6 persen atau 60 dari 108 kandidat.
Proporsi profesional teknokrat hanya sebesar 15,7 persen atau 17 dari 108 calon. Kemudian disusul kalangan TNI/POLRI (8,3 persen) pengusaha (7,4 persen), tokoh agama (4,6 persen), dan selebriti (2,8 persen). Sayangnya, hanya 5,6 persen yang berasal dari kalangan akademisi.
Di antara kandidat berlatar politisi tersebut, terdapat 45 kandidat yang terafiliasi partai. Gerindra menguasai kabinet dengan proporsi mencapai 26,7 persen (12 orang), disusul Golkar sekitar 24,4 persen (11 orang), serta Demokrat, PAN, dan PKB yang mendapat jatah seragam 8,9 persen (4 orang).
Pengisian jajaran kabinet juga sarat dengan kepentingan balas budi politik yang memprioritaskan aktor-aktor sentral dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Setidaknya terdapat 30 kandidat yang tercatat aktif dalam TKN mulai dari posisi pengarah, penasihat, ketua, sekretaris, bendahara, dewan pakar, hingga koordinator relawan kampanye.
Secara akumulatif 72 persen dari jumlah kandidat merupakan pendukung Prabowo-Gibran dalam Pemilu 2024 kemarin. Kondisi ini menunjukkan bahwa bagi-bagi kursi kabinet memang diperuntukkan sebagai ajang balas budi politik.(*)
