KABARBURSA.COM – Pemerintah akan melakukan pemangkasan subsidi energi sebesar RP67,1 triliun. Bank Indonesia melaporkan pada April 2024 jumlah uang beredar meningkat secara tahunan. Posisi uang beredar tumbuh sebesar 6,9 persen. Kementerian Keuangan mencatat pendapatan negara turun sebesar 7,6 persen. Informasi tersebut menjadi fokus utama pemberitaan redaksi Kabar Bursa hari ini, Selasa 28 Mei 2024, yang telah dirangkum dalam program Kabar Bursa Hari Ini.
Subsidi Energi Akan Dipangkas Rp67,1 Triliun pada 2025
Pemerintah mengindikasikan kemungkinan pemangkasan subsidi energi sebesar Rp67,1 triliun pada tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.
Pemangkasan ini diusulkan melalui berbagai langkah efisiensi, termasuk pengendalian subsidi elpiji, penerapan tariff adjustment untuk pelanggan listrik non-subsidi, dan pengendalian subsidi serta kompensasi bahan bakar minyak (BBM).
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa potensi efisiensi ini tidak berarti pemangkasan anggaran subsidi energi akan dilakukan secara langsung.
“Ini masih berupa wacana awal,” ujar Sri Mulyani saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 27 Mei 2024.
Menurutnya, siklus perumusan APBN melibatkan berbagai tahap pembahasan dengan DPR. Oleh karena itu, efisiensi subsidi energi belum bersifat final dan masih akan dibahas lebih lanjut.
“Ini masih postur besar banget, nanti kita lihat dari pandangan fraksi-fraksi,” jelas Sri Mulyani. “Nanti kita makin pertajam posturnya, kita akan diskusikan di Badan Anggaran DPR RI, di situ kita kalibrasi lagi,” tambahnya.
Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa angka potensi efisiensi subsidi energi yang tertulis dalam KEM-PPKF merupakan hasil perhitungan berdasarkan asumsi APBN saat ini.
Potensi efisiensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tidak adanya perubahan volume penyaluran subsidi energi, serta mempertahankan kurs rupiah dan harga minyak mentah.
“Itu bisa kita tetapkan, kita kira-kira, nanti kita lihat volumenya supaya tetap disiplin, enggak nambah, tapi ini masih sangat-sangat awal,” tutur Sri Mulyani.
Dalam dokumen KEM-PPKF 2025, disebutkan bahwa transformasi subsidi dan kompensasi energi perlu terus didorong agar lebih tepat sasaran dan optimal. Subsidi dan kompensasi energi perlu didesain ulang untuk lebih menjangkau masyarakat miskin dan rentan.
Langkah kebijakan transformasi yang dapat diterapkan dalam jangka pendek meliputi pengendalian subsidi elpiji dengan menetapkan target sasaran penerima subsidi elpiji tabung 3 kg, yaitu rumah tangga desil pendapatan 1-7, usaha mikro, nelayan, dan petani sasaran.
Selanjutnya, penerapan tariff adjustment untuk pelanggan listrik non-subsidi golongan rumah tangga kaya (3500 VA ke atas) dan golongan pemerintah. Terakhir, pengendalian subsidi dan kompensasi atas solar dan pertalite dengan pengendalian kategori konsumen.
“Keseluruhan simulasi reformasi subsidi dan kompensasi energi ini diproyeksikan akan menghasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp 67,1 triliun per tahun,” tulis dokumen KEM-PPKF 2025.
Penyaluran subsidi selama Januari-April 2024
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa realisasi penyaluran subsidi selama Januari-April 2024 turun 16,4 persen menjadi Rp51,8 triliun dari Rp62 triliun pada periode yang sama tahun lalu.
Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya subsidi energi, khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa dari total subsidi sebesar Rp51,8 triliun, Rp 42,4 triliun dialokasikan untuk subsidi energi, sementara subsidi non-energi sebesar Rp 9,4 triliun. “Untuk subsidi kita mengalami sedikit penurunan dari Rp 62 triliun ke Rp 51,8 triliun, turun tajam tentu kita lihat nanti perkembangannya,” ungkapnya saat konferensi pers APBNKita di Jakarta, Senin, 27 Mei 2024.
Penyaluran BBM bersubsidi selama Januari-April 2024 turun 2,6 persen menjadi 4,3 juta kiloliter (kl) dari 4,4 juta kl pada periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, penyaluran LPG 3 kg naik tipis 0,8 persen menjadi 2 juta metrik ton (MT) dari sebelumnya 1,99 juta MT. Subsidi listrik juga meningkat 3 persen menjadi 40,3 juta pelanggan dari sebelumnya 39,2 juta pelanggan.
Di sisi lain, subsidi non-energi menunjukkan peningkatan signifikan. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) melonjak 68,7 persen menjadi Rp90,5 triliun dari Rp53,6 triliun pada Januari-April 2023. Jumlah debitur KUR juga naik 65,7 persen menjadi 1,6 juta orang dari sebelumnya 0,9 juta orang.
“KUR juga naik tinggi karena tahun lalu agak lamban dengan adanya perubahan kebijakan, sekarang sudah normal. Jadi, Januari-April sudah tersalurkan Rp90,5 triliun dari Rp53,6 triliun, jumlah debitur juga naik dari 900.000 jadi 1,6 juta,” tuturnya.
Menurut Sri Mulyani, peningkatan ini menunjukkan bahwa APBN memberikan manfaat yang luas. “Ini bagus karena operasi mengenai APBN memberi manfaat sangat luas, mulai dari penyaluran KUR, LPG, dan listrik, serta BBM,” tandasnya.
Sri Mulyani juga menambahkan bahwa penurunan subsidi energi merupakan langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan mengarahkan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang lebih produktif.
“Penyesuaian subsidi energi ini penting untuk memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara efektif dan efisien,” ujarnya.
Dia juga menggarisbawahi bahwa meskipun ada penurunan subsidi energi, pemerintah tetap berkomitmen untuk melindungi kelompok masyarakat yang rentan melalui program-program bantuan sosial yang tepat sasaran.
“Kami tetap memprioritaskan perlindungan bagi masyarakat yang paling membutuhkan, dan ini tercermin dalam berbagai program bantuan sosial yang kami jalankan,” jelasnya.
Selain itu, peningkatan penyaluran KUR mencerminkan upaya pemerintah dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar lebih berdaya saing dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.
“Dengan peningkatan akses KUR, kami berharap UMKM dapat lebih berkembang dan memberikan dampak positif bagi perekonomian,” katanya.
Melalui berbagai langkah ini, Sri Mulyani menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pengelolaan anggaran yang ketat dan pemberian dukungan yang memadai kepada masyarakat dan sektor-sektor kunci dalam perekonomian.
“Kami terus berupaya agar kebijakan fiskal yang dijalankan dapat memberikan manfaat optimal bagi seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya.
Uang yang Beredar di Indonesia Nyaris Rp9.000 Triliun
Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada April 2024 meningkat secara tahunan (year on year/yoy).
Kenaikan ini melanjutkan tren pertumbuhan yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir.
Asisten Gubernur BI, Erwin Haryono, menyatakan bahwa posisi M2 pada April 2024 mencapai Rp8.928 triliun, tumbuh sebesar 6,9 persen secara tahunan. Posisi ini lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar Rp8.888,4 triliun.
“Likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada April 2024 tetap tumbuh,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin, 27 Mei 2024.
Dilihat dari komposisinya, perkembangan ini didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 5,5 persen secara tahunan, sementara uang kuasi tumbuh sebesar 8,5 persen.
Erwin menjelaskan bahwa perkembangan M2 pada April terutama dipengaruhi oleh penyaluran kredit dan tagihan bersih kepada pemerintah pusat.
Pada April 2024, penyaluran kredit tumbuh sebesar 12,3 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 11,9 persen. Sementara itu, tagihan bersih kepada pemerintah pusat melesat hingga 25,8 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 17,9 persen.
“Sementara itu, aktiva luar negeri bersih terkontraksi sebesar 1,1 persen (yoy), stabil dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya,” papar Erwin.
Sebagai informasi, uang beredar dalam arti luas (M2) mencakup uang kartal yang dipegang masyarakat dan giro rupiah, termasuk uang elektronik, serta tabungan rupiah yang dapat ditarik sewaktu-waktu.
Selain itu, M2 juga meliputi uang kuasi dan surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter dan dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan satu tahun.
Erwin menambahkan bahwa pertumbuhan likuiditas ini mencerminkan kondisi perekonomian yang terus membaik dan menunjukkan adanya kepercayaan yang meningkat dari masyarakat dan sektor bisnis terhadap sistem keuangan nasional.
BI akan terus memonitor dan memastikan likuiditas tetap terjaga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS
Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada hari ini, Senin, 27 Mei 2024, berpotensi menguat setelah libur panjang Hari Raya Waisak. Penguatan ini didukung oleh masuknya investor asing ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Direktur Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi, memproyeksikan mata uang rupiah akan fluktuatif namun ditutup menguat di rentang Rp15.950-Rp16.040 per dolar AS pada perdagangan hari ini. Ibrahim menjelaskan bahwa penguatan rupiah disebabkan oleh keputusan Bank Indonesia (BI) untuk mempertahankan suku bunga acuan (BI Rate) di level 6,25 persen pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 21-22 Mei 2024.
Kebijakan suku bunga ini bertujuan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah memburuknya risiko global serta sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap dalam sasaran 2,5±1 persen pada 2024 dan 2025.
Sebelumnya, pada RDG April 2024, BI mengejutkan pasar dengan menaikkan suku bunga acuan dari 6 persen ke 6,25 persen untuk menahan pelemahan rupiah. Kenaikan ini merupakan yang pertama sejak Oktober 2023.
Dari sisi eksternal, perhatian pasar tertuju pada risalah pertemuan The Fed akhir April yang akan dirilis Rabu ini. The Fed telah mempertahankan suku bunga tetap stabil selama pertemuan tersebut, sementara Ketua The Fed, Jerome Powell, masih mengisyaratkan kemungkinan penurunan suku bunga pada tahun 2024.
Para pedagang akan menunggu untuk melihat apakah hal ini akan didukung oleh semua pejabat The Fed, terutama karena inflasi yang masih stabil. Beberapa pejabat The Fed telah memperingatkan bahwa bank sentral memerlukan lebih banyak keyakinan bahwa inflasi akan turun sebelum dapat mulai memangkas suku bunga.
“Komentar mereka mendukung greenback dan menekan sebagian besar aset berisiko tinggi yang tidak memberikan imbal hasil,” kata Ibrahim dalam riset harian.
Menurut data Bloomberg, rupiah mengakhiri perdagangan Rabu, 22 Mei 2024, dengan naik 0,02 persen atau 3,5 poin ke posisi Rp15.995 per dolar. Sementara itu, indeks dolar AS terpantau naik 0,01 persen ke posisi 104,570.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyatakan bahwa surat utang tenor pendek SRBI dengan underlying surat berharga Bank Indonesia berhasil menarik minat investor asing. Hingga 21 Mei 2024, instrumen SRBI mencapai Rp508,41 triliun, dan kepemilikan investor asing terus meningkat.
“Penerbitan SRBI juga mendukung aliran masuk modal asing ke dalam negeri, tercermin dari kepemilikan nonresiden yang meningkat dari Rp71,55 triliun atau 18,18 persen dari total outstanding pada 23 April 2024 menjadi Rp142,90 triliun atau 28,11 persen dari total outstanding pada 21 Mei 2024,” kata Perry, dikutip Kamis, 23 Mei 2024.
Selain SRBI, Perry menambahkan bahwa instrumen pro-market lainnya juga terus dioptimalkan, termasuk Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI). Posisi instrumen SVBI dan SUVBI hingga 21 Mei 2024 masing-masing tercatat sebesar USD2,13 miliar dan USD257 juta.
Ke depan, BI akan terus mengoptimalkan berbagai inovasi instrumen pro-market baik dari sisi volume maupun daya tarik imbal hasil. Pengoptimalan berbagai instrumen tersebut juga didukung oleh kondisi fundamental ekonomi domestik yang kuat untuk mendorong kembali aliran masuk portofolio asing ke pasar keuangan domestik.
“Optimalisasi instrumen moneter pro-market juga terus dilakukan untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan dalam memastikan inflasi tetap terkendali dan nilai tukar rupiah tetap stabil,” tutup Perry.
Sri Mulyani: Pendapatan Negara Turun 7,6 Persen
Menjelang akhir April 2024, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta keseimbangan primer tetap menunjukkan posisi surplus. Meski begitu, pendapatan negara tercatat mengalami penurunan.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengungkapkan bahwa realisasi pendapatan negara hingga akhir April 2024 mencapai Rp924,9 triliun. Angka ini baru mencapai sekitar 33,0 persen dari target APBN 2024 yang sebesar Rp2.802,3 triliun.
“Ada penurunan sebesar 7,6 persen dari pendapatan negara pada akhir April 2024 dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Senin, 27 Mei 2024.
Sebagai perbandingan, berdasarkan dokumen APBN Kita, pada akhir April 2023 realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.000,5 triliun atau 40,6% dari target APBN. Kinerja tahun lalu juga mencatat pertumbuhan sebesar 17,3 persen.
“Tahun lalu kita mendapatkan windfall dari kenaikan harga komoditas,” jelas Sri Mulyani.
Sementara itu, realisasi belanja negara hingga akhir April 2024 mencapai Rp849,2 triliun, atau sekitar 25,5 persen dari pagu APBN 2024 yang sebesar Rp3.325,1 triliun.
“Ini dibandingkan dengan posisi akhir April 2023 mengalami kenaikan sebesar 10,9 persen year on year,” tambahnya.
Dengan kinerja pendapatan negara dan belanja negara tersebut, APBN 2024 masih mencatatkan surplus senilai Rp75,7 triliun atau 0,33% terhadap produk domestik bruto (PDB).
“APBN masih dalam kondisi surplus, sebesar Rp75,7 triliun atau 0,33 persen dari PDB,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2024 di Jakarta, Senin 27 Mei 2024
Tidak hanya itu, keseimbangan primer juga menunjukkan hasil positif dengan surplus sebesar Rp237,1 triliun. Keseimbangan primer ini merupakan selisih antara total pendapatan negara dan belanja negara, tidak termasuk pembayaran bunga utang.
“APBN dan keseimbangan primer masih berada dalam posisi surplus hingga akhir April 2024,” tutupnya.
Target Menjaga Defisit
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memiliki target untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2025 agar berada dalam kisaran 2,45-2,82 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Sri Mulyani menambahkan bahwa pendapatan negara dipatok pada kisaran 12,14 persen hingga 12,36 persen dari PDB. Kebijakan optimalisasi pendapatan negara (collecting more) dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi dan bisnis serta kelestarian lingkungan.
“Hal itu ditempuh melalui tiga cara, pelaksanaan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang lebih sehat dan adil, perluasan basis pajak, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak,” ujarnya, dalam Rapat Paripurna DPR tentang Penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, Senin, 20 Mei 2024.
Implementasi perluasan basis pajak mengacu pada Global Taxation Agreement, yakni melalui pemajakan korporasi multinasional yang melakukan transaksi lintas negara. Sementara peningkatan kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan pengawasan berbasis wilayah, integrasi teknologi, dan penguatan sinergi antarinstansi/lembaga.
Pemerintah memberikan insentif fiskal secara terarah dan terukur pada berbagai sektor strategis dalam rangka mendukung akselerasi transformasi ekonomi. Sedangkan penguatan PNBP dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan SDA, perbaikan tata kelola, inovasi layanan publik, serta mendorong reformasi pengelolaan aset negara. Di sisi lain, belanja negara diperkirakan pada kisaran 14,59 persen hingga 15,18 persen PDB.
Kebijakan belanja negara diarahkan untuk penguatan spending better, yang ditempuh melalui efisiensi belanja nonprioritas, penguatan belanja produktif, efektivitas subsidi dan bansos, serta penguatan perlinsos yang berbasis pemberdayaan untuk akselerasi pengentasan kemiskinan dan kesenjangan.
Terkait subsidi dan bansos, Menkeu mengatakan akan dilakukan peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi antar program yang relevan.
Pemerintah juga akan menguatkan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah untuk kualitas belanja yang produktif dan mandiri.
Adapun upaya yang dilakukan untuk menutup defisit adalah mendorong pembiayaan yang inovatif, bijak, dan berkelanjutan.
Sejumlah langkah yang dimaksud di antaranya mendorong efektivitas pembiayaan investasi, memanfaatkan SAL untuk antisipasi ketidakpastian, peningkatan akses pembiayaan untuk masyarakat berpendapatan rendah (MBR) dan UMKM, serta mendorong kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yang berkelanjutan.
Menkeu juga memastikan rasio utang akan dikendalikan dalam batas terkelola di kisaran 37,98 hingga 38,71 persen PDB.
Fluktuasi Harga Komoditas
Sri Mulyani juga menyoroti tekanan yang dihadapi keuangan negara akibat pergerakan harga komoditas, khususnya minyak dan batu bara. Menurutnya, naik-turunnya harga kedua komoditas ini memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia.
“Jatuh bangunnya harga komoditas tentu menyebabkan dampak signifikan bagi ekonomi Indonesia,” ungkapnya
Sri Mulyani menjelaskan bahwa ketika harga komoditas tinggi, pertumbuhan ekonomi terdorong melalui peningkatan ekspor dan permintaan domestik. Namun, saat harga komoditas jatuh, pertumbuhan ekonomi dan posisi fiskal mengalami tekanan berat.
Dalam penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) untuk RAPBN Tahun Anggaran 2025, Sri Mulyani merinci berbagai tantangan yang dihadapi kas negara akibat fluktuasi harga komoditas energi.
Contohnya, harga minyak mentah Brent yang melonjak ke USD115 per barel pada Juni 2014 kemudian anjlok tajam ke USD28 per barel pada Januari 2016. Pada masa pandemi 2020, harga Brent kembali turun ke level terendah USD23 per barel.
