KABARBURSA.COM – Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) LNG Abadi Masela dipastikan mengusung konsep industri hijau yang selaras dengan komitmen transisi energi nasional. Megaproyek senilai USD 21 miliar tersebut akan dilengkapi dengan fasilitas Carbon Capture and Storage (CCS) terintegrasi guna menekan emisi karbon dioksida secara masif dari proses produksi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan penerapan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon ini menjadikan Blok Masela sebagai salah satu pionir proyek migas rendah emisi di Indonesia.
"Ini adalah sebagai bentuk dukungan daripada blok ini mempergunakan juga adalah transisi energi, penurun emisi melalui pembangunan fasilitas carbon capture and storage (CCS) yang akan menangkap dan menyimpan emisi karbon dioksida dari proses produksi," kata Bahlil saat meresmikan groundbreaking LNG Abadi Masela, Kamis, 16 Juli 2026.
Langkah menyematkan teknologi CCS ke dalam rencana pengembangan (POD) Abadi Masela merupakan strategi pemerintah untuk menyeimbangkan kebutuhan pasokan energi fosil nasional dengan target Net Zero Emission.
Melalui CCS, emisi karbon yang dihasilkan dari ekstraksi dan pemurnian gas tidak dilepas ke atmosfer, melainkan ditangkap dan diinjeksikan kembali ke dalam lapisan batuan bawah tanah yang aman.
Penerapan teknologi hijau ini dinilai tidak akan mengganggu target produksi gas Masela yang dipatok sebesar 9,5 juta ton LNG per tahun dan 1.600 mmscfd gas pipa.
Infrastruktur penunjang CCS akan dibangun terintegrasi bersamaan dengan fasilitas kilang darat dan pelabuhan yang pembangunannya resmi dimulai hari ini.
Bahlil menegaskan bahwa investasi ramah lingkungan ini tetap memberikan jaminan keuntungan ekonomi jangka panjang. Selain menekan polusi, proyek ini diproyeksikan menyumbang pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar USD137,8 miliar.
Mengingat pentingnya proyek ini sebagai pilar energi masa depan, Kementerian ESDM meminta kepolisian dan TNI berkolaborasi ketat untuk menjamin keamanan operasional dan investasi di lapangan.
Pengawalan keamanan, kata Bahlil, harus mengedepankan pendekatan humanis yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat sekitar.
"Saya memohon kepada Pak Kapolda, Pak Pangdam, dan seluruh aparat keamanan untuk mohon dijaga. Tolong jaga dan tolong komunikasikan baik-baik dengan rakyat. Rakyat adalah bagian terpenting daripada aset negara, karena tujuan pembangunan kita adalah bagaimana kita mendorong untuk mereka bisa sejahtera," pungkas Bahlil.
Gas Abadi Masela Jadi Motor Hilirisasi
Kementerian ESDM mengunci alokasi gas bumi dari proyek LNG Abadi Masela untuk mendominasi kebutuhan domestik. Langkah strategis ini diambil guna menjadikan pasokan gas dari Blok Masela sebagai motor penggerak hilirisasi industri nasional, dengan memprioritaskan sektor produksi pupuk pertanian hingga penguatan keandalan kelistrikan nasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemerintah menetapkan kuota minimal 60 persen dari total produksi gas Abadi Masela wajib dialokasikan untuk pasar dalam negeri, sedangkan porsi ekspor dibatasi maksimal 40 persen.
"Gasnya minimal 60 persen untuk memenuhi kebutuhan domestik dan 40 persen maksimal untuk kita melakukan ekspor. Di mana sebagian kita akan memakai untuk hilirisasi daripada PT Pupuk. PT Pupuk akan membangun industri hilirisasi di sini," ujar Bahlil dalam acara groundbreaking di Kepulauan Tanimbar, Maluku, pada Kamis, 16 Juli 2026.
Selain untuk bahan baku industri pupuk nasional, sisa alokasi gas domestik akan diserahkan kepada PT PLN (Persero), PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), serta beberapa korporasi swasta strategis.
Pasokan gas pipa sebesar 1.600 mmscfd ini diharapkan mampu menekan ketergantungan industri terhadap energi impor sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi yang masif di wilayah timur Indonesia.
Hilirisasi gas bumi secara terintegrasi ini juga diyakini akan mendongkrak Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah secara drastis. Kementerian ESDM memproyeksikan proyek ini menyumbang peningkatan PDRB Provinsi Maluku sebesar USD95 miliar dan PDRB Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebesar USD92 miliar.
"Kita akan menyerahkan sebagian kepada PLN, PGN, dan beberapa perusahaan swasta yang sekaligus untuk meningkatkan nilai tambah dalam rangka mendorong penciptaan nilai ekonomi di daerah," kata Bahlil.
Penempatan fasilitas hilirisasi gas di daratan (onshore) Maluku ini dinilai sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menjadikan masyarakat daerah sebagai subjek utama pembangunan. Bahlil menutup laporannya dengan mengutip semboyan lokal yang dijadikan landasan operasional proyek bernilai Rp340 triliun ini.
"Kata-kata daripada tagline kabupaten ini yaitu membangun dari laut ke darat, berdiri tegak di darat sambil memuliakan laut. Bagi kami inilah yang menjadi filosofis yang sejalan dengan semangat nasionalisme dan memiliki makna yang dalam bagi kita semua," tutup Bahlil.(*)
