KABARBURSA.COM - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menyatakan dana untuk program Biodiesel B50 dan Subsidi Solar Nelayan tidak mengganggu anggaran Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan beberapa program lainnya.
Menurut Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP, Mohammad Alfansyah, pendanaan untuk PSR, riset, sarana dan prasarana (Sarpras), sampai pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dipastikan tetap berjalan normal.
"Sudah saya sampaikan tadi, PSR, Sarpras, riset, SDM tidak boleh tidak ada dananya," ujarnya kepada media di Kantor BPDP, Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026.
BPDP yang mengelola program Biodeliesel B50 memperkirakan besaran dananya dapat mencapai Rp32,3 triliun. BPDP juga memastikan akan mendukung pemberian harga solar nonsubsidi secara khusus untuk nelayan dengan alokasi sebanyak 400.000 kiloliter.
Alfansyah menyebut, kesiapan dana untuk program solar nelayan tersebut bakal membutuhkan anggaran sekitar di bawah Rp1,5 triliun.
"Dananya kurang dari itu (Rp1,5 triliun). BPDP siap support saja," katanya.
Sementara itu, Alfansyah belum bisa memastikan adanya potensi kenaikan pungutan ekspor (PE) sawit demi menambah dana BPDP. Ia menilai, pendanaan BPDP sejauh ini masih cukup untuk program B50, dan solar nonsubsidi nelayan dengan harga Rp15.000 per liter.
"Insyaallah tahun ini cukup. Kalau tahun depan sedang dihitung selisihnya kita enggak tahu," sebutnya," kata Alfansyah.
Sebagai informasi, program Biodiesel B50 menjadi salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan bauran energi terbarukan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor solar berbasis fosil.
Dengan meningkatkan kandungan biodiesel berbasis minyak sawit menjadi 50 persen, pemerintah menargetkan penghematan devisa, penguatan ketahanan energi nasional, serta peningkatan penyerapan crude palm oil (CPO) di dalam negeri.
Di sisi lain, kebijakan penyediaan solar nonsubsidi bagi nelayan diarahkan untuk menjaga keberlanjutan usaha perikanan tangkap skala kecil.
Sebab biaya bahan bakar selama ini menjadi komponen terbesar dalam operasional nelayan, sehingga fluktuasi harga solar berpengaruh langsung terhadap pendapatan mereka.
Dengan harga solar nonsubsidi yang dipatok Rp15.000 per liter, nelayan khususnya pemilik kapal berukuran 30 sampai 200 gross ton (GT) bakal lebih ringan menanggung biaya operasional melaut. Sebab sebelumnya harga solar nonsubsidi yang dibeli dapat mencapai Rp30.000 per liter.
Dana BPDP Masih Cukup Biayai B50 dan PSR?
Kepastian BPDP bahwa pendanaan program Biodiesel B50 dan penyediaan solar untuk nelayan tidak akan mengganggu Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) mendapat konteks dari realisasi penyaluran dana yang telah dilakukan lembaga tersebut dalam beberapa tahun terakhir.
Hingga akhir 2025, BPDP mencatat telah menyalurkan dana PSR sebesar Rp12,87 triliun kepada lebih dari 180 ribu pekebun dengan cakupan lahan mencapai sekitar 408 ribu hektare. Selain program peremajaan, dana BPDP juga tetap dialokasikan untuk sarana dan prasarana perkebunan, sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), riset, hingga pengembangan sumber daya manusia (SDM). Data tersebut disampaikan BPDP dalam paparan pada Rapat Kerja Nasional XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).
Realisasi tersebut menunjukkan bahwa PSR masih menjadi salah satu pos penyaluran dana terbesar yang dikelola BPDP. Bahkan pada 2026, BPDP menargetkan percepatan pelaksanaan PSR seluas 50.000 hektare sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat.
Di sisi lain, kebutuhan pendanaan biodiesel juga terus meningkat seiring bertambahnya target pencampuran bahan bakar nabati. Melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 439.K/EK.01/MEM.E/2025, pemerintah menetapkan alokasi biodiesel nasional tahun 2026 sebesar 15,65 juta kiloliter untuk memenuhi kebutuhan pencampuran pada bahan bakar minyak jenis solar.
Besarnya volume tersebut menggambarkan skala program biodiesel yang harus didukung BPDP. Karena itu, lembaga tersebut memastikan pembiayaan untuk implementasi B50 maupun dukungan harga solar bagi nelayan tetap dihitung tanpa mengurangi alokasi program strategis lain, termasuk PSR.
Selain mendukung ketahanan energi, BPDP juga menempatkan program biodiesel sebagai instrumen hilirisasi industri sawit. Dalam berbagai publikasi resminya, BPDP menyebut pemanfaatan biodiesel ditujukan untuk meningkatkan penyerapan CPO di dalam negeri, memperkuat nilai tambah komoditas sawit, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor solar berbasis fosil.
Untuk menopang berbagai program tersebut, pemerintah juga melakukan penyesuaian kebijakan pungutan ekspor sawit. Kebijakan itu menjadi salah satu sumber pembiayaan BPDP dalam mendukung program hilirisasi, pengembangan biodiesel, serta berbagai program peningkatan produktivitas perkebunan rakyat.
Dengan komposisi penyaluran tersebut, BPDP tidak hanya berperan sebagai penyandang dana program biodiesel, tetapi juga menjadi instrumen pembiayaan bagi peningkatan produktivitas sawit rakyat melalui PSR, penguatan infrastruktur perkebunan, riset, sertifikasi, hingga pengembangan kapasitas pekebun.(*)
