KABARBURSA.COM – Ketergantungan Indonesia terhadap pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dinilai sudah saatnya dikurangi. Selain biaya operasional yang terus membengkak, pembangkit berbahan bakar minyak juga rentan terganggu ketika distribusi BBM tersendat, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) menjadi salah satu jalan keluar untuk memperkuat elektrifikasi nasional, mendorong program dedieselisasi, meningkatkan kemandirian energi, sekaligus mempercepat dekarbonisasi sektor industri dan sistem ketenagalistrikan nasional.
Pandangan tersebut disampaikan dalam media briefing Indonesia Solar Summit 2026 bertajuk PLTS Dapat Mendukung Elektrifikasi dan Dedieselisasi di Indonesia yang digelar pada Kamis, 9 Juli 2026.
IESR menilai listrik telah menjadi kebutuhan primer masyarakat modern. Gangguan pasokan listrik bukan hanya menghambat aktivitas rumah tangga, tetapi juga berdampak terhadap layanan pendidikan, kesehatan, komunikasi hingga kegiatan ekonomi.
Jika pemadaman listrik di kota besar seperti Jakarta cepat menjadi sorotan publik, kondisi berbeda masih dialami masyarakat di sejumlah wilayah 3T. Di daerah-daerah tersebut, pemadaman listrik masih terjadi berulang kali dalam sehari dan bahkan bisa berlangsung lebih lama ketika distribusi BBM menuju PLTD terganggu akibat cuaca buruk.
Kondisi itu menunjukkan tantangan ketenagalistrikan Indonesia tidak lagi sekadar mengejar rasio elektrifikasi. Pemerintah juga dituntut menghadirkan pasokan listrik yang berkualitas, andal, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
Karena itu, IESR mendorong pemanfaatan energi terbarukan berbasis potensi lokal, khususnya PLTS yang dipadukan dengan sistem penyimpanan energi atau baterai, untuk menggantikan ketergantungan terhadap PLTD.
Kepala Bidang Ketenagalistrikan dan Penyimpanan Energi IESR, His Muhammad Bintang, mengatakan PLTS dapat menjadi solusi jangka pendek untuk mendukung program dedieselisasi. Menurutnya, biaya operasional PLTD semakin mahal akibat fluktuasi harga BBM dan tingginya biaya distribusi bahan bakar.
Selain itu, karakter PLTS yang bersifat modular memungkinkan pembangkit dibangun dekat dengan pusat kebutuhan listrik dan dipadukan dengan baterai agar pasokan listrik tetap tersedia ketika sinar matahari tidak optimal.
“PLTS bukan hanya solusi untuk menambah porsi energi terbarukan, tetapi juga instrumen untuk mengurangi ketergantungan pada PLTD yang mahal dan rentan terhadap gangguan pasokan BBM. Dengan kombinasi PLTS dan baterai, Indonesia memiliki peluang memperkuat keandalan listrik hingga wilayah terpencil,” kata His Muhammad Bintang, dalam keterangan tertulis yang diterima KabarBursa.com, Kamis, 10 Juli 2026.
Meski memiliki potensi besar, pengembangan PLTS di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala. Pada sektor rumah tangga, IESR menilai manfaat ekonominya perlu diperkuat agar masyarakat terdorong memasang PLTS atap, salah satunya melalui skema net-metering yang dinilai mampu meningkatkan keekonomian investasi.
Sementara pada sektor komersial dan industri, tingginya minat pelaku usaha memasang PLTS atap disebut belum sepenuhnya terakomodasi karena keterbatasan kuota yang tersedia. Kondisi tersebut bahkan memunculkan daftar tunggu akibat tingginya permintaan dari kalangan industri.
Adapun pada skala utilitas, pertumbuhan kapasitas PLTS yang dikembangkan PLN masih dinilai relatif lambat karena proses pengadaan yang belum berjalan secara optimal.
“Untuk mempercepat pemanfaatan PLTS, Indonesia perlu memperbaiki regulasi, membuka ruang lebih luas bagi PLTS atap, mempercepat pengadaan dan pembangunan PLTS skala utilitas, serta memastikan dukungan jaringan dan sistem penyimpanan energi. Tanpa ekosistem yang mendukung, potensi besar PLTS tidak akan berkembang secara optimal,” ujar Bintang.
IESR pun mendorong pemerintah agar tetap konsisten menempatkan PLTS sebagai bagian penting dalam strategi ketahanan energi nasional sekaligus pemerataan akses listrik berkualitas. Pengembangan PLTS dinilai mampu mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, menekan biaya operasional pembangkit diesel, memperluas akses listrik bersih, hingga membantu industri memenuhi tuntutan pasar global yang semakin menekankan penggunaan energi rendah emisi.
Media briefing tersebut menjadi bagian dari rangkaian menuju Indonesia Solar Summit (ISS) 2026 yang merupakan penyelenggaraan kelima. Acara itu digelar bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dan Dewan Energi Nasional dengan mengusung tema Dari Ambisi Menuju Aksi: Memperkuat Ekosistem PLTS Fotovoltaik untuk Mendukung Kedaulatan Energi.
Mampukah PLTS Menggantikan PLTD di Indonesia?
Dorongan IESR agar pemerintah mempercepat pembangunan PLTS sejalan dengan arah kebijakan energi nasional yang kini semakin berpihak pada energi baru terbarukan (EBT). Tidak hanya menjadi solusi untuk memperluas akses listrik di wilayah tertinggal, PLTS juga diproyeksikan menjadi tulang punggung transisi energi Indonesia dalam satu dekade ke depan.
Komitmen tersebut tercermin dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik nasional sebesar 69,5 gigawatt (GW) hingga 2034. Dari jumlah itu, sekitar 76 persen atau 52,9 GW akan berasal dari energi baru terbarukan dan sistem penyimpanan energi (storage), sedangkan sisanya masih berasal dari pembangkit berbasis fosil.
Di antara seluruh pembangkit energi terbarukan yang direncanakan, PLTS memperoleh porsi paling besar. Kementerian ESDM mencatat pengembangan PLTS ditargetkan mencapai 17,1 GW, melampaui PLTA sebesar 11,7 GW, PLTB 7,2 GW, PLTP 5,2 GW, bioenergi 0,9 GW, hingga PLTN 0,5 GW. Target tersebut menegaskan bahwa energi surya diposisikan sebagai motor utama dalam mempercepat bauran energi bersih nasional.
Rencana tersebut juga memperkuat pandangan IESR yang sebelumnya menyebut PLTS mampu menjadi solusi untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Selain menekan ketergantungan terhadap bahan bakar minyak, PLTS yang dipadukan dengan sistem penyimpanan energi dinilai mampu meningkatkan keandalan pasokan listrik di daerah terpencil.
Meski demikian, potensi energi surya Indonesia masih jauh lebih besar dibandingkan kapasitas yang direncanakan. Dalam kajian IESR yang mengutip data Kementerian ESDM, Indonesia memiliki potensi pengembangan PLTS terapung di waduk dan bendungan hingga sekitar 14 GW. Potensi tersebut baru berasal dari pemanfaatan badan air, belum termasuk potensi PLTS darat maupun PLTS atap yang tersebar di berbagai wilayah.
IESR menilai besarnya potensi tersebut perlu diimbangi dengan percepatan pembangunan ekosistem pendukung, mulai dari penyederhanaan regulasi, percepatan pengadaan proyek, hingga penguatan jaringan listrik dan sistem penyimpanan energi. Tanpa dukungan tersebut, target pengembangan PLTS dalam RUPTL dinilai akan sulit diwujudkan secara optimal.(*)
