KABARBURSA.COM – Institute for Essential Services Reform (IESR) menyebut Indonesia berada di fase krusial "make or break" dalam pusaran revolusi energi surya global. IESR menilai, momentum ini harus dimanfaatkan secara agresif untuk mengejar ketertinggalan kapasitas pembangkit domestik yang masih sangat minim, di tengah anjloknya biaya teknologi energi bersih dunia.
Direktur Transformasi Sistem Energi IESR, Deon Arinaldo, mengungkapkan bahwa revolusi surya global bergerak jauh lebih cepat dari perkiraan banyak lembaga internasional. Namun, menurutnya kontribusi Indonesia terhadap kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dunia saat ini tercatat masih sangat tertinggal.
"Kami di IESR percaya dengan apa yang kami sebut sebagai solar revolution, dan Indonesia saat ini berada di tahap make or break dari revolusi tersebut," ujar Deon dalam forum Indonesia Solar Summit 2026, pada Selasa, 14 Juli 2026.
Deon menjelaskan, berdasarkan data International Renewable Energy Agency (IRENA) yang mencatat kapasitas energi terbarukan global telah menembus angka 5.100 gigawatt (GW). Menariknya, hampir setengah dari total kapasitas tersebut, atau sekitar 2.400 GW hingga akhir tahun 2025 disumbang oleh energi surya.
Laju penambahan PLTS global dalam satu tahun saja mampu mencapai lebih dari 500 GW. Berdasarkan data tersebut, IESR menilai program pembangunan PLTS 100 GW yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto bukanlah hal yang mustahil untuk dieksekusi.
“Ketika Indonesia mencanangkan program 100 GW, dengan konteks bahwa setahun saja secara global kita sudah bisa memasang lebih dari 500 GW, maka sebenarnya ini adalah tugas yang sangat mungkin dilakukan,” tegas Deon.
Mengapa Indonesia Dinilai Masuk Fase 'Make or Break' Revolusi Energi Surya?
Bahkan, Bloomberg New Energy Finance (BNEF) memproyeksikan tambahan kapasitas surya dunia di tahun 2026 ini bakal melonjak hingga mencapai 650 GW. Sayangnya, kontribusi Indonesia masih sangat kecil dalam ekosistem global ini. dari total 5.100 GW kapasitas terpasang global pada tahun 2025, Indonesia baru menyumbang sekitar 1,5 GW saja.
Akselerasi revolusi surya ini didorong oleh terjun bebasnya biaya investasi teknologi pendukung. Kajian IESR menunjukkan bahwa penurunan biaya instalasi PLTS dan baterai di lapangan terjadi jauh lebih cepat dan lebih ekstrem dibanding proyeksi pesimistis berbagai studi global terdahulu.
Saat ini, rata-rata biaya instalasi PLTS global sudah berada di kisaran USD 600 hingga USD 700 per kilowatt-peak (kWp). Sementara, harga baterai lithium-ion berdurasi 4 jam terus menekan ke batas terbawah dari kurva proyeksi harga pasar.
Penurunan biaya tersebut mengubah cara banyak negara menyusun strategi transisi energi. Jika sebelumnya pembangkit listrik tenaga surya lebih banyak dipandang sebagai pelengkap sistem kelistrikan, kini semakin banyak negara mulai menjadikannya sebagai sumber utama pasokan listrik baru karena biaya investasinya terus menurun.
Bersamaan dengan itu, harga sistem penyimpanan energi juga ikut turun sehingga pembangkit surya tidak lagi hanya menghasilkan listrik pada siang hari, tetapi dapat menyuplai kebutuhan listrik dalam durasi yang lebih panjang.
Perubahan tersebut ikut mendorong meningkatnya investasi di sektor manufaktur yang membutuhkan pasokan listrik berbiaya rendah dan rendah emisi. Sejumlah perusahaan global mulai menjadikan ketersediaan energi hijau sebagai salah satu pertimbangan utama dalam memilih lokasi investasi, terutama untuk industri berorientasi ekspor dan pusat data (data center).
Tren penurunan harga ini berpotensi mengalami lompatan (leapfrog) yang lebih tajam seiring berkembangnya teknologi baterai alternatif seperti solid state dan sodium-ion yang bahan bakunya jauh lebih melimpah dan murah ketimbang lithium.
Anjloknya harga teknologi ini melahirkan fenomena baru yang disebut Round-the-Clock Renewables. Konsep ini merujuk pada pembangunan PLTS dengan kapasitas melampaui kebutuhan harian yang dikawinkan dengan sistem penyimpanan energi atau Battery Energy Storage System (BESS) guna menghasilkan pasokan listrik yang stabil selama 95 persen sepanjang tahun.
International Renewable Energy Agency (IRENA) menghitung bahwa biaya pembangkitan listrik metode ini (firm LCOE) secara global saat ini berkisar antara USD 60 hingga USD 120 per megawatt-hour (MWh). Angka ini diproyeksikan merosot hingga USD 40 - USD 80 per MWh pada tahun 2030, dan menyentuh USD 30 - USD 50 per MWh pada 2035.
"Dengan firm LCOE dari surya yang diproyeksikan makin murah, artinya kita sudah punya alternatif pembangkitan energi terbarukan yang andal untuk menyuplai kebutuhan industri, data center, dan sektor lainnya yang membutuhkan listrik tanpa putus," jelas Deon.
Deon menambahkan bahwa negara-negara tropis di lintang rendah memiliki keunggulan komparatif berupa biaya firm LCOE yang jauh lebih murah dibanding negara-negara utara.
Indonesia, kata dia, harus bergerak cepat menangkap peluang investasi manufaktur hijau ini, berkaca pada kesuksesan India yang berhasil mencatatkan harga lelang listrik surya baseload sebesar USD 49 per MWh pada awal tahun 2026.
"Meskipun rata-rata iradiasi kita sedikit di bawah India, kita bisa menjadikannya sebagai benchmark. Perkembangan inovasi saat ini sudah sangat memungkinkan kita untuk membangun energi terbarukan yang stabil, murah, dan kompetitif untuk menarik investasi global," pungkasnya.(*)
