KABARBURSA.COM – Ada ironi yang sulit dicerna ketika listrik justru padam di pulau yang menjadi lumbung batu bara nasional. Kalimantan, wilayah yang selama ini memasok sebagian besar kebutuhan batu bara Indonesia, kini harus menghadapi pemadaman listrik bergilir yang diperkirakan berlangsung hingga akhir September 2026.
Kondisi itu mendorong Koalisi Bersihkan Indonesia Kalimantan mendesak pemerintah segera mengevaluasi tata kelola energi nasional. Menurut koalisi tersebut, persoalan yang terjadi bukan sekadar gangguan teknis, melainkan cerminan lemahnya sistem pengelolaan energi yang selama ini lebih berorientasi pada ekstraksi sumber daya daripada menjamin kebutuhan masyarakat.
Pemadaman bergilir mulai terjadi sejak akhir Juni 2026 di empat provinsi, yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Padahal, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), empat wilayah itu menyumbang sekitar 82 persen produksi batu bara nasional atau mencapai 659 juta ton sepanjang 2024.
Kontribusi terbesar berasal dari Kalimantan Timur dengan produksi 368 juta ton. Selanjutnya Kalimantan Selatan menyumbang 237 juta ton, Kalimantan Tengah 39 juta ton, dan Kalimantan Barat sebanyak 15 juta ton.
Direktur WALHI Kalimantan Tengah Janang Firman menilai melimpahnya sumber daya energi di Kalimantan tidak otomatis menjamin masyarakat memperoleh pasokan listrik yang memadai. Karena itu, menurutnya, pemadaman listrik tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan teknis.
“Kami mendesak untuk dilakukan pengungkapan secara terbuka oleh instansi berwenang untuk mengetahui penyebab krisis kelistrikan di Kalimantan. Ini bisa dilakukan melalui audit independen terhadap sistem pembangkitan, transmisi, distribusi, dan tata kelola kelistrikan, serta memastikan hasil audit dapat diakses publik sebagai bentuk akuntabilitas negara,” tegas Janang.
Koalisi ini menilai penjelasan PLN yang menyebut pemadaman dipicu gangguan teknis pembangkit dan kerusakan jaringan tidak otomatis menghapus tanggung jawab negara dalam menjamin pelayanan listrik. Terlebih, masyarakat yang terdampak tinggal di wilayah yang selama ini menjadi penghasil utama batu bara nasional.
Karena itu, pemerintah didesak menjamin hak masyarakat atas layanan listrik yang andal dan berkelanjutan sekaligus menghentikan normalisasi pemadaman bergilir akibat kegagalan sistem kelistrikan.
Selain itu, pemerintah diminta melakukan reformasi menyeluruh terhadap tata kelola energi nasional. Selama ini, Kalimantan dinilai lebih banyak diposisikan sebagai wilayah pemasok bahan baku tanpa diimbangi penguatan ketahanan energi bagi masyarakat di daerah penghasil.
Di Kalimantan Timur misalnya, sekitar 5,4 juta hektare dari total luas daratan 12,7 juta hektare telah dialokasikan untuk aktivitas pertambangan batu bara.
Koordinator JATAM Kalimantan Timur Martinus Sihombing mengatakan pemadaman listrik justru menunjukkan bahwa eksploitasi batu bara selama puluhan tahun belum menghadirkan kedaulatan energi bagi masyarakat Kalimantan.
“Pemadaman bergilir membuktikan bahwa eksploitasi batu bara selama puluhan tahun tidak pernah dibangun untuk menjamin kedaulatan energi masyarakat Kalimantan. Energi itu justru lebih diprioritaskan kepada kepentingan industri dan pasar, bukan keselamatan serta kebutuhan warga,” ujar Martinus.
Koalisi juga mengkritik berbagai upaya mempertahankan ketergantungan terhadap pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), termasuk melalui skema co-firing biomassa di Kalimantan Barat. Menurut mereka, langkah tersebut bukan solusi jangka panjang karena berpotensi memunculkan persoalan lingkungan baru, sementara pasokan biomassa juga dinilai belum mampu menggantikan kebutuhan batu bara hingga 30 persen dari konsumsi bahan bakar pembangkit.
Atas dasar itu, Koalisi Bersihkan Indonesia Kalimantan meminta pemerintah menghentikan kebijakan energi yang terlalu bergantung pada batu bara dan mempercepat transisi menuju energi terbarukan yang adil. Langkah tersebut dinilai perlu dilakukan dengan tetap mengutamakan perlindungan masyarakat dan pekerja di daerah penghasil, termasuk melalui percepatan pensiun PLTU tua serta pengembangan pembangkit listrik tenaga surya dan mikrohidro berbasis komunitas.
Di sisi lain, PLN memberikan penjelasan berbeda mengenai penyebab pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Kalimantan Barat. PLN menegaskan gangguan tersebut bukan dipicu kekurangan pasokan batu bara maupun energi primer, melainkan masalah teknis pada pembangkit.
Manajer Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Barat Mukhlis Zarkasih menjelaskan pemadaman bergilir yang terjadi di Kota Pontianak pada Jumat, 3 Juli 2026 dipicu gangguan pada mesin pembangkit milik Independent Power Producer (IPP).
Menurut Mukhlis, suhu lingkungan yang cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir menyebabkan kemampuan mesin pembangkit mengalami penurunan kapasitas atau derating. Kondisi tersebut kemudian diperburuk dengan gangguan yang terjadi pada salah satu unit pembangkit IPP sehingga pasokan daya ke sistem kelistrikan ikut berkurang.
“Dilakukan pengaturan sistem agar tidak terjadi pemadaman yang lebih luas,” kata Mukhlis.
Ia menegaskan pemadaman bergilir tidak berkaitan dengan keterbatasan pasokan batu bara. Menurutnya, secara keseluruhan sistem kelistrikan Kalimantan Barat masih berada dalam kondisi surplus daya meski cadangan listrik yang tersedia tidak terlalu besar.
Untuk mempercepat pemulihan pembangkit yang mengalami gangguan, PLN menerapkan pemadaman bergilir yang dibagi ke dalam tiga sesi pada Jumat, 3 Juli 2026. Masing-masing shift, kata Mukhlis, berlangsung sekitar lima jam.
Sesi pertama berlangsung pukul 08.30 hingga 13.30 WIB yang mencakup kawasan Jalan Cendana, Jalan Pramuka, Jalan Tanggul Limbung, Jalan Budi Utomo, Jalan Pemuda, serta Jalan Bujang Taro. Sesi kedua dijadwalkan pada pukul 12.30 hingga 17.30 WIB yang meliputi kawasan Jalan Tabrani Ahmad, Jalan Karet, dan wilayah sekitarnya.
Sementara sesi ketiga berlangsung pukul 17.30 hingga 22.30 WIB yang mencakup Jalan Husein Hamzah, Jalan Berdikari, Jalan Bukit Batu 1 dan 2, Gang H. Hamida, Jalan Puskesmas Pal III, serta kawasan sekitarnya.
Mukhlis memastikan PLN terus mengupayakan percepatan perbaikan unit pembangkit agar pasokan listrik dapat kembali normal dalam waktu secepatnya. “Mohon pengertian masyarakat atas ketidaknyamanan ini,” kata Mukhlis.(*)
