KABARBURSA.COM - Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan program mandatory biodiesel 50 persen atau B50 pada Kamis, 9 Juli 2026. Konversi bahan bakar fosil ke bahan bakar nabati berbasis minyak sawit itu diklaim efektif memangkas peredaran emisi gas rumah kaca di tanah air hingga menyentuh angka 44,6 juta ton karbon dioksida (CO2 equivalent).
Pengurangan emisi secara masif ini disebut-sebut menempatkan posisi Indonesia sebagai episentrum pembahasan hijau di tingkat internasional. Di sisi lain, lompatan teknologi hilirisasi sawit domestik ini juga menjadi jawaban konkret dalam menjaga kelestarian bumi sekaligus meredam polusi udara secara berkelanjutan.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengklaim keberhasilan implementasi program B50 ini menjadi bukti kepada dunia bahwa Indonesia mampu mengelola komoditas dalam negeri untuk menekan emisi karbon dunia.
"Hari ini sangat bersejarah, kita dibicarakan di dunia. Kita mengurangi emisi karbon. Mereka tahu kita punya program B50. Tadi berapa kita hemat emisi? 44 juta ton emisi ekuivalen dengan kita kurangi baru B50. Bagaimana nanti kalau kita juga sudah diketahui kita akan bangun 100 giga watt tenaga surya," kata Presiden Prabowo saat peluncuran B50, pada Kamis, 9 Juli 2026.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia membeberkan daya gempur B50 dalam menjaga kelestarian lingkungan hulu-hilir jauh lebih paten dibandingkan dengan kebijakan B40 sebelumnya.
Transformasi dekarbonisasi dari sektor transportasi dan industri ini mencatatkan grafik penurunan emisi gas rumah kaca yang signifikan. "Lebih dari itu, dalam rangka menjaga bumi kita, ini meningkatkan penurunan emisi gas rumah kaca dari 39,66 juta ton CO2 menjadi sekitar 44,4 dan 6 juta ton. Jadi dia menurunkan konsumsi, peredaran CO2," jelas Bahlil.
Bahlil menegaskan, untuk memastikan program ini berjalan merata tanpa hambatan, kementeriannya telah memperluas wilayah perwakilan penggunaan B50 ke berbagai sektor strategis di lima provinsi besar.
Ruang lingkup operasional bahan bakar ramah lingkungan ini mencakup sektor pertambangan di Kutai Kalimantan Timur, sektor pertanian di Semarang Jawa Tengah, sektor perkeretaapian di Yogyakarta, hingga sektor transportasi laut di Cirebon Jawa Barat.
Kementerian ESDM bahkan mengancam akan meninjau ulang persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) bagi para pengusaha pertambangan kakap jika mereka membandel dan menolak beralih ke bahan bakar hijau produksi dalam negeri ini.
Ekonom Soroti Beban Ganda Sawit
Sebelumnya diberitakan, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai pemerintah memberikan beban yang semakin besar kepada komoditas kelapa sawit melalui implementasi program biodiesel B50.
Menurut Achmad, kelapa sawit kini tidak hanya diharapkan menopang ketahanan energi nasional, tetapi juga tetap menjaga kinerja ekspor, mendukung penerimaan dana sawit, menjaga stabilitas pasokan minyak goreng, serta mempertahankan kesejahteraan petani. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika pertumbuhan produksi sawit nasional belum berlangsung optimal.
Ia mengingatkan, peningkatan mandatori biodiesel dari B40 menjadi B50 akan mendorong kenaikan kebutuhan minyak sawit domestik secara signifikan. Di sisi lain, program peremajaan kebun sawit rakyat masih berjalan terbatas sehingga berpotensi memengaruhi keseimbangan pasokan.
"Apa yang terjadi bila satu komoditas dipaksa memikul terlalu banyak misi sekaligus, menyelamatkan devisa energi, menjaga ekspor, mengisi dana sawit, menahan harga minyak goreng, dan tetap memberi ruang hidup bagi petani? Itulah dilema yang kini dihadapi Indonesia ketika program biodiesel B50 resmi berjalan mulai 1 Juli 2026," ungkap Achmad kepada KabarBursa.com, Jumat, 3 Juli 2026.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan implementasi B50 mampu mengurangi impor solar dengan nilai penghematan mencapai Rp157,28 triliun atau setara tambahan penghematan devisa sebesar USD10,84 miliar sepanjang 2026.
Namun, Achmad menilai manfaat tersebut perlu dihitung secara menyeluruh. Menurut dia, penghematan impor energi sebaiknya juga mempertimbangkan potensi berkurangnya devisa dari ekspor minyak sawit serta meningkatnya kebutuhan insentif yang bersumber dari dana sawit.
"Kebijakan energi yang baik bukan hanya yang tampak gagah di atas pidato, melainkan yang tidak memindahkan beban dari satu kantong negara ke kantong rakyat," kata Achmad menekankan pentingnya menghitung manfaat bersih kebijakan secara jujur.
Achmad menjelaskan, salah satu tantangan utama implementasi B50 adalah meningkatnya kebutuhan minyak sawit sebagai bahan baku biodiesel. Berdasarkan perhitungan pemerintah, kebutuhan biodiesel diproyeksikan naik dari 15,64 juta kiloliter pada skema B40 menjadi 20,1 juta kiloliter untuk mendukung pelaksanaan penuh program B50.
Menurutnya, lonjakan kebutuhan tersebut perlu diantisipasi melalui peningkatan produktivitas kebun sawit dan percepatan program peremajaan tanaman agar pasokan domestik tetap terjaga tanpa mengganggu keseimbangan antara kebutuhan energi, ekspor, dan konsumsi dalam negeri.(*)
