KABARBURSA.COM – Pemerintah memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 akan melebar hingga mendekati ambang batas yang diizinkan undang-undang. Proyeksi terbaru itu muncul di tengah meningkatnya beban subsidi energi akibat gejolak harga global, meski anggaran program makan bergizi gratis mulai dipangkas.
Dalam pemaparan di hadapan Badan Anggaran DPR Ri pada Selasa, 7 Juli 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan defisit APBN tahun ini mencapai 2,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut lebih tinggi dibanding proyeksi pemerintah sebelumnya sebesar 2,68 persen dan juga lebih besar dibanding realisasi defisit APBN 2025 yang mencapai 2,81 persen dari PDB.
Dengan proyeksi tersebut, ruang fiskal pemerintah semakin mendekati batas maksimal defisit sebesar 3 persen terhadap PDB sebagaimana diatur dalam undang-undang. Purbaya menjelaskan, hingga semester pertama 2026 defisit APBN telah mencapai Rp196,5 triliun atau sekitar USD10,9 miliar (sekitar Rp185,3 triliun) yang setara dengan 0,76 persen terhadap PDB.
Melansir Reuters, Rabu, 8 Juli 2026, Pemerintah memperkirakan penerimaan negara sepanjang 2026 mencapai Rp3.208,1 triliun. Nilai tersebut sekitar 1,7 persen lebih tinggi dibanding target awal, didorong masih tingginya harga sejumlah komoditas yang menopang penerimaan negara.
Namun di sisi lain, belanja negara diperkirakan ikut membengkak menjadi Rp3.942,4 triliun atau sekitar 2,6 persen lebih tinggi dibanding perencanaan sebelumnya. Kementerian Keuangan menjelaskan kenaikan belanja tersebut salah satunya berasal dari tambahan anggaran subsidi energi sebesar Rp132 triliun sebagai respons terhadap lonjakan harga energi global yang dipicu konflik Iran serta meningkatnya tekanan ekonomi dunia.
Selain beban subsidi energi, APBN juga menghadapi tekanan akibat arus keluar modal asing di tengah meningkatnya sentimen penghindaran risiko global. Di saat bersamaan, besarnya biaya program makan bergizi gratis juga menjadi perhatian pemerintah.
Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengungkapkan proyeksi belanja negara yang disampaikan pemerintah telah memasukkan pengurangan anggaran program makan bergizi gratis sebesar Rp67 triliun. Dengan penyesuaian tersebut, total anggaran program itu menjadi Rp268 triliun.
Meski begitu, Said menyebut pembahasan mengenai kemungkinan pemangkasan lanjutan masih berlangsung antara pemerintah dan DPR sehingga angka tersebut belum menjadi keputusan akhir.
Sebelumnya, Purbaya sempat menyampaikan pemerintah membuka peluang memangkas lagi anggaran program makan bergizi gratis hingga Rp40 triliun sebagai bagian dari langkah efisiensi. Namun, menurut Said, Badan Anggaran DPR menginginkan penghematan yang nilainya mencapai dua kali lipat dari usulan tersebut.
Di tengah proyeksi pelebaran defisit APBN, nilai tukar rupiah tercatat tidak banyak bereaksi. Pada perdagangan Selasa sore, mata uang Garuda bergerak di kisaran Rp17.980 per dolar Amerika Serikat.
Apa Dampak Defisit APBN ke IHSG?
Proyeksi pelebaran defisit APBN Indonesia menjadi 2,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) belum tentu langsung mengguncang pasar saham. Sejumlah penelitian justru menunjukkan dampak kebijakan fiskal terhadap bursa efek bekerja melalui mekanisme yang lebih panjang dibanding sekadar kenaikan angka defisit.
Salah satunya ditunjukkan dalam penelitian berjudul Fiscal Policy Effect on Stock Market in ASEAN 5 yang diterbitkan dalam Parahyangan Economic Development Review 2024. Penelitian tersebut mengkaji hubungan kebijakan fiskal dan pasar saham di lima negara ASEAN, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina sepanjang periode 1993 hingga 2023.
Penelitian itu menyimpulkan bahwa pelebaran defisit fiskal tidak otomatis menekan pasar saham secara langsung. Para peneliti menulis, “Transmisi langsung tidak ditemukan, tetapi hanya suku bunga acuan dalam jalur transmisi tidak langsung yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pasar saham,” tulis peneliti Brian Jonathan dalam artikel ilmiah tersebut.
Temuan tersebut menjelaskan respons pasar modal lebih dahulu terbentuk melalui perubahan kondisi pasar keuangan, terutama pasar obligasi dan suku bunga. Ketika pemerintah memperlebar defisit, kebutuhan pembiayaan biasanya meningkat sehingga penerbitan surat utang negara juga berpotensi bertambah. Kondisi itu dapat memengaruhi imbal hasil atau yield obligasi pemerintah yang menjadi salah satu acuan investor dalam mengalokasikan dana investasinya.
Dalam kerangka penelitian tersebut, perubahan yield obligasi kemudian memengaruhi biaya modal perusahaan, tingkat suku bunga, hingga permintaan masyarakat. Rangkaian faktor itu baru berpotensi memberikan dampak terhadap valuasi saham di pasar modal. Dengan kata lain, hubungan antara defisit fiskal dan pergerakan indeks saham tidak berlangsung secara instan, melainkan melalui beberapa tahapan transmisi.
Penelitian juga mengulas fenomena yang dikenal sebagai crowding out. Kondisi ini terjadi ketika kebutuhan pembiayaan pemerintah meningkat akibat pelebaran defisit sehingga penerbitan obligasi bertambah. Jika imbal hasil obligasi menjadi lebih menarik, sebagian investor berpotensi mengalihkan dana dari pasar saham ke instrumen pendapatan tetap yang dinilai memiliki risiko lebih rendah. Pergeseran portofolio tersebut dapat mengurangi aliran dana ke pasar saham.
Selain perpindahan investasi, kenaikan yield obligasi juga dapat meningkatkan biaya pendanaan perusahaan. Ketika biaya pinjaman naik, perusahaan cenderung menunda ekspansi atau investasi baru. Pada saat yang sama, kenaikan suku bunga berpotensi menekan konsumsi rumah tangga sehingga berdampak terhadap prospek pendapatan emiten. Kedua faktor tersebut menjadi salah satu jalur yang dapat memengaruhi valuasi saham menurut penelitian tersebut.
Meski demikian, hasil penelitian itu juga memberi catatan penting. Pelebaran defisit fiskal tidak selalu direspons negatif oleh pasar saham selama investor masih menilai kondisi fiskal pemerintah kredibel dan pembiayaan utang tetap terkendali. Dalam konteks itu, pasar obligasi dan pergerakan suku bunga menjadi indikator yang lebih awal diamati dibanding fluktuasi indeks saham.
Temuan tersebut relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Pemerintah memperkirakan defisit APBN 2026 meningkat menjadi 2,85 persen terhadap PDB akibat tambahan belanja, terutama subsidi energi. Namun hingga pengumuman proyeksi tersebut disampaikan, nilai tukar rupiah relatif stabil. Bagi pelaku pasar, perhatian berikutnya kemungkinan akan tertuju pada perkembangan yield Surat Utang Negara (SUN), biaya pembiayaan pemerintah, serta respons investor terhadap kondisi fiskal nasional.(*)
