KABARBURSA.COM - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan perlunya pemerintah segera mengaktifkan skenario fiskal kontinjensi dan memperkuat stabilitas moneter, menyusul eskalasi serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang berpotensi menekan ekonomi nasional.
Misbakhun menyoroti bahwa konflik di Timur Tengah, yang melibatkan negara-negara kunci dalam rantai pasok energi global, berisiko memicu lonjakan harga minyak serta meningkatkan volatilitas pasar keuangan. Dampaknya bisa langsung menekan nilai tukar rupiah, membebani subsidi energi dalam APBN, dan mendorong kenaikan harga barang dan jasa di dalam negeri, terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri.
“Momentum Ramadan selalu identik dengan meningkatnya konsumsi masyarakat. Jika bersamaan dengan lonjakan harga energi global dan fluktuasi nilai tukar, tekanan inflasi domestik akan makin terasa. Pemerintah harus bertindak cepat dengan skenario fiskal yang jelas dan langkah stabilisasi yang konkret,” ujar Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, Senin 2 Maret 2026.
Ia menekankan bahwa Kementerian Keuangan perlu menyiapkan skenario fiskal darurat yang realistis, termasuk kemungkinan penyesuaian postur belanja negara apabila harga minyak dunia bertahan tinggi. Penguatan cadangan fiskal dan penajaman prioritas belanja menjadi kunci agar ruang APBN tetap terjaga tanpa mengorbankan program perlindungan sosial.
Dalam ranah moneter, Misbakhun menegaskan pentingnya koordinasi erat antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar serta likuiditas pasar keuangan. Gejolak global sering memicu arus keluar modal dan tekanan terhadap rupiah, sehingga bauran kebijakan fiskal dan moneter harus berjalan terintegrasi.
“Stabilitas rupiah dan kecukupan likuiditas perbankan tidak boleh terganggu. Dunia usaha membutuhkan kepastian, sementara masyarakat memerlukan rasa aman. Oleh karena itu, kebijakan fiskal dan moneter harus selaras untuk menenangkan gejolak pasar,” ujarnya menegaskan.
Selain itu, ia meminta pemerintah memastikan ketersediaan pasokan energi dan kelancaran distribusi logistik di dalam negeri tetap terjaga. Jika harga minyak melonjak signifikan, langkah penyangga harus disiapkan agar harga BBM domestik tidak menimbulkan efek berantai terhadap harga pangan dan kebutuhan pokok.
“Yang harus kita lindungi adalah daya beli masyarakat. Jangan sampai mereka menghadapi kenaikan harga berlapis saat menjalankan ibadah Ramadan dan bersiap menyambut Idul Fitri,” tambah Misbakhun.
Komisi XI DPR juga akan terus memantau respons kebijakan pemerintah terhadap dampak konflik tersebut, termasuk dampaknya pada subsidi energi, inflasi, nilai tukar, dan stabilitas sistem keuangan nasional.(*)