KABARBURSA.COM – Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, menyoroti lonjakan outlook pinjaman luar negeri pemerintah pada 2026 yang nilainya diperkirakan jauh melampaui target dalam Anggaran Pendapatab dan Belanja Negara atau APBN.
Menurutnya, kenaikan tersebut perlu dijelaskan secara lebih transparan kepada publik karena terjadi secara signifikan di tengah tahun anggaran.
Sekadar informasi, realisasi pembiayaan utang neto sepanjang semester I 2026 mencapai Rp477,43 triliun. Pada semester II, pemerintah memperkirakan tambahan pembiayaan utang neto sebesar Rp390,69 triliun sehingga total outlook pembiayaan utang neto sepanjang tahun mencapai Rp868,12 triliun.
Angka tersebut terdiri atas pembiayaan melalui Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp736,57 triliun dan pinjaman neto Rp131,56 triliun.
Awalil mencatat outlook pembiayaan utang neto tersebut lebih tinggi dibandingkan target APBN 2026 yang dipatok Rp832,21 triliun. Meski pembiayaan melalui SBN masih berada di bawah rencana sebesar Rp799,53 triliun, lonjakan justru terjadi pada komponen pinjaman neto.
“Outlook pembiayaan utang melebihi rencana APBN. SBN neto justru masih di bawah target, tetapi pinjaman neto melonjak lebih dari dua kali lipat dibandingkan rencana APBN yang hanya Rp32,67 triliun,” kata Awalil dalam analisisnya dikutip Kamis, 16 Juli 2026.
Menurut dia, untuk memahami kondisi tersebut diperlukan informasi mengenai penarikan utang baru (gross) dan pembayaran pokok utang. Namun, data tersebut baru tersedia secara lengkap dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang diterbitkan setiap tahun.
Berdasarkan LKPP 2025, pembiayaan utang neto pemerintah tercatat sebesar Rp735,41 triliun. Nilai tersebut berasal dari penarikan utang baru sebesar Rp1.648,48 triliun dan pembayaran utang Rp913,07 triliun.
Dari jumlah itu, penerbitan SBN mencapai Rp1.448,88 triliun dengan pelunasan Rp809,61 triliun sehingga menghasilkan SBN neto sebesar Rp639,27 triliun. Sementara penarikan pinjaman baru mencapai Rp199,60 triliun dengan pembayaran pokok Rp103,46 triliun sehingga pinjaman neto tercatat Rp96,14 triliun.
Mengacu pada berbagai informasi mengenai utang jatuh tempo dan realisasi tahun sebelumnya, Awalil memperkirakan pembayaran utang pemerintah pada 2026 mencapai sekitar Rp930 triliun. Dengan outlook pembiayaan utang neto sebesar Rp868 triliun, kebutuhan penarikan utang baru diperkirakan mendekati Rp1.800 triliun sepanjang tahun ini.
Mengapa Outlook Pinjaman Luar Negeri Naik Lebih dari Empat Kali Lipat?
Sorotan utama, kata dia, berada pada lonjakan pinjaman luar negeri. Dalam APBN 2026, pinjaman luar negeri neto semula direncanakan hanya Rp39,21 triliun. Namun, dalam outlook terbaru, nilainya diperkirakan mencapai Rp131,56 triliun atau lebih dari empat kali lipat target awal.
Menariknya, realisasi semester I 2026 justru masih mencatat pinjaman luar negeri neto negatif sebesar Rp19,41 triliun, yang berarti pembayaran pokok utang lebih besar dibandingkan penarikan pinjaman baru. Pemerintah memperkirakan kondisi akan berbalik pada semester II dengan tambahan pinjaman neto mencapai Rp155,35 triliun.
Awalil mengungkapkan, berdasarkan data historis, pinjaman luar negeri neto pemerintah terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Setelah mencapai Rp81,2 triliun pada 2023, nilainya naik menjadi Rp92,31 triliun pada 2024 dan turun tipis menjadi Rp85,91 triliun pada 2025. Apabila outlook 2026 terealisasi, maka nilainya akan menjadi yang terbesar dalam sekitar dua dekade terakhir.
Ia menilai kondisi tersebut berbeda dengan kebijakan pemerintah pada periode sebelumnya yang berupaya menahan kenaikan pinjaman luar negeri melalui penarikan utang baru yang lebih kecil dibandingkan pembayaran pokok sehingga posisi utang luar negeri tidak terus meningkat.
Menurut Awalil, lonjakan pinjaman luar negeri bukan sesuatu yang lazim karena proses pengadaan pinjaman, khususnya pinjaman proyek, membutuhkan waktu panjang melalui negosiasi dengan kreditor serta pemenuhan berbagai persyaratan teknis. Berbeda dengan penerbitan SBN yang relatif lebih fleksibel dari sisi waktu maupun nilai penerbitannya.
Pemerintah Sudah Transparan soal Tambahan Utang?
“Menjadi pertanyaan yang serius mengapa realisasi tahun anggaran berjalan tiba-tiba melampaui empat kali lipat rencana. Pertanyaannya, peningkatan kebutuhan itu berasal dari apa dan pemerintah akan berutang kepada siapa,” ujarnya.
Ia juga menilai penjelasan pemerintah dalam laporan pelaksanaan APBN semester I 2026 masih minim. Laporan hanya menyebut tambahan pembiayaan digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi, pertahanan, dan keamanan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik serta perang dagang antarnegara.
Selain itu, pemerintah kata Awalil, hanya menyampaikan bahwa pembiayaan berasal dari mitra pembangunan multilateral dan bilateral tanpa menjelaskan secara rinci identitas kreditur maupun alokasi pembiayaannya. Belanja tersebut disebut mencakup penguatan penanggulangan terorisme, keamanan siber, kemampuan intelijen, hingga pertahanan dan keamanan.
Awalil menduga lonjakan pinjaman luar negeri tersebut antara lain berkaitan dengan pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari negara tertentu.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan kewenangan pemerintah sepanjang mendapat persetujuan DPR. Namun ia mempertanyakan mengapa kebutuhan tersebut tidak direncanakan sejak awal dalam penyusunan APBN sehingga memerlukan penyesuaian yang sangat besar di tengah tahun anggaran.(*)
