KABARBURSA.COM – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membidik pembangunan empat pabrik biodiesel baru untuk menyokong penuh implementasi mandatory bauran bahan bakar nabati B50.
Langkah ini diambil guna menjamin kesiapan kapasitas produksi hilir saat program ini resmi berjalan masif pada tahun 2027 mendatang.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi, menyatakan bahwa kepastian pasokan bahan baku dari sektor hulu sudah aman.
Berdasarkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Indonesia saat ini mengantongi stok tambahan kelapa sawit mentah (CPO) sebesar 4 juta ton yang siap dialokasikan untuk energi tanpa mengganggu kebutuhan pangan nasional.
"Mengenai bahan baku, kita punya stok tambahan untuk sawit sebesar 4 juta ton. Jadi dari sisi hulu aman. Yang saya harapkan sekarang justru dari sisi hilirnya, yaitu tumbuhnya pabrik baru. Kita masih memerlukan sekitar empat pabrik lagi dengan skala kapasitas masing-masing 500.000 ton," kata Eniya dalam podcast ESDM, dikutip Senin, 13 Juli 2026.
Eniya memperkirakan proses pembangunan fisik pabrik pengolahan biodiesel baru tersebut tidak akan memakan waktu lama dan sangat memungkinkan untuk dikejar dalam target waktu pemerintah.
"Untuk membangun pabrik itu mungkin membutuhkan waktu sekitar 1,5 tahun. Waktu 1,5 tahun itu sebetulnya cukup," imbuhnya.
Saat ini, kata dia, kapasitas terpasang dari seluruh pabrik biodiesel yang aktif beroperasi di Indonesia telah mencapai 22 juta kiloliter (KL). Namun, utilitas kapasitas tersebut dinilai belum maksimal karena baru terserap di kisaran 80 persen.
Ia menyebut, sisa ruang kapasitas sebesar 20 persen tersebut sengaja disiapkan oleh pabrikan sebagai ruang aman untuk proses pemeliharaan berkala serta penyesuaian alat operasional pabrik.
Oleh karena itu, penambahan empat pabrik baru dinilai menjadi langkah konkret untuk menaikkan volume produksi tanpa mengganggu stabilitas operasional pabrik yang sudah ada.
Eniya menegaskan bahwa kehadiran investasi pabrik baru ini tidak hanya memperkuat infrastruktur energi nasional, melainkan akan menjadi stimulus ekonomi baru.
"Dengan menambah empat pabrik, otomatis akan menambah potensi investasi yang masuk sekaligus membuka lapangan kerja baru yang lebih luas bagi masyarakat," tuturnya.
Kapasitas Biodiesel Nasional Berlebih, Fokus Bergeser?
Pemerintah memastikan kesiapan industri biodiesel nasional untuk mendukung implementasi mandatori B50.
Evaluasi terbaru Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM menunjukkan kapasitas produksi biodiesel yang telah terpasang saat ini justru sudah melampaui kebutuhan nasional.
Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi, mengungkapkan hasil audit terbaru mencatat total kapasitas terpasang seluruh pabrik biodiesel di Indonesia telah mencapai sekitar 22 juta kiloliter (KL) per tahun.
Sementara itu, kebutuhan Fatty Acid Methyl Ester (FAME) untuk memenuhi mandatori B50 diperkirakan berada pada kisaran 16,7 juta hingga 18 juta KL per tahun.
Perbandingan tersebut menunjukkan kapasitas produksi nasional masih memiliki ruang yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan program B50. Dengan kapasitas terpasang yang melebihi kebutuhan riil, pemerintah menilai pasokan FAME nasional berada dalam kondisi aman.
Artinya, implementasi B50 tidak lagi bergantung pada penyelesaian pembangunan fasilitas produksi baru. Infrastruktur industri yang telah tersedia dinilai sudah mampu memenuhi kebutuhan pencampuran biodiesel secara nasional.
Perubahan kondisi tersebut juga membuat peta jalan pengembangan industri biodiesel mengalami penyesuaian.
Sebelumnya, pemerintah sempat menyampaikan skenario pembangunan lima pabrik biodiesel baru dengan kapasitas masing-masing sekitar satu juta kiloliter per tahun. Namun, kebutuhan tersebut merupakan bagian dari simulasi awal untuk mengantisipasi distribusi pasokan di berbagai wilayah, bukan sebagai kebutuhan tambahan kapasitas produksi nasional.
Dalam perkembangan terbaru, pembangunan pabrik baru tetap berjalan, tetapi lebih diarahkan untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok.
Tiga Fasilitas dalam Tahap Konstruksi, di Mana Saja?
Tiga fasilitas yang saat ini masih dalam tahap konstruksi, baik oleh perusahaan anggota Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) maupun badan usaha milik negara, berlokasi di wilayah sentra produksi kelapa sawit seperti Sumatra dan Kalimantan.
Penempatan fasilitas di dekat sumber bahan baku diharapkan dapat menekan biaya logistik, memperpendek rantai distribusi crude palm oil (CPO), serta meningkatkan efisiensi operasional.
Sementara itu, strategi pemerintah terhadap pabrik yang telah beroperasi kini lebih difokuskan pada peningkatan kemampuan produksi melalui penyesuaian teknologi.
Sebanyak 26 pabrik biodiesel eksisting akan menjalani proses retrofitting atau rekayasa teknis pada fasilitas produksinya. Langkah ini dilakukan agar proses pencampuran biodiesel dengan kandungan 50 persen FAME dapat berlangsung lebih stabil, baik dari sisi kualitas produk maupun karakteristik kimia bahan bakar yang dihasilkan.
Dengan demikian, tantangan implementasi B50 saat ini bukan lagi terletak pada kecukupan kapasitas produksi, melainkan pada kesiapan teknologi, efisiensi distribusi, dan optimalisasi fasilitas yang telah tersedia.
Pendekatan tersebut menunjukkan arah kebijakan pemerintah mulai bergeser dari pembangunan kapasitas baru menuju optimalisasi aset industri yang sudah ada. Melalui kombinasi pembangunan pabrik di lokasi strategis dan modernisasi fasilitas eksisting, pemerintah berupaya memastikan implementasi mandatori B50 dapat berjalan secara efisien tanpa menghadapi kendala pasokan biodiesel nasional.(*)
