KABARBURSA.COM – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bergerak cepat menyiapkan regulasi baru berupa Surat Keputusan (SK) untuk mengatur harga khusus Solar bagi nelayan skala besar.
Langkah ini menyusul instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta pemberian insentif BBM bagi pengusaha nelayan berkepal 30 hingga 200 gross ton (GT).
Dalam skema baru ini, harga Solar untuk kapal nelayan di atas 30 GT disepakati turun menjadi Rp15.000 per liter dari harga keekonomian yang sempat melonjak hingga Rp21.300 per liter.
Dengan rata-rata harga produksi solar dalam negeri saat ini di angka Rp18.600 per liter, pemerintah menggelontorkan dukungan finansial atau subsidi sebesar Rp3.600 per liter.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa selisih harga tersebut tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan ditopang oleh ekuitas Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
"Karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter. Oleh karena itu, Pak Menteri ESDM akan membuat, mengeluarkan, regulasi terkait dengan subsidi tersebut, yang besarnya subsidi kira-kira Rp3.600 itu akan dibiayai oleh BPDP,” ujar Airlangga selepas rapat terbatas di Hambalang, dikutip Selasa, 14 Juli 2026.
Airlangga menambahkan, pemanfaatan dana BPDP sangat memungkinkan mengingat kapasitas likuiditas lembaga tersebut saat ini dalam kondisi mencukupi.
Pada tahap awal, kebijakan harga khusus BBM bagi pengusaha nelayan ini dibatasi dengan kuota sebesar 400.000 ton untuk jangka waktu enam bulan ke depan.
Sebagai catatan, pemerintah sebelumnya telah mengunci harga Solar subsidi untuk nelayan tradisional berkepal di bawah 30 GT di angka Rp6.800 per liter.
Intervensi pada klaster kapal 30–200 GT ini diambil demi meredam pembengkakan biaya operasional akibat fluktuasi harga energi global.
Beri Kepastian Sektor Perikanan
Sementara itu, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan aturan teknis ini sengaja dikebut untuk memberikan kepastian iklim usaha di sektor perikanan tangkap nasional.
“Ini semua dalam rangka bagaimana memberikan rasa kepastian bagi saudara-saudara kita pelaku usaha di sektor perikanan karena memang kan harganya agak tinggi sekarang. Nah dengan harga Rp15 ribu ini diharapkan dapat membantu proses operasional bagi nilai yang 30 GT ke atas. Kami segera akan membuat surat keputusan dari ESDM untuk ditindaklanjuti,” tegas Bahlil.
Guna memastikan insentif non-APBN ini tidak melenceng dari target, Kementerian ESDM bakal memperketat pengawasan di lapangan.Bahlil menyatakan pihaknya akan berkoordinasi erat dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memetakan titik penyaluran Solar khusus tersebut.
Langkah preventif ini diambil guna menutup celah spekulasi dan penyalahgunaan Solar subsidi oleh pihak-pihak yang tidak berhak di pelabuhan perikanan.
“Ini nanti agar tidak disalahgunakan, nanti kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh, koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan kemudian salah lagi dipergunakan,” pungkas Bahlil.
IEA Prediksi Permintaan Minyak Dunia Menyusut Akibat Perang
Sebelumnya diberitakan, ketegangan geopolitik biasanya identik dengan lonjakan konsumsi energi. Namun, perang antara Amerika Serikat dan Iran justru memunculkan cerita berbeda. Badan Energi Internasional atau International Energy Agency (IEA) memperkirakan permintaan minyak global akan menyusut sepanjang 2026, menjadi penurunan pertama sejak pandemi COVID-19 pada 2020.
IEA memperkirakan permintaan minyak dunia turun sekitar 1 juta barel per hari tahun ini. Penurunan tersebut dipicu melonjaknya harga minyak dan terganggunya pasokan fisik yang memberikan dampak berbeda-beda di setiap kawasan.
Gangguan pasokan terjadi setelah perang AS-Iran membuat kapal-kapal pengangkut minyak mentah tertahan di Teluk Persia selama lebih dari tiga bulan. Kapal-kapal tersebut tidak dapat melintasi Selat Hormuz dengan aman, padahal jalur itu merupakan salah satu lintasan utama perdagangan minyak dan gas dunia.
Wakil Presiden sekaligus Kepala Riset Minyak Mentah S&P Global Energy, Jim Burkhard, menilai situasi di Selat Hormuz masih jauh dari kata normal.
“Masa depan Hormuz kemungkinan lebih tidak pasti hari ini dibandingkan ketika perang baru dimulai,” kata Burkhard, dikutip dari AP, Senin, 12 Juli 2026.
Ia menjelaskan Iran masih berupaya mengendalikan jalur tersebut, sementara Amerika Serikat belum mampu sepenuhnya memulihkan aktivitas pelayaran seperti sebelum konflik pecah. Menurut Burkhard, kondisi itu membuat kemungkinan kembali ke situasi normal sebelum perang menjadi kecil.
Data IEA menunjukkan konsumsi minyak global pada Mei 2026 hanya mencapai 97,9 juta barel per hari, turun 5,3 juta barel per hari dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan terbesar terjadi di Asia yang selama ini bergantung pada pasokan minyak dari Timur Tengah.
China menjadi negara dengan penurunan konsumsi paling besar. Permintaan minyak Negeri Tirai Bambu turun sekitar 1,5 juta barel per hari, atau setara 9 persen, menjadi penurunan terbesar di dunia.
Meski demikian, tren berbeda justru terjadi di Amerika Serikat. IEA mencatat konsumsi bensin di negara tersebut meningkat sepanjang kuartal II 2026, meskipun harga bahan bakar di SPBU pada Mei sudah sekitar 50 persen lebih tinggi dibandingkan sebelum perang. (*)
