KABARBURSA.COM - Proyek Strategis Nasional (PSN) Liquefied Natural Gas (LNG) Abadi Masela resmi berjalan setelah berkatung-katung selama 28 tahun. Dimulainya proses groundbreaking megaproyek dengan nilai investasi fantastis mencapai USD21 miliar atau setara Rp377,8 triliun (kurs saat ini) ini siap mendongkrak secara signifikan angka lifting minyak dan gas bumi (migas) nasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan proyek gas raksasa di Kepulauan Tanimbar, Maluku, ini akhirnya bisa dieksekusi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto setelah melewati perdebatan panjang antar-enam era presiden terdahulu mengenai skema pembangunan di laut atau di darat.
"Pada hari ini tepat pada tanggal 16 bulan Juli 2026 kita menandai babak baru proyek Abadi Masela yang sudah dicanangkan 28 tahun lalu. Sudah enam presiden, Presiden Prabowo Subiantolah yang bisa mengeksekusi," ujar Bahlil dalam sambutannya saat meresmikan groundbreaking proyek Abadi Masela, Kamis, 16 Juli 2026.
Bahlil memaparkan, penandaan groundbreaking ini menjadi lampu hijau bagi dimulainya pekerjaan fisik di lapangan secara masif. Fase awal proyek akan difokuskan pada pengeboran 11 sumur pengembangan ditambah empat sumur lanjutan. Paralel dengan itu, pembangunan infrastruktur utama seperti pelabuhan, dermaga, hingga fasilitas floating production, storage, and offloading (FPSO) juga langsung berjalan.
Investasi jumbo senilai hampir Rp377 triliun ini diproyeksikan mampu menghasilkan produksi LNG sebesar 9,5 juta ton per tahun atau setara dengan 1.600 juta standar kaki kubik per hari (mmscfd), serta tambahan 35.000 barel kondensat per hari.
"Ini dalam rangka meningkatkan lifting kita. Proyek Abadi Masela ini juga memberikan manfaat ekonomi dan fiskal yang signifikan, meningkatkan penerimaan negara dengan proyeksi pendapatan langsung sekitar USD37,8 miliar serta kontribusi pajak tidak langsung sekitar USD6,43 miliar," jelas Bahlil.
Selain sumbangan fiskal, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi daerah melalui penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja langsung pada masa konstruksi, serta 800 hingga 1.000 pekerja pada saat fase operasi.
Bahlil menegaskan akan memprioritaskan pemuda lokal asal Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya yang sebelumnya telah dididik di Akademi Migas Cepu milik Kementerian ESDM.
Guna meredam potensi konflik sosial di area konsesi hutan, Bahlil memastikan pemerintah menerapkan kebijakan ganti untung bagi masyarakat adat yang telah berkebun secara turun-temurun.
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) beserta Inpex juga diinstruksikan wajib melibatkan pengusaha lokal dalam menggarap sub-pekerjaan yang non-teknis.
Namun, Bahlil memperingatkan pemerintah daerah agar tidak menyalahgunakan momentum ini untuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Seluruh ekosistem kemitraan harus berjalan secara profesional tanpa adanya intervensi dari kelompok politik tertentu.
"Ingat, ini bukan proyek APBD. Harus profesional. Jangan main KKN, jangan karena tim sukses terus kalian dorong. Enggak boleh, harus profesional. Jangan pakai kelakuan-kelakuan lama," tegas Bahlil.
Bahlil Siapkan Tiga Jurus Pacu Lifting Minyak RI
Sebelumnya diberitakan, Bahlil membongkar alasan utama di balik mandeknya produksi minyak siap jual (lifting) nasional.
Bahlil mengungkapkan bahwa mayoritas sumur minyak yang ada di Indonesia saat ini sudah berusia tua, bahkan beberapa di antaranya merupakan peninggalan zaman kolonial sebelum Indonesia merdeka.
Menteri ESDM memaparkan, dari total hampir 40.000 sumur minyak di Indonesia, terdapat sekitar 18.000 hingga 19.000 sumur yang statusnya menganggur (idle well).
Sementara itu, sumur yang aktif beroperasi hanya berkisar 16.000 hingga 17.000 sumur, yang sebagian besar areanya dikuasai oleh PT Pertamina.
"Kenapa sih lifting kita tidak bisa kita naikkan? Sumur kita itu ada 39.000 hampir 40.000, ini sumurnya sudah pada tua. Sebagian sumur ini saya belum lahir sudah ada, ini sumur-sumur peninggalan sebelum kita merdeka, masih zaman kolonial," ujar Bahlil dalam sebuah forum energi di Jakarta, Kamis, 25 Juni 2026.
Guna memecahkan persoalan akut tersebut, Bahlil menegaskan kementeriannya hanya menggunakan tiga pendekatan strategis untuk menggenjot angka lifting migas nasional.
Langkah pertama adalah intervensi teknologi, salah satunya melalui metode Enhanced Oil Recovery (EOR) dan optimalisasi sumur beralih teknologi tinggi seperti yang diterapkan Exxon di Blok Cepu, Tuban.
"2024 saya masuk lifting-nya 115.000, 2025 naik menjadi 185.000, luar biasa. Salah satu yang digerakkan juga oleh Pertamina melalui EOR yang naik 300 persen," kata Bahlil.
Langkah kedua adalah melakukan percepatan konstruksi bagi sumur-sumur minyak yang sudah menyelesaikan tahap eksplorasi dan mengantongi rencana pengembangan atau Plan of Development (POD).
Dalam mengesekusi langkah ini, Bahlil menegaskan pemerintah akan bertindak tegas dan tidak segan mencabut izin kelola para kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang lambat.
"Cara ini memang harus pakai setengah Jawa setengah Papua. Jawa kan kalau selalu baik negosiasi, kalau Papua kan modelnya kau lakukan, kalau kau tidak lakukan saya cabut, itu aja. Konsesi yang mereka miliki itu milik negara sesuai Pasal 33 UU 1945. Jadi kalau sudah dikasih aturan tapi tidak bisa eksekusi, ya sudah negara ambil, tidak perlu protes," tegas Bahlil.
Ketegasan tersebut dicontohkan Bahlil pada proyek Blok Masela oleh Inpex yang sempat tertahan selama 28 tahun akibat perdebatan akademis yang berlarut-larut mengenai skema pembangunan di darat atau di laut.
Bahlil menyatakan kementeriannya telah mengevaluasi para ahli dan siap melakukan peletakan batu pertama komersial dalam waktu dekat.
"Alhamdulillah sekarang sudah mulai jalan tender, nanti kita groundbreaking bulan Juli ini. Targetnya untuk produksi 2029–2030 dengan total investasi kurang lebih sekitar 20 miliar dolar, sekarang 21 miliar dolar AS," ungkapnya.
Sementara untuk jurus ketiga, Kementerian ESDM akan gencar melakukan pelelangan wilayah kerja baru guna menyambungkan rantai produksi nasional agar tidak merosot.
Bahlil mengonfirmasi ada 118 titik sumur baru yang siap ditenderkan secara terbuka, termasuk mendorong percepatan eksplorasi di wilayah Gea, Rawa, dan Bintuni oleh BP.
Bahlil pun mewanti-wanti internal Kementerian ESDM, khususnya Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), untuk menjaga proses lelang ini agar berjalan transparan tanpa adanya praktik kecurangan.
"Sektor selebihnya masih banyak, silakan. Ini tidak ada kongkalikong. Pak Laode (Dirjen Migas), jangan kau main-main ya, kau harus bersih sebersih minyak dan gas. Kita lakukan percepatan ini semua murni untuk meningkatkan lifting nasional," pungkas Bahlil.(*)
