KABARBURSA.COM – Basis investor PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) mengalami penyusutan sepanjang Juni 2026. Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang dilihat Selasa, 7 Juli 2026, menunjukkan jumlah pemegang saham perseroan berkurang 575 menjadi 60.101 investor pada akhir Juni 2026, dari sebelumnya 60.676 investor pada Mei 2026. Meski demikian, struktur kepemilikan saham perusahaan tetap tidak mengalami perubahan.
Data tersebut menunjukkan berkurangnya jumlah investor tidak diikuti perubahan komposisi kepemilikan saham. Pemegang saham pengendali, Philip Morris Indonesia, masih menguasai 107,52 miliar saham atau setara 92,44 persen dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Porsi tersebut tidak berubah dibandingkan bulan sebelumnya. Di sisi lain, kepemilikan masyarakat tetap berada di level 8,79 miliar saham atau sekitar 7,56 persen.
Kondisi tersebut mengindikasikan tidak terdapat perubahan kepemilikan oleh pemegang saham utama selama periode pelaporan Juni 2026. Dengan komposisi yang tetap, tidak terdapat indikasi perubahan pengendalian perusahaan maupun aksi korporasi yang memengaruhi struktur kepemilikan saham HMSP.
Laporan registrasi pemegang efek juga memperlihatkan seluruh jajaran direksi dan komisaris HMSP masih belum memiliki saham perseroan. Presiden Komisaris Paul Norman Janelle, Wakil Presiden Komisaris Mindaugas Trumpaitis, Presiden Direktur The Ivan Cahyadi, serta seluruh anggota direksi dan komisaris lainnya masing-masing tercatat memiliki kepemilikan nol saham hingga akhir Juni 2026.
Secara administratif, penurunan jumlah pemegang saham tidak selalu mencerminkan perubahan jumlah saham yang beredar di publik. Dalam laporan ini, jumlah saham yang dimiliki masyarakat tetap berada pada angka 8,79 miliar saham atau 7,56 persen dari modal disetor. Artinya, perubahan terjadi pada jumlah rekening investor atau pemegang saham, bukan pada porsi kepemilikan publik terhadap perseroan.
Dokumen komposisi pemilik efek juga menunjukkan mayoritas saham HMSP masih berada di tangan investor domestik. Berdasarkan klasifikasi pemegang efek per 30 Juni 2026, pemodal nasional menguasai sekitar 115,33 miliar saham atau 99,15 persen dari seluruh saham yang beredar. Sementara itu, pemodal asing di luar Philip Morris Indonesia memiliki sekitar 991,49 juta saham atau sekitar 0,85 persen.
Apabila dilihat berdasarkan kategori pemegang saham, perusahaan terbatas menjadi kelompok investor terbesar dengan kepemilikan mencapai sekitar 108,51 miliar saham atau 93,29 persen. Investor perorangan Indonesia memiliki sekitar 5,33 miliar saham atau 4,58 persen. Sisanya tersebar pada reksa dana, perusahaan asuransi, yayasan, koperasi, dan investor asing dengan porsi yang relatif kecil.
Data bulanan tersebut juga memperlihatkan komposisi kepemilikan HMSP relatif stabil sepanjang semester pertama 2026. Sejak Januari hingga Juni 2026, Philip Morris Indonesia secara konsisten mempertahankan kepemilikan sebesar 92,44 persen, sedangkan kepemilikan publik tetap berada di level 7,56 persen. Perubahan selama periode tersebut lebih banyak terjadi pada jumlah pemegang saham, yang bergerak dari 65.581 investor pada Januari menjadi 60.100 investor pada akhir Juni 2026.
Dengan struktur kepemilikan yang tidak berubah, laporan registrasi pemegang efek Juni 2026 lebih menggambarkan dinamika jumlah investor dibandingkan perubahan komposisi pemegang saham. Bagi investor pasar modal, data tersebut menjadi salah satu indikator untuk memantau perkembangan basis pemegang saham emiten dari waktu ke waktu, sekaligus memastikan tidak terdapat perubahan pengendali maupun perpindahan kepemilikan dalam jumlah material selama periode pelaporan.
Fundamental HMSP Masih Terjaga di Tengah Tekanan Industri
HMSP menilai fundamental bisnisnya tetap terjaga sepanjang 2025 meski industri hasil tembakau menghadapi tekanan daya beli masyarakat, pergeseran konsumsi ke produk berharga lebih murah (downtrading), hingga maraknya peredaran rokok ilegal.
Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2025, perseroan melaporkan volume penjualan mencapai 79,4 miliar batang. Capaian tersebut mempertahankan posisi HMSP sebagai pemimpin pasar rokok nasional dengan pangsa pasar sebesar 30,7 persen.
Dari sisi keuangan, laba bruto meningkat 11,2 persen menjadi Rp20,6 triliun. Kenaikan tersebut ditopang strategi penetapan harga yang diterapkan perusahaan di tengah kondisi pasar yang masih menantang. Sementara itu, laba bersih relatif stabil di level Rp6,6 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.
Presiden Direktur HMSP Ivan Cahyadi mengatakan perseroan akan tetap berfokus pada inovasi produk dan penguatan portofolio untuk mempertahankan kepemimpinan di seluruh segmen pasar.
“Strategi kami berfokus pada inovasi dan penguatan portofolio produk yang berorientasi pada konsumen dewasa untuk mempertahankan kepemimpinan di seluruh segmen di tengah dinamika industri yang terus berkembang. Kami juga terus menyeimbangkan pertumbuhan bisnis dengan memperkuat hilirisasi di industri tembakau serta berkontribusi pada penciptaan nilai di seluruh rantai pasok,” ujar Ivan, dikutip dari laman sampoerna.com.
Meski demikian, kondisi industri rokok nasional masih menghadapi tantangan. Perseroan mencatat penjualan industri hasil tembakau secara nasional turun sekitar 3 persen sepanjang 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Tekanan tersebut dipicu melemahnya daya beli masyarakat, berlanjutnya tren konsumen beralih ke produk dengan harga lebih rendah, serta meningkatnya peredaran rokok ilegal.
HMSP menyebut tekanan paling besar terjadi pada segmen Rokok Golongan I yang selama ini menjadi penyumbang utama penerimaan cukai sekaligus menyerap tenaga kerja terbesar. Pangsa pasar segmen tersebut tercatat menyusut sekitar 22 poin dalam enam tahun terakhir, dari sekitar 80 persen pada 2019 menjadi mendekati 50 persen pada kuartal I 2026.
Kondisi tersebut ikut tercermin pada kinerja perseroan pada awal tahun ini. Hingga kuartal I 2026, volume penjualan HMSP turun 8,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan penurunan terbesar berasal dari kategori Sigaret Kretek Tangan (SKT).
Menurut Ivan, keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau pada 2026 memberikan ruang bagi industri legal untuk tetap menjaga keberlangsungan usaha.
“Kebijakan ini, yang didukung oleh upaya pemerintah dalam pemberantasan rokok ilegal, memberi ruang pelaku industri legal untuk dapat terus berkontribusi terhadap penerimaan negara dan penciptaan lapangan kerja. Namun, penurunan pangsa pasar di segmen Rokok Golongan 1 yang terus berlanjut dan perlindungan segmen SKT yang padat karya, perlu mendapatkan perhatian dari pemangku kepentingan. Dengan iklim usaha yang lebih kondusif, kami optimis dapat terus memperkuat ekosistem ekonomi nasional secara berkelanjutan,” jelas Ivan.
Di tengah tekanan tersebut, HMSP menyatakan tetap mempertahankan komitmennya pada segmen SKT yang menjadi salah satu penyerap tenaga kerja terbesar. Perseroan menyebut kegiatan produksinya menopang sekitar 70.000 tenaga pelinting yang sebagian besar merupakan perempuan. Para pekerja tersebut tersebar di enam fasilitas produksi milik perusahaan serta 43 fasilitas produksi yang dioperasikan koperasi dan pengusaha daerah di 35 kabupaten dan kota di Pulau Jawa.
Perseroan juga mengutip hasil studi Universitas Airlangga yang menunjukkan aktivitas ekonomi dari industri SKT memiliki efek berganda hingga 3,8 kali. Artinya, setiap aktivitas ekonomi senilai Rp1.000 yang dihasilkan fasilitas produksi SKT berpotensi menciptakan perputaran ekonomi hingga Rp3.800 di masyarakat sekitar.
Selain itu, HMSP menyebut kegiatan usahanya turut melibatkan lebih dari 22.500 petani tembakau dan cengkih, bekerja sama dengan lebih dari 1,5 juta toko ritel, serta menopang sekitar 90.000 lapangan kerja di Indonesia. Mengacu pada Studi Litbang Kompas 2025, aktivitas usaha perseroan menghasilkan dampak ekonomi sekitar Rp204,1 triliun per tahun atau setara sekitar 1 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dengan rasio pengganda (multiplier effect) sebesar 1,7 kali.
Sebagai bentuk komitmen kepada pemegang saham, RUPST juga menyetujui pembagian dividen dari laba tahun buku 2025 senilai sekitar Rp6,55 triliun. Nilai tersebut setara dengan rasio pembayaran dividen sebesar 99,95 persen atau Rp56,3 per saham.(*)
