KABARBURSA.COM – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 akan melebar signifikan mendekati ambang batas aman undang-undang pada akhir tahun.
Pelebaran defisit ini dipicu oleh agresifnya belanja negara untuk menopang sejumlah agenda prioritas nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Berdasarkan laporan outlook APBN 2026 yang disampaikan pemerintah, nilai defisit anggaran hingga akhir tahun diperkirakan menyentuh Rp734,3 triliun. Angka ini setara dengan 2,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Rasio tersebut berada sangat tipis di bawah batas maksimal yang ditetapkan dalam regulasi keuangan negara, yakni sebesar 3,0 persen dari PDB.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, pelebaran defisit terjadi karena laju belanja negara bergerak lebih ekspansif dibandingkan dengan penerimaan negara.
Hingga akhir tahun, belanja negara diproyeksikan melonjak hingga mencapai Rp3.942,4 triliun atau setara 102,6 persen dari pagu awal yang ditetapkan.
"APBN 2026 bekerja keras mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan mendukung agenda prioritas pembangunan nasional dengan tetap menjaga tata kelola keuangan yang sehat, kredibel, dan akuntabel," ujar Menkeu Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, dikutip Rabu, 8 Juli 2026.
Meskipun proyeksi akhir tahun bergerak ekspansif, benteng pertahanan fiskal pada paruh pertama tahun ini tercatat masih sangat kokoh dan terkendali. Hingga penutupan semester I 2026, realisasi defisit APBN baru mencatatkan angka sebesar Rp196,5 triliun atau hanya sekitar 0,76 persen terhadap PDB.
Rendahnya defisit pada paruh pertama ini ditopang oleh performa pendapatan negara yang tumbuh moncer sebesar 21,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp1.459,4 triliun.
Sektor perpajakan menjadi tulang punggung utama dengan menyumbang Rp1.187,8 triliun, disusul Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp271,0 triliun.
Di sisi lain, realisasi penyerapan belanja negara pada semester I 2026 baru mencapai Rp1.656,0 triliun atau sekitar 43,1 persen dari pagu anggaran. Anggaran yang terserap ini telah digunakan untuk mendanai tahap awal berbagai program krusial pemerintah pusat maupun transfer ke daerah.
Menkeu menekankan bahwa fleksibilitas APBN di awal tahun memberikan ruang gerak yang aman bagi pemerintah untuk melakukan kebijakan penyeimbang (counter cyclical) pada paruh kedua demi menjaga daya beli. "Di tengah gejolak geopolitik dan ketidakpastian global, peran APBN sangat strategis sebagai shock absorber," kata Menkeu.
Jaga Kredibilitas Fiskal di Tengah Belanja Jumbo
Pemerintah dipastikan harus melakukan kerja ekstra pada semester II 2026 demi mengejar target pendapatan negara yang diproyeksikan mampu menembus Rp3.208,1 triliun atau 101,7 persen dari target awal APBN.
Langkah optimalisasi ini wajib berjalan beriringan dengan pengawasan ketat terhadap efisiensi pembiayaan utang.
Lonjakan belanja pada paruh kedua tahun ini akan difokuskan penuh untuk mengeksekusi janji politik dan program strategis nasional.
Selain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dana tersebut dialokasikan untuk Revitalisasi Sekolah, Cek Kesehatan Gratis, program Sekolah Rakyat, serta penguatan Koperasi Desa Merah Putih.
Pemerintah berjanji batas defisit 2,85 persen PDB ini akan dikawal ketat agar tidak menimbulkan guncangan sentimen bagi pasar surat utang domestik maupun global. Efisiensi struktur pembiayaan menjadi instrumen utama untuk mempertahankan rating kredit Indonesia.
"APBN 2026 dijaga tetap sehat dan berkesinambungan, dengan pembiayaan anggaran yang efisien, defisit terkendali dalam batas aman sebesar 2,85 persen PDB untuk menjaga kredibilitas fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi," punggah Menkeu Purbaya.
Defisit APBN, Ada Dampak ke IHSG?
Proyeksi pelebaran defisit APBN Indonesia menjadi 2,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) belum tentu langsung mengguncang pasar saham. Sejumlah penelitian justru menunjukkan dampak kebijakan fiskal terhadap bursa efek bekerja melalui mekanisme yang lebih panjang dibanding sekadar kenaikan angka defisit.
Salah satunya ditunjukkan dalam penelitian berjudul Fiscal Policy Effect on Stock Market in ASEAN 5 yang diterbitkan dalam Parahyangan Economic Development Review 2024. Penelitian tersebut mengkaji hubungan kebijakan fiskal dan pasar saham di lima negara ASEAN, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina sepanjang periode 1993 hingga 2023.
Penelitian itu menyimpulkan bahwa pelebaran defisit fiskal tidak otomatis menekan pasar saham secara langsung. Para peneliti menulis, “Transmisi langsung tidak ditemukan, tetapi hanya suku bunga acuan dalam jalur transmisi tidak langsung yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pasar saham,” tulis peneliti Brian Jonathan dalam artikel ilmiah tersebut.
Temuan tersebut menjelaskan respons pasar modal lebih dahulu terbentuk melalui perubahan kondisi pasar keuangan, terutama pasar obligasi dan suku bunga. Ketika pemerintah memperlebar defisit, kebutuhan pembiayaan biasanya meningkat sehingga penerbitan surat utang negara juga berpotensi bertambah. Kondisi itu dapat memengaruhi imbal hasil atau yield obligasi pemerintah yang menjadi salah satu acuan investor dalam mengalokasikan dana investasinya.
Dalam kerangka penelitian tersebut, perubahan yield obligasi kemudian memengaruhi biaya modal perusahaan, tingkat suku bunga, hingga permintaan masyarakat. Rangkaian faktor itu baru berpotensi memberikan dampak terhadap valuasi saham di pasar modal. Dengan kata lain, hubungan antara defisit fiskal dan pergerakan indeks saham tidak berlangsung secara instan, melainkan melalui beberapa tahapan transmisi.
Penelitian juga mengulas fenomena yang dikenal sebagai crowding out. Kondisi ini terjadi ketika kebutuhan pembiayaan pemerintah meningkat akibat pelebaran defisit sehingga penerbitan obligasi bertambah. Jika imbal hasil obligasi menjadi lebih menarik, sebagian investor berpotensi mengalihkan dana dari pasar saham ke instrumen pendapatan tetap yang dinilai memiliki risiko lebih rendah. Pergeseran portofolio tersebut dapat mengurangi aliran dana ke pasar saham.
Selain perpindahan investasi, kenaikan yield obligasi juga dapat meningkatkan biaya pendanaan perusahaan. Ketika biaya pinjaman naik, perusahaan cenderung menunda ekspansi atau investasi baru. Pada saat yang sama, kenaikan suku bunga berpotensi menekan konsumsi rumah tangga sehingga berdampak terhadap prospek pendapatan emiten. Kedua faktor tersebut menjadi salah satu jalur yang dapat memengaruhi valuasi saham menurut penelitian tersebut.
Meski demikian, hasil penelitian itu juga memberi catatan penting. Pelebaran defisit fiskal tidak selalu direspons negatif oleh pasar saham selama investor masih menilai kondisi fiskal pemerintah kredibel dan pembiayaan utang tetap terkendali. Dalam konteks itu, pasar obligasi dan pergerakan suku bunga menjadi indikator yang lebih awal diamati dibanding fluktuasi indeks saham.
Temuan tersebut relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Pemerintah memperkirakan defisit APBN 2026 meningkat menjadi 2,85 persen terhadap PDB akibat tambahan belanja, terutama subsidi energi.
Namun hingga pengumuman proyeksi tersebut disampaikan, nilai tukar rupiah relatif stabil. Bagi pelaku pasar, perhatian berikutnya kemungkinan akan tertuju pada perkembangan yield Surat Utang Negara (SUN), biaya pembiayaan pemerintah, serta respons investor terhadap kondisi fiskal nasional.(*)
