Paramadina Bicara Risiko BUMN Ekspor, Salah Desain bisa Jadi Monster Monopoli

KABARBURSA.COM — Kebijakan ekspor sumber daya alam satu pintu yang sedang disiapkan pemerintahan Prabowo Subianto mulai memunculkan pertanyaan besar. Bukan cuma dari pelaku usaha dalam negeri, tapi juga investor global yang mendadak bertanya-tanya arah baru ekonomi Indonesia mau dibawa ke mana.

Ekonom yang juga Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, melihat kebijakan ini sebagai sinyal kuat bahwa negara ingin kembali mengambil kendali atas sumber daya alam setelah puluhan tahun dianggap terlalu tunduk pada mekanisme pasar global.

“Indonesia tidak akan menjadi penonton kekayaan alamnya sendiri, yang dieksploitasi selama berpuluh-puluh tahun tanpa negara mempunyai kendali atas kekayaan tersebut,” ujar Didik dalam keterangan tertulisnya kepada KabarBursa.com, dikutip Kamis, 28 Mei 2026.

Kalimat itu menjadi semacam penegasan arah baru ekonomi era Prabowo. Negara bukan lagi sekadar regulator, tetapi mulai ingin menjadi pemain strategis dalam arus ekspor komoditas nasional.

Namun menariknya, Didik tidak sepenuhnya mendukung model ekonomi negara yang terlalu dominan. Ia justru mengingatkan Indonesia bisa masuk jebakan baru jika desain tata kelolanya salah.

Menurut dia, Indonesia memang tidak cocok menjadi negara ultra-liberal yang menyerahkan seluruh sumber daya alam ke pasar global. Tapi sebaliknya, Indonesia juga tidak cocok menjadi negara ekonomi komando yang mematikan swasta.

“Praktek seperti ini akan mematikan ekonomi dan menjadikan negara lebih miskin,” katanya.

Di titik ini, Didik seperti sedang mencoba memberi rem kepada euforia nasionalisme ekonomi yang belakangan makin kuat. Ia menawarkan konsep jalan tengah yang disebutnya sebagai “smart state trading”.

Model ini pada dasarnya membuat negara tetap memegang kendali strategis, terutama terhadap devisa, data ekspor, dan pengawasan sumber daya alam. Tetapi aktivitas bisnis dan produksi tetap dijalankan swasta agar efisien dan kompetitif.

Dengan kata lain, negara menjadi dirigen, bukan pedagang harian. Didik tampaknya sadar titik paling rawan dari kebijakan ini bukan ada pada slogan nasionalismenya, melainkan implementasinya di lapangan. Sebab ketika negara terlalu jauh masuk ke perdagangan, risiko birokrasi gemuk dan monopoli baru bisa muncul.

“Jika berhasil, kebijakan ini bisa menjadi reformasi tata niaga terbesar sejak reformasi 1998. Tetapi jika salah desain, ia bisa berubah menjadi birokrasi monopoli baru yang justru melemahkan ekonomi nasional,” ujarnya.

Peringatan ini penting karena pemerintah saat ini sedang menyiapkan skema ekspor satu pintu melalui entitas negara. Pasar pun mulai cemas soal kemungkinan lahirnya “super trader” baru yang terlalu dominan dalam ekspor komoditas.

Didik lalu menawarkan satu elemen yang menurutnya bisa menjadi penentu berhasil atau gagalnya sistem ini, yakni keterlibatan lembaga independen profesional seperti Sucofindo dan SGS.

Menurutnya, pengawasan ekspor tidak cukup hanya mengandalkan birokrasi konvensional atau BUMN semata. Dunia internasional, kata dia, membutuhkan transparansi, independensi, dan kredibilitas global.

Karena itu, lembaga independen perlu dilibatkan untuk audit volume, pengawasan pengiriman, sertifikasi mutu, hingga integrasi data ekspor nasional.

“Kendali ekspor satu pintu dan pengawasannya bukan terletak pada monopoli BUMN semata, melainkan pada sistem verifikasi independen yang cepat dan tepat,” kata Didik.

Di balik seluruh perdebatan itu, ada satu tujuan besar yang sebenarnya sedang dibidik pemerintah, yakni mengubah posisi Indonesia dari sekadar penjual bahan mentah menjadi penentu harga.

Didik menilai jika tata kelola ekspor berhasil dikonsolidasikan, Indonesia bisa mengurangi dominasi broker dan trader internasional yang selama ini banyak bermain di pusat perdagangan seperti Singapura.

“Indonesia bisa menjadi penentu harga, bukan seperti selama ini hanya menjadi ‘price taker’,” ujarnya.

Artinya, pertarungan kebijakan ini bukan cuma soal ekspor. Ini menyangkut perebutan kendali atas devisa, harga komoditas, hingga arah baru kapitalisme Indonesia.

Masalahnya tinggal satu. Negara sedang mencoba menjadi lebih kuat, tapi sejarah juga menunjukkan semakin besar kekuasaan ekonomi terkonsentrasi, semakin besar pula godaan birokrasi, rente, dan korupsi ikut tumbuh di belakangnya.(*)