KABARBURSA.COM – Pasar surat utang Indonesia diperkirakan masih menghadapi tekanan pada paruh kedua 2026. Meredanya ketegangan geopolitik belum sepenuhnya menghapus risiko di pasar keuangan, karena dunia kini dihadapkan pada dampak lanjutan berupa inflasi yang meningkat dan arah kebijakan moneter global yang kembali cenderung ketat (hawkish).
Kepala Divisi Riset Ekonomi sekaligus Chief Economist PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) Suhindarto, mengatakan kondisi tersebut berpotensi mempertahankan imbal hasil (yield) surat utang negara (SBN) di level tinggi sekaligus membuat arus modal asing ke negara berkembang tetap terbatas.
"Risiko geopolitik memang mulai mereda, tetapi sekarang kita menghadapi dampak lanjutannya, yaitu inflasi yang meningkat di berbagai negara. Kondisi ini membuat arah kebijakan moneter global kembali menjadi lebih hawkish," ujar Suhindarto dalam PEFINDO Media Forum I 2026 dikutip Ahad, 10 Juli 2026.
Ia menjelaskan, konflik geopolitik yang sempat mendorong lonjakan harga energi kini mulai mereda seiring berlanjutnya upaya diplomasi antara Amerika Serikat dan Iran. Harga minyak pun perlahan kembali ke level sebelum konflik.
Namun, kenaikan harga energi yang terjadi sebelumnya telah memicu tekanan inflasi di banyak negara, termasuk Indonesia.
Menurut Suhindarto, kondisi tersebut membuat prospek pertumbuhan ekonomi global pada 2026 diperkirakan melambat dibandingkan tahun sebelumnya.
Mengacu pada berbagai proyeksi lembaga internasional seperti IMF, OECD, World Bank, hingga S&P Global, pertumbuhan ekonomi global tahun ini diperkirakan hanya berada di kisaran 2,8 persen hingga 3,2 persen, lebih rendah dibandingkan 2025.
Di saat yang sama, bank sentral di berbagai negara mulai merespons kenaikan inflasi dengan menaikkan suku bunga acuan.
PEFINDO mencatat pada Juni 2026 terdapat lebih banyak bank sentral yang menaikkan suku bunga dibandingkan yang memangkasnya, baik di negara maju maupun negara berkembang. Kondisi tersebut menandai berakhirnya periode kebijakan moneter longgar yang sempat mendorong arus modal masuk ke emerging market.
"Arus modal yang sebelumnya mulai bergerak ke negara berkembang kini kembali berbalik ke negara maju karena yield di negara-negara tersebut menjadi lebih menarik," kata Suhindarto.
Ia menambahkan, meskipun Federal Reserve masih mempertahankan suku bunga acuannya pada pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) Juni lalu, ekspektasi pasar terhadap arah kebijakan The Fed berubah menjadi lebih hawkish dibandingkan awal tahun.
Hal itu tercermin dari proyeksi dot plot yang menunjukkan peluang kenaikan maupun penurunan suku bunga berada dalam posisi yang relatif berimbang. Menurut Suhindarto, kondisi tersebut sudah cukup untuk mengubah persepsi pelaku pasar sehingga mendorong kenaikan yield obligasi pemerintah di berbagai negara maju.
Ekonomi Indonesia Dinilai Masih Solid
Di tengah tekanan eksternal tersebut, PEFINDO menilai fundamental ekonomi domestik masih relatif terjaga.
Suhindarto mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 masih mengalami akselerasi dibandingkan kuartal sebelumnya. Inflasi juga dinilai tetap berada dalam rentang sasaran Bank Indonesia sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen meskipun trennya mulai bergerak mendekati batas atas target.
Selain itu, indikator konsumsi rumah tangga juga masih menunjukkan optimisme.
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tetap berada pada level optimistis, sementara penjualan ritel masih tumbuh positif meski mulai melambat setelah periode Lebaran.
Namun demikian, ia mengingatkan adanya sinyal perlambatan dari sektor manufaktur.
Data Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang dirilis S&P Global menunjukkan aktivitas manufaktur berada di zona kontraksi selama tiga bulan berturut-turut hingga Juni 2026.
"Kondisi ini perlu diwaspadai karena sektor manufaktur merupakan salah satu sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja," ujarnya.
Tekanan Pasar Keuangan Masih Besar
PEFINDO juga menilai tekanan di pasar keuangan domestik masih cukup tinggi.
Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 100 basis poin sepanjang Mei dan Juni 2026 sebagai respons terhadap tekanan pada nilai tukar rupiah, kondisi likuiditas, dan meningkatnya inflasi.
Meski demikian, penguatan rupiah dinilai masih terbatas sehingga peluang kenaikan suku bunga lanjutan masih terbuka.
"Kami melihat dampaknya terhadap penguatan rupiah masih relatif terbatas sehingga kemungkinan masih akan ada kenaikan suku bunga lagi sebagai upaya menjaga stabilitas nilai tukar," kata Suhindarto.
Tekanan tersebut juga tercermin dari kenaikan yield SBN berbagai tenor serta masih tertekannya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Menurutnya, Bank Indonesia juga terus melakukan intervensi di pasar valuta asing dengan memanfaatkan cadangan devisa guna menjaga stabilitas rupiah.
Hal itu terlihat dari tren penurunan cadangan devisa dalam beberapa bulan terakhir yang menunjukkan komitmen bank sentral menstabilkan pasar keuangan.
Di sisi fiskal, pemerintah juga menghadapi tantangan yang tidak ringan.
Program prioritas pemerintah membuat ruang fiskal menjadi lebih sempit sehingga pengelolaan anggaran harus dilakukan secara lebih hati-hati.
Hingga akhir Mei 2026, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat mencapai sekitar Rp180,4 triliun atau setara 0,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Meski lebih baik dibandingkan posisi akhir kuartal pertama, angka tersebut masih lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Suhindarto mengatakan investor global akan terus mencermati kemampuan pemerintah menjaga defisit tetap berada di bawah batas 3 persen terhadap PDB.
"Sejauh ini kami melihat pengelolaan fiskal masih on track dan pemerintah tetap menunjukkan komitmen menjaga disiplin anggaran," ujarnya.
Yield Berpotensi Bertahan Tinggi
Di pasar obligasi pemerintah, PEFINDO melihat telah terjadi beberapa kali inversi yield pada awal Juni 2026, yaitu ketika yield obligasi tenor pendek lebih tinggi dibandingkan tenor panjang.
Fenomena tersebut umumnya dipandang sebagai sinyal perlambatan ekonomi. Namun, Suhindarto menilai kondisi di Indonesia belum tentu mengarah pada resesi.
"Yang lebih mencerminkan adalah tekanan ekonomi jangka pendek yang cukup tinggi sehingga risiko perlambatan meningkat, bukan berarti otomatis akan terjadi resesi," katanya.
Selain itu, premi risiko Indonesia juga meningkat.
Hal tersebut tercermin dari Credit Default Swap (CDS) tenor lima tahun yang masih berada di level tinggi dibandingkan tahun lalu.
Sementara itu, spread yield Indonesia terhadap negara-negara dengan peringkat kredit serupa juga semakin menyempit sehingga daya tarik relatif Indonesia di mata investor asing ikut berkurang
Di sisi pasokan, pemerintah diperkirakan masih akan menerbitkan SBN dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN.
PEFINDO mencatat pasokan neto surat utang pemerintah pada semester pertama 2026 lebih tinggi dibandingkan tiga tahun sebelumnya.
Selain itu, jatuh tempo SBN pada Juli dan September juga cukup besar sehingga kebutuhan refinancing pemerintah tetap tinggi.
Persaingan memperoleh dana investor juga meningkat setelah Bank Indonesia menerbitkan Sertifikat Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dengan tingkat imbal hasil yang kini sudah berada di atas 7,5 persen.
"SRBI menjadi kompetitor instrumen surat utang karena menawarkan imbal hasil yang menarik dengan risiko yang sangat rendah," ujar Suhindarto.
Ia menambahkan, selama ini permintaan terhadap SBN masih banyak ditopang pembelian Bank Indonesia.
Namun, setelah bank sentral menyatakan akan mulai mengurangi pembelian SBN, pasar perlu mewaspadai potensi berkurangnya permintaan domestik.
"Kalau pembelian BI mulai dikurangi sementara pasokan pemerintah tetap tinggi, yield berpotensi bertahan di level tinggi meskipun tekanan global mulai mereda," katanya.
Semester II Penuh Tantangan
Untuk semester kedua 2026, PEFINDO mengidentifikasi sedikitnya delapan faktor utama yang akan menentukan arah pasar surat utang nasional.Pertama, perkembangan risiko geopolitik dan arah suku bunga global yang masih tinggi.
Kedua, moderasi pertumbuhan ekonomi domestik yang berpotensi terjadi bersamaan dengan kenaikan inflasi.
Ketiga, pergerakan nilai tukar rupiah yang akan sangat menentukan persepsi risiko investor terhadap aset Indonesia.
Keempat, kemampuan pemerintah menjaga defisit fiskal tetap di bawah batas 3 persen terhadap PDB.
Kelima, besarnya jatuh tempo dan penerbitan SBN baru yang diperkirakan tetap tinggi sepanjang semester kedua.
Keenam, peningkatan penerbitan SRBI dengan imbal hasil yang kompetitif sehingga menjaga yield instrumen pasar tetap tinggi.
Ketujuh, jatuh tempo obligasi korporasi yang mencapai sekitar Rp107 triliun pada semester kedua sehingga diperkirakan mendorong aktivitas penerbitan baru untuk kebutuhan refinancing.
Terakhir, hubungan antara yield obligasi korporasi dengan suku bunga kredit perbankan.
Menurut Suhindarto, saat ini yield obligasi korporasi sudah lebih tinggi dibandingkan bunga pinjaman bank sehingga sebagian perusahaan, terutama yang memiliki peringkat kredit lebih rendah, kemungkinan akan lebih memilih memperoleh pendanaan dari sektor perbankan dibandingkan menerbitkan obligasi.
"Perusahaan dengan peringkat yang lebih rendah kemungkinan akan lebih memilih pembiayaan melalui perbankan dibandingkan menerbitkan surat utang korporasi apabila biaya penerbitannya menjadi lebih mahal," ujarnya.(*)
