KABARBURSA.COM - Institute for Essential Services Reform (IESR) menegaskan bahwa perdebatan mengenai ketersediaan potensi energi surya di Indonesia sudah usai. Pemerintah kini didesak untuk mengalihkan fokus sepenuhnya pada eksekusi riil guna merealisasikan target ambisius pembangunan 100 gigawatt (GW) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Utama IESR Fabby Tumiwa, memaparkan bahwa Kementerian ESDM telah memperbarui estimasi potensi teknis energi surya nasional hingga mencapai 3.300 GW, melonjak tajam dari perhitungan sebelumnya yang hanya berkisar 207 GW.
Bahkan, kajian internal IESR memproyeksikan potensi tersebut berada di rentang 3.300 hingga 20.000 GW, tergantung pada asumsi ketersediaan lahan di lapangan.
"Jadi, pertanyaannya sebenarnya sudah berubah, bukan lagi apakah kita punya potensi, tapi bagaimana kita mengubah potensi ini menjadi investasi, proyek listrik hijau, penciptaan lapangan kerja, dan manfaat ekonomi yang nyata dari pengembangan energi surya," ujar Fabby dalam Indonesia Solar Summit (ISS) 2026, pada Selasa, 14 Juli 2026.
Menurut Fabby, target 100 GW dalam kurun waktu dua tahun merupakan tantangan besar yang membutuhkan lompatan kebijakan yang radikal. Skema awal program ini dirancang dengan memadukan 80 GW PLTS tersebar skala kecil berbasis baterai di puluhan ribu desa dan kelurahan, serta 20 GW skala utilitas.
Namun, arah perencanaan kini mulai bergeser mencakup penggantian Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) milik PLN menggunakan PLTS dan Battery Energy Storage System (BESS).
IESR menyoroti akselerasi masif energi surya di tingkat global yang tumbuh sangat eksponensial. Pada tahun 2025 saja, kapasitas surya baru di dunia bertambah hingga 700 GW, membawa total kapasitas terpasang global menyentuh angka 3.000 GW atau 3 Terawatt. Bahkan, sudah ada 35 negara yang kebutuhan listriknya lebih dari 10 persen dipasok oleh energi surya.
Seiring merosotnya harga sel surya hingga 90 persen dalam satu dekade terakhir, IESR menyebut, tantangan industri kini bergeser dari urusan menekan harga panel menjadi upaya mengintegrasikan energi surya ke sistem ketenagalistrikan yang andal.
"Yang berubah sekarang bukan lagi soal menurunkan harga panel surya, tetapi soal mengintegrasikan energi surya ke dalam sistem ketenagalistrikan yang andal. Oleh karena itu, Battery Energy Storage System (BESS) menjadi sahabat erat PLTS di banyak negara,” jelas Fabby.
“Proyek surya dan baterai kini direncanakan bersamaan karena listrik surya semakin murah, sementara baterai yang juga harganya semakin murah dapat menjaga keandalan sistem," lanjut dia.
Bagaimana Langkah Taktis China, India, dan Pakistan?
Berkaca pada kesuksesan global, Indonesia didesak meniru langkah taktis sejumlah negara. Cina mampu menambah hampir 370 GW kapasitas surya baru hanya dalam satu tahun berkat arah kebijakan nasional yang kuat dan peran aktif pemerintah daerah.
Sementara India melesat dari kapasitas nyaris nol pada tahun 2010 menjadi 150 GW saat ini lewat mekanisme pasar yang kompetitif. Bahkan, Pakistan berhasil membangun 40 GW kapasitas surya dalam waktu kurang dari empat tahun setelah masyarakat melihat langsung manfaat ekonominya.
Untuk mengejar target produksi listrik surya sebesar 120 hingga 160 Terawatt-hour (TWh) per tahun, IESR menekankan pentingnya meruntuhkan pendekatan terpusat (Jakarta-centric) dan beralih ke kolaborasi subnasional yang kuat. Keberhasilan transisi energi tidak akan tercapai jika hanya bertumpu pada satu proyek besar oleh satu institusi tunggal.
Dalam peta jalan transisi ini, kawasan regional diproyeksikan menjadi motor penggerak utama. Bali diarahkan menjadi destinasi wisata rendah karbon berbasis energi surya, NTB sebagai pusat ekosistem penyimpanan energi industri hijau, sementara NTT dengan potensi surya masif sebesar 370 GW dibidik menjadi pusat energi terbarukan nasional.
"Pendekatan yang kita perlukan bukan pendekatan seragam dari Jakarta ke seluruh Indonesia, tapi pendekatan yang membiarkan setiap daerah berkontribusi sesuai dengan potensi dan kebutuhannya sendiri, dengan pemerintah pusat dan PLN sebagai penyedia arah dan tulang punggung jaringan, bukan sebagai satu-satunya pelaksana," tegas Fabby.
Arah kebijakan yang jelas dan tenggat waktu mendesak dari Presiden Prabowo kini harus segera diikuti dengan pembangunan rantai pasok industri dalam negeri, kemudahan akses pembiayaan, dan peningkatan kapasitas pelaksana di lapangan.
"Target 100 GW bukan sekadar angka kapasitas pembangkit. Ini adalah simbol transformasi ekonomi, industri, dan pembangunan daerah, dan keberhasilannya bergantung pada seberapa erat kita menghubungkan visi nasional dengan inisiatif di daerah," pungkas Fabby.
Tentang Program 100 GW PLTS
Program pembangunan 100 Gigawatt (GW) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) menjadi salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat transisi energi nasional.
Pemerintah menargetkan proyek tersebut dapat diselesaikan hanya dalam dua tahun melalui kolaborasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian ESDM, Kementerian Investasi, PLN, serta mitra swasta dan internasional.
Dari total kapasitas yang direncanakan, 80 GW akan dibangun dalam bentuk PLTS komunal yang tersebar di sekitar 80 ribu desa dan dilengkapi sistem penyimpanan energi baterai (Battery Energy Storage System/BESS) berkapasitas 320 GWh di bawah pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih.
Sementara itu, 20 GW lainnya akan dikembangkan sebagai PLTS skala utilitas dengan tahap awal memanfaatkan sekitar 24.000 hektare lahan di Pulau Jawa. Pemerintah memperkirakan kebutuhan investasi mencapai USD100 miliar atau sekitar Rp1.811 triliun, dengan PLN ditugaskan memulai pembangunan awal sebesar 17 GW.
Program ini diprioritaskan untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), terutama di Indonesia Timur, guna menekan biaya penyediaan listrik, mengurangi ketergantungan pada impor BBM, dan menurunkan emisi karbon.
Meski demikian, sejumlah tantangan masih perlu diantisipasi, mulai dari keterbatasan pembiayaan koperasi desa, kapasitas industri panel surya dalam negeri yang belum mampu memenuhi kebutuhan proyek berskala besar, hingga perlunya sistem operasi dan pemeliharaan yang berkelanjutan agar fasilitas PLTS tetap berfungsi optimal setelah selesai dibangun.(*)
