KABARBURSA.COM – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membongkar fakta mengejutkan di balik peluncuran resmi program biodiesel 50 persen atau B50 pada Kamis, 9 Juli 2026.
Prabowo sempat menuntut tim ekonomi serta jajaran menteri Kabinet Merah Putih untuk langsung melompat mengimplementasikan B100 atau bahan bakar nabati murni 100 persen demi mengamankan kedaulatan kedaerahan dan kedaulatan energi nasional secara total.
Kendati target awal tersebut harus disesuaikan secara realistis ke tingkat pencampuran 50 persen, realisasi B50 ini diklaim ampuh menghentikan ketergantungan impor solar dari luar negeri.
Momentum ini sekaligus menjadi titik balik kemandirian energi nasional karena untuk pertama kalinya Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar domestik tanpa menguras devisa.
Prabowo menegaskan, bahwa dirinya terus mendorong tim teknis untuk bergerak cepat mencapai kemandirian energi total sejak masa sebelum pelantikan presiden berjalan.
"Sejak saya belum dilantik sampai saya dilantik, saya teruskan, saya dorong, saya menuntut dari tim saya kemandirian energi. B40 tidak cukup, bahkan pada saat itu saya mendorong ke arah B100. Tapi menteri-menteri saya meyakinkan saya, Pak, dengan B50 saja kita sudah tidak impor solar lagi dari luar negeri," kata Prabowo, Kamis, 9 Juli 2026.
Optimisme Prabowo diperkuat oleh laporan teknis dari Kementerian ESDM. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melaporkan bahwa rata-rata konsumsi solar nasional saat ini berada di angka 38 juta hingga 40 juta kilo liter per tahun, di mana sekitar 3 juta hingga 4 juta kilo liter di antaranya selama ini dipenuhi dari jalur impor.
Bahlil menyebut perintah akselerasi kilat dari Presiden Prabowo berhasil memaksa seluruh tim untuk bekerja keras memangkas waktu uji coba teknis yang biasanya memakan waktu bertahun-tahun, menjadi hanya dalam hitungan bulan.
"Perintah presiden waktu itu, bagaimana caranya pun B50 harus kita bisa luncurkan di 2026. Karena kami memaknai arahan dan perintah presiden tidak hanya persoalan riil 50-nya, tapi persoalan kedaulatan kementerian dan harga diri bangsa untuk bisa kita menghasilkan energi dari negara kita sendiri. Atas dasar arahan tersebut maka kami tim bekerja keras. Alhamdulillah hari ini kita luncurkan, ini tes-tesnya enam bulan. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita, dan ini adalah pertama kali," urai Bahlil.
Selain memerdekakan Indonesia dari belenggu impor solar, program bauran energi ini sukses memberikan dampak ekonomi luar biasa di sektor hulu pertanian.
Konsumsi minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) domestik langsung melonjak tajam dari 15,2 juta ton menjadi berkisar 16,3 juta hingga 17 juta ton, yang secara otomatis mengamankan harga jual tandan buah segar milik petani sawit dari permainan pasar global.
Secara makro, implementasi B50 berhasil menahan laju aliran modal keluar dengan mencatatkan tambahan penghematan devisa negara secara masif, meningkatkan nilai tambah industri CPO menjadi Rp23,49 triliun, serta menyerap 2,1 juta tenaga kerja baru.
"B50 bukan sekadar perpaduan bahan bakar fosil dan nabati. B50 adalah perpaduan antara keberanian mengambil keputusan kepada rakyat dan keyakinan bahwa Indonesia mampu berdiri di atas sumber dayanya sendiri,” ujarnya.
Bahlil Klaim B50 Tingkatkan Penurunan Emisi
Politisi dari Partai Golkar ini juga menyatakan implementasi B50 tidak hanya ditujukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil, tetapi juga mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca yang lebih besar dibandingkan kebijakan B40.
Menurut Bahlil, peningkatan kandungan biodiesel dalam program B50 diproyeksikan mampu memperkuat upaya dekarbonisasi di sektor transportasi maupun industri. Pemerintah memperkirakan penurunan emisi gas rumah kaca meningkat dari 39,66 juta ton CO2 menjadi sekitar 44,4 dan 6 juta ton.
"Lebih dari itu, dalam rangka menjaga bumi kita, ini meningkatkan penurunan emisi gas rumah kaca dari 39,66 juta ton CO2 menjadi sekitar 44,4 dan 6 juta ton. Jadi dia menurunkan konsumsi, peredaran CO2," jelas Bahlil.
Untuk mendukung implementasi program tersebut, Kementerian ESDM telah memperluas cakupan penggunaan B50 di berbagai sektor strategis yang tersebar di lima provinsi. Langkah tersebut dilakukan agar pemanfaatan biodiesel tidak hanya terpusat pada satu sektor, tetapi dapat diterapkan secara lebih luas.
Penerapan B50 mencakup sektor pertambangan di Kutai, Kalimantan Timur, sektor pertanian di Semarang, Jawa Tengah, sektor perkeretaapian di Yogyakarta, hingga sektor transportasi laut di Cirebon, Jawa Barat.
Bahlil juga menegaskan pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap perusahaan pertambangan yang tidak mendukung kebijakan penggunaan B50. Salah satu opsi yang disiapkan adalah melakukan peninjauan terhadap persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) bagi perusahaan yang tetap enggan beralih ke biodiesel produksi dalam negeri.(*)
