KABARBURSA.COM – Kebijakan mandatory bahan bakar nabati B50 yang digenjot pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai belum berpihak pada nasib petani kecil. Desain regulasi yang ada saat ini dituding bias terhadap kepentingan korporasi kakap dan menutup ruang bagi petani swadaya untuk terlibat langsung dalam rantai pasok ketahanan energi nasional.
Sawit Watch mengungkapkan, meski porsi bauran minyak kelapa sawit mentah (CPO) melonjak hingga 50 persen, posisi petani lokal tetap terpinggirkan. Keterlibatan jutaan petani sawit sejauh ini dinilai hanya mentok sebagai penyedia bahan baku mentah berupa Tandan Buah Segar (TBS) dengan posisi tawar yang lemah.
Direktur Eksekutif Sawit Watch Achmad Surambo, menyatakan bahwa dari total data luasan lahan kelapa sawit milik petani yang mencapai di atas 5 juta hektar, belum ada satupun yang terintegrasi langsung dengan program hilirisasi B50 ini.
"Saat ini, terakhir ada Prabowo meluncurkan namanya B50, jadi bahan bakar nabati B50, 50 persennya dari CPO sawit. Nah, ternyata kalau kita dalami, itu tidak ada dari petani. Kalau kita cek data luasan milik petani ya kira-kira di atas 5 juta hektar, jadi hanya TBS saja," ujar Achmad Surambo dalam Rapat Audensi dengan Komisi XII DPR RI, pada Senin, 13 Juli 2026.
Surambo menyoroti bahwa mandeknya keterlibatan petani bukan tanpa alasan. Akar masalahnya terletak pada aspek legalitas formal di tingkat kementerian yang secara terang-terangan tidak mengakomodasi lembaga ekonomi mikro seperti koperasi di sektor hilir bioenergi.
"Intinya, dari sisi kebijakan itu tidak mendukung. Dalam artian di Permen ESDM nomor kalau tidak salah 24 tahun 2021, itu tidak ada tulisan berkenan dengan koperasi. Semua Badan Usaha Bahan Bakar Nabati adalah perusahaan besar begitu," tegasnya.
Kondisi ini dinilai menciptakan jurang pemisah yang lebar antara korporasi besar pengelola kilang biodiesel dengan jutaan petani di sektor hulu. Padahal, jika regulasi dirombak, program B50 memiliki potensi besar sebagai mesin ketahanan energi sekaligus instrumen pengentasan kemiskinan di daerah.
Menurut Surambo, ada anomali jika dibandingkan dengan komoditas energi lainnya.
"Bagaimana ke depan saya berharap kita semua bisa mendorong satu kebijakan untuk bisa petani berkontribusi langsung, artinya menjadi supplier ke Pertamina langsung begitu. Kalau di minyak bumi bisa, kenapa di sawit sepertinya kok enggak bisa begitu?" herannya.
Guna memecah kebuntuan hilirisasi ini, Sawit Watch bersama sejumlah asosiasi petani sawit swadaya berencana mendesak DPR untuk memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Pertemuan tersebut nantinya ditargetkan melibatkan Pertamina dan otoritas terkait guna membedah sumbatan regulasi hilir.
Di tingkat lapangan, beberapa kelompok tani sebenarnya telah bergerak secara swadaya untuk mendirikan unit pengolahan sendiri. Salah satunya di wilayah Jambi, di mana koperasi petani tengah berupaya membangun Pabrik Kelapa Sawit (PKS) mandiri, meski masih terbentur berbagai hambatan struktural.
Sawit Watch menegaskan, kunci sukses dari program B50 jangka panjang adalah menjadikan petani swadaya sebagai subjek, bukan sekadar objek komoditas.
"Kami berharap ke depan itu kita bisa kumpul, mungkin dengan para pihaknya, katakanlah dengan RDPU begitu ya dengan Pertamina, supaya bisa membedah masalah ini agar clear. Sehingga ke depan bisa lahir koperasi-koperasi yang berkontribusi langsung terhadap bahan bakar nabati. Program B50 ini ke depan petani harus langsung menjadi pemilik pabrik PKS," pungkas Surambo.
Tantangan di Industri Sawit, Seperti Apa?
Industri kelapa sawit Indonesia memasuki fase baru pada pertengahan 2026. Sejumlah kebijakan strategis yang mulai diterapkan pemerintah mengubah pola konsumsi domestik, tata niaga ekspor, hingga arah investasi di sektor hilir.
Di sisi lain, tantangan lama di sektor hulu masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Perubahan terbesar dimulai pada 1 Juli 2026, ketika pemerintah resmi meluncurkan program mandatori Biodiesel B50. Melalui kebijakan ini, kandungan biodiesel berbasis minyak sawit dalam solar ditingkatkan menjadi 50 persen, sekaligus menjadi bagian dari upaya menghentikan impor solar secara bertahap.
Implementasi B50 langsung mengubah struktur permintaan minyak sawit di dalam negeri. Untuk memenuhi kebutuhan program tersebut pada paruh kedua 2026, Indonesia diperkirakan membutuhkan tambahan pasokan crude palm oil (CPO) sekitar 1,5 juta hingga 1,74 juta ton.
Artinya, sebagian produksi sawit yang sebelumnya berorientasi ekspor kini mulai dialihkan untuk memenuhi kebutuhan energi domestik.
Perubahan tersebut berlangsung ketika industri sawit juga sedang beradaptasi dengan kebijakan baru di sektor perdagangan.
Sejak 1 Juni 2026, pemerintah mulai menerapkan sistem pelaporan ekspor komoditas melalui mekanisme satu pintu yang dikelola PT Danantara Sumberdaya Indonesia. Sentralisasi tersebut mengubah mekanisme administrasi ekspor yang selama ini dijalankan pelaku usaha.
Pada tahap awal implementasi, perubahan tata niaga tersebut sempat memengaruhi rantai distribusi dan harga di tingkat petani. Harga Tandan Buah Segar (TBS) dilaporkan turun hingga sekitar Rp1.500 per kilogram pada awal Juni.
Namun kondisi tersebut tidak berlangsung lama. Memasuki Juli, harga TBS mulai menunjukkan pemulihan dan bergerak pada kisaran Rp2.400 hingga Rp2.600 per kilogram.
Kenaikan tersebut terjadi seiring mulai berjalannya penyesuaian sistem perdagangan serta meningkatnya kebutuhan bahan baku biodiesel setelah implementasi B50.
Kinerja Industri Sawit Nasional 1Q26
Di tengah perubahan kebijakan tersebut, kinerja industri sawit nasional sepanjang empat bulan pertama 2026 masih menunjukkan tren yang positif.
Berdasarkan laporan terbaru Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), produksi CPO nasional hingga April mencapai 20,46 juta ton. Capaian tersebut menunjukkan pemulihan produksi setelah industri sempat menghadapi dampak cuaca El Nino pada periode sebelumnya.
Di sisi perdagangan internasional, ekspor produk sawit juga masih tumbuh. Nilai ekspor sepanjang periode tersebut meningkat 20,52 persen secara tahunan menjadi sekitar USD13,04 miliar. Peningkatan itu didukung oleh harga CPO dunia yang tetap tinggi, dengan rata-rata mencapai sekitar USD1.408 per ton CIF Rotterdam.
Meski produksi dan ekspor meningkat, persediaan nasional tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan. Hingga April 2026, stok akhir CPO tercatat berada di kisaran 2,55 juta ton. Level tersebut mencerminkan pasokan yang relatif ketat di tengah tingginya permintaan, baik dari pasar ekspor maupun kebutuhan domestik.
Di balik membaiknya kinerja hilir, tantangan utama industri justru masih berada di sektor hulu.
Data Kementerian Pertanian yang dipaparkan dalam webinar nasional pada Juli 2026 menunjukkan luas perkebunan sawit Indonesia telah mencapai sekitar 16,83 juta hektare. Namun besarnya luas lahan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan produktivitas, terutama pada kebun milik rakyat.
Produktivitas kebun rakyat hingga kini masih berada pada kisaran 2 hingga 3 ton CPO per hektare per tahun, jauh di bawah potensi optimal yang diperkirakan dapat mencapai 4 hingga 6 ton per hektare.
Rendahnya produktivitas tersebut berkaitan dengan lambatnya pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Program yang ditujukan untuk mengganti tanaman sawit tua dengan bibit unggul masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari persoalan legalitas lahan hingga proses administrasi yang memerlukan penyelesaian lintas kementerian.
Kondisi tersebut membuat industri sawit saat ini menghadapi dua dinamika yang berjalan bersamaan. Di satu sisi, sektor hilir memperoleh dorongan baru melalui implementasi B50 yang meningkatkan konsumsi domestik dan memperkuat permintaan CPO.
Di sisi lain, sektor hulu masih dituntut meningkatkan produktivitas agar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri tanpa mengurangi daya saing Indonesia sebagai eksportir minyak sawit terbesar di dunia.
Dengan demikian, arah pengembangan industri sawit pada 2026 tidak lagi hanya bertumpu pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi nasional, pasar ekspor, serta percepatan peningkatan produktivitas kebun rakyat sebagai fondasi pasokan jangka panjang.(*)
