KABARBURSA.COM - Pemerintah menyiapkan insentif senilai Rp12,8 triliun untuk Ramadan dan Lebaran, langkah yang dinilai strategis untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah lonjakan kebutuhan musiman. Namun, efektivitas distribusi, akurasi data penerima, dan implikasi jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi tetap menjadi catatan penting agar program ini tak sekadar menjadi stimulus sesaat.
Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, menekankan bahwa Ramadan dan Lebaran bukan sekadar momentum ibadah, tetapi juga perputaran ekonomi yang signifikan tiap tahun, memacu konsumsi dan aktivitas ekonomi di berbagai daerah.
“Ramadan dan Lebaran itu bukan hanya momentum ibadah, tapi juga momentum ekonomi. Setiap tahun perputaran uang meningkat, konsumsi naik, dan daerah-daerah ikut bergerak. Jadi wajar kalau pemerintah hadir dengan mengeluarkan insentif Rp12,8 triliun untuk bantuan pangan dan transportasi,” ujar Anis dalam keterangan di Jakarta, Selasa 24 Februari 2026.
Ia menyatakan dukungan terhadap kebijakan yang meringankan beban masyarakat, terutama di tengah tekanan harga pangan. Meski demikian, fungsi pengawasan DPR tetap krusial untuk memastikan program berjalan optimal.
“Kami mendukung langkah yang meringankan beban rakyat. Tapi kami juga akan memastikan pelaksanaannya benar-benar efektif dan tidak sekadar menjadi kebijakan musiman tanpa evaluasi,” tegas politisi Fraksi PKS itu.
Ketepatan sasaran menjadi sorotan utama. Anis menilai masalah bantuan sosial kerap muncul dari implementasi di lapangan, terutama terkait validitas data dan distribusi.
“Yang paling penting adalah data dan distribusinya. Jangan sampai yang seharusnya menerima malah terlewat, dan yang tidak berhak justru mendapat bantuan. Kuncinya bukan di niat baik, tapi di kualitas eksekusi,” ujarnya.
Secara ekonomi, stimulus Ramadan berpotensi mendorong konsumsi jangka pendek. Saat beban belanja pangan berkurang, masyarakat memiliki ruang untuk kebutuhan lain sehingga ekonomi lokal bergerak. Namun, efeknya sifatnya sementara.
“Untuk jangka pendek, sangat mungkin meningkatkan daya beli. Tapi kita juga harus jujur, dampaknya sifatnya sementara. Daya beli yang kuat tetap harus ditopang oleh lapangan kerja dan pendapatan yang stabil,” jelasnya.
Anis mengaitkan kebijakan ini dengan target pertumbuhan ekonomi 6 persen. Ia menekankan bahwa insentif ini lebih tepat dipandang sebagai faktor pendukung daripada penentu utama.
“Kalau ditanya apakah kebijakan ini bisa membantu target 6 persen? Saya melihatnya sebagai penopang, bukan penentu utama. Stimulus Ramadan ini ibarat vitamin, bukan fondasi. Pertumbuhan ekonomi yang kuat tetap membutuhkan investasi, ekspor, dan kepastian usaha,” jelas legislator Dapil DKI Jakarta I ini.
Pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, sebelumnya mengumumkan rencana penggelontoran insentif selama Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 2026. Paket ini mencakup diskon tarif moda transportasi serta bantuan sosial berupa beras dan minyak goreng.
Dalam setahun terakhir, pemerintah konsisten menghadirkan stimulus fiskal pada momen libur panjang dan Hari Keagamaan Besar Nasional (HKBN), terutama melalui diskon transportasi dan tarif tol. Skema serupa juga diterapkan pada Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.(*)