KABARBURSA.COM - Indonesia Corruption Watch (ICW) ingin memastikan tidak ada kecurangan dalam pemilu 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Kepala Divisi Korupsi Politik ICW, Egi Primayogha, mengatakan di tengah dugaan kecurangan pemilu yang masif, pihaknya ingin memeriksa apakah betul ada kecurangan yang terjadi melalui sistem informasi rekapitulasi.
"Apakah memang betul di situ terjadi kecurangan, manipulasi, ataupun tidak. Jadi kami ingin memeriksa dokumennya terlebih dahulu untuk memastikan bahwa kecurangan itu tidak terjadi," ujarnya kepada media di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Kamis 22 Februari 2024.
Adapun dokumen yang diminta ICW ialah terkait anggaran, pengadaan, dan rekaman elektronik mengenai kerusakan yang pernah terjadi.
Meski begitu, kata Egi, pihaknya belum memeriksa lebih jauh apakah kecurangan itu terjadi atau tidak.
"Sehingga kami membutuhkan dokumennya terlebih dahulu. Tapi dugaan itu muncul dari berbagai pihak termasuk kami, sehingga kami ingin memastikan," kata dia.
Untuk batas waktu, Egi mengatakan KPU memiliki tiga hari waktu kerja untuk menjawab permohonan informasi yang diajukan.
"Sesuai UU keterbukaan informasi publik, nomor 14 tahun 2008, dan peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2019, KPU punya waktu 3 hari kerja untuk menjawab permohonan informasi yang kami ajukan. Jadi kami tunggu, jika tidak ada jawaban dari KPU kami akan mengajukan surat keberatan," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, ICW dan KontraS mendatangi kantor KPU untuk menyampaikan permohonan informasi mengenai permasalahan KPPS dan Sirekap pada Kamis 22 Februari 2024.
Permohonan informasi ini berlandaskan kegelisahan ICW dan KontraS melihat permasalahan Sirekap dan KPPS yang menjadi perbincagan publik dan sorotan berbagai banyak pihak. (Yog/Dev)