KABARBURSA.COM - Pemerintah Australia telah mencabut Bea Masuk Antidumping (BMAD) terhadap impor kertas A4 dari Indonesia, melalui keputusan yang diumumkan pada 26 Februari 2024. Langkah ini muncul setelah hasil rekomendasi penyelidikan Revocation Review oleh Komisi Anti-Dumping Australia yang dimulai pada 5 Mei 2023.
Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Budi Santoso, menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia berhasil meyakinkan Pemerintah Australia bahwa penerapan BMAD terhadap impor kertas A4 sudah tidak relevan berdasarkan ketentuan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 dan peraturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) lainnya, seperti Anti-Dumping Agreement. Seperti dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat 8 Maret 2024.
Keputusan ini dianggap tepat mengingat industri dalam negeri Australia tidak lagi mampu memproduksi kertas yang menjadi objek BMAD.
Direktur Pengamanan Perdagangan Kemendag, Natan Kambuno, menyampaikan bahwa keputusan tersebut berlaku surut sejak 5 Mei 2023.
Oleh karena itu, pelaku usaha memiliki kesempatan untuk mengajukan permohonan pengembalian BMAD yang telah dibayarkan kepada Pemerintah Australia jika ada ekspor kertas ke Australia setelah tanggal tersebut.
Natan menekankan bahwa pencabutan BMAD dapat dianggap sebagai peluang bagi pelaku usaha Indonesia untuk meningkatkan ekspor kertas ke Australia.
Sebagai akibat dari pengenaan BMAD dalam beberapa tahun terakhir, ekspor kertas A4 Indonesia ke Australia mengalami penurunan signifikan. Kemendag melihat momen ini sebagai kesempatan untuk membangkitkan kembali ekspor kertas Indonesia ke Australia, mengingat produk Indonesia memiliki daya saing yang kuat di pasar tersebut.
Penting untuk dicatat bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik, total perdagangan antara Indonesia dan Australia pada tahun 2023 mencapai USD 12,48 miliar, mengalami penurunan 6,39 persen dibandingkan tahun 2022.
Meskipun demikian, kolaborasi yang aktif antara Direktorat Pengamanan Perdagangan Kemendag dan para pemangku kepentingan dianggap sebagai faktor kunci keberhasilan Indonesia dalam mengatasi pengenaan BMAD tersebut.