KABARBURSA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan rinci atas laporan keuangan (LK) Kementerian Pertahanan (Kemhan) tahun anggaran 2023 pada unit organisasi (UO) TNI Angkatan Darat (AD).
Pemeriksaan tersebut dilakukan selama periode 22 Januari hingga 17 Mei 2024. Anggaran belanja UO TNI AD tahun 2023 mencapai Rp54,39 triliun dengan realisasi sebesar Rp53,68 triliun atau 98,71 persen dari total anggaran.
Anggota I BPK, I Nyoman Adhi Suryadnyana, menyampaikan bahwa BPK telah melakukan tahapan pemeriksaan interim pada satuan kerja di lingkungan markas besar, komando utama, dan Badan Pelaksana Pusat AD sebelum melaksanakan pemeriksaan secara rinci.
Dari pemeriksaan interim tersebut, beberapa permasalahan ditemukan, seperti kesalahan penganggaran, aset tetap tak berwujud yang tidak dapat digunakan lagi, dan pemanfaatan barang milik negara yang belum memiliki izin pemanfaatan.
BPK menekankan perlunya penyelesaian permasalahan yang ditemukan agar tidak menjadi masalah berulang di masa mendatang.
Pemeriksaan atas LK bersifat mandatory dan dilaksanakan setiap tahun oleh BPK untuk menilai kewajaran LK yang tercermin pada opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam LK.
Pendekatan pemeriksaan berbasis risiko (risk-based audit) diterapkan dalam pemeriksaan ini, dengan fokus pada aspek-aspek yang berisiko terkait akun atau satuan kerja untuk memperoleh keyakinan yang memadai mengenai kewajaran penyajian LK.