KABARBURSA.COM - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Nixon LP Napitupulu, mengungkapkan bahwa perusahaan saat ini sedang memusatkan perhatian pada proses uji kelayakan bersama salah satu bank syariah di Indonesia menjelang pemisahan atau spin-off unit usaha syariahnya.
"Kami dibantu konsultan salah satu sekuritas terbesar. Kemudian kantor akuntan publik (KAP) terbesar, dan firma hukum terbesar juga yang kami pakai untuk membantu kami melakukan proses due diligence," kata Nixon saat konferensi pers di Jakarta, Senin, 12 Februari 2024.
Nixon menjelaskan bahwa empat aspek dinilai krusial dalam uji kelayakan saat ini, termasuk portofolio keuangan, perjanjian dan ketentuan hukum, kapasitas teknologi, dan kesiapan sumber daya manusia. Proses uji kelayakan ini diharapkan selesai pada April tahun ini.
"Tentang struktur transaksi, harga, belum bisa dijawab. Belum bisa dijawab karena nanti saya mendahului dari due diligence. Tapi kami masih mengerucut ke satu target objek ini dulu (salah satu bank syariah). Dan mudah-mudahan kami fokuskan di sini saja," ungkap Nixon.
BTN berencana memisahkan Unit Usaha Syariah (UUS) atau BTN Syariah, mengingat asetnya telah mencapai lebih dari Rp50 triliun, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah. Pada Desember 2023, aset BTN Syariah mencapai Rp54,3 triliun.
Nixon menyatakan bahwa perusahaan hasil merger harus berdiri paling lambat pada Oktober 2025, sesuai ketentuan OJK. Mengingat waktu persiapan untuk perusahaan baru memerlukan waktu yang signifikan, BTN memutuskan untuk melalui jalur akuisisi.
"Pada waktu itu ada dua bank syariah yang dibidik. Satu kami tinggalkan sebentar. Sekarang kami sedang due diligence yang satu lagi," kata Nixon tanpa menyebutkan nama bank syariah tersebut.
Pada Desember 2023, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan rencana sinergi antara BTN Syariah dan Bank Muamalat untuk menjadi bank syariah besar di Indonesia. Penggabungan ini diharapkan dapat masuk ke dalam 16 besar bank syariah dunia dan menyaingi Bank Syariah Indonesia (BSI).
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, pada Januari 2024, juga menyatakan telah berkomunikasi dengan BTN Syariah dan Bank Muamalat terkait rencana merger, namun hingga saat ini belum ada permohonan perizinan terkait aksi korporasi tersebut.
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.