KABARBURSA.COM - Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang direncanakan naik 12persen pada 2025 dinilai bakal memberatkan masyarakat dan pelaku industri.
Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menyebut teks rasio Indonesia memang relatif lebih rendah dibandingkan banyak negara lainnya.
Namun menurut Faisal, untuk meningkatan teks rasio dengan cara menaikan PPN, akan memberatkan masyarakat maupun pelaku industri.
"Untuk menaikan teks rasio itu juga perlu ada strategi yang tepat. Kalau cara dengan menaikan PPN satu persen dalam kondisi ekonomi seperti sekarang, ini menurut saya dampaknya akan dirasakan lebih berat bagi masyarakat dan pelaku industri," ujar Faisal kepada KabarBursa, Rabu 13 Maret 2024.
Hal tersebut dikatakan Faisal, karena ia menilai kondisi ekonomi saat ini sedang tidak mendukung. Ditambah, lanjutnya, kondisi ekonomi global tengah melambat.
"Ini dikhawatirkan juga berdampak terhadap ekonomi domestik," ucap dia.
Di sisi lain, Faisal menjelaskan kenaikan PPN bukan hanya berdampak kepada harga pangan, namun ke semua jenis transaksi barang dan jasa.
"Kalau PPN lebih mengena ke semua jenis transaksi barang dan jasa bukan cuma harga pangan," terangnya.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberi kode jika tarif PPN bakal naik menjadi 12persen pada 2025.
Kenaikan PPN menjadi 12persen itu merupakan rencana yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Itu artinya, PPN yang saat ini sebesar 11persen, kemungkinan bisa naik menjadi 12persen pada 2025.
Airlangga menegaskan program yang sudah dicanangkan itu akan berlanjut pada pemerintah selanjutnya. Dia menyebut masyarakat sudah menjatuhkan pilihannya yakni berkelanjutan.
“Pertama tentu kita lihat masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan, yakni keberlanjutan. Tentu berbagai program yang dicanangkan pemerintah akan dilanjutkan. Termasuk dalam kebijakan PPN,” kata Airlangga, Jumat 8 Maret 2024. (yog/prm)