KABARBURSA.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerima laporan keuangan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudoyono atau AHY.
“Kinerja anggaran dari Kementerian ATR terbilang cukup baik, terutama dari segi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berhasil melebihi target yang ditetapkan,” ungkap Sri Mulyani, Jakarta, Sabtu 16 Maret 2024
Dia menyampaikan pesan kepada AHY untuk terus menjaga kinerja yang baik tersebut. Pasalnya, kinerja anggaran Kementerian ATR/BPN memiliki peran penting dalam membangun fondasi Indonesia ke depan, terutama dalam upaya mengurangi kemiskinan.
Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN AHY menegaskan komitmennya untuk terus memastikan kepastian hukum atas tanah dan meningkatkan tata ruang yang baik demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
“Ini adalah komitmen dari Kementerian ATR/BPN untuk terus berkomunikasi dan berkoordinasi secara erat dengan Kementerian Keuangan, dalam semangat sinergi untuk mendukung pembangunan nasional,” ujarnya.
Sebelumnya, AHY juga menekankan bahwa pelayanan publik merupakan salah satu wujud nyata dari kehadiran negara bagi rakyatnya.
Dia juga memberikan apresiasi terhadap kinerja Ombudsman RI dalam pengawasan terhadap pelayanan publik.
"Kami memberikan penghargaan atas peran Ombudsman selama lebih dari dua dekade. Sebagai institusi yang independen, Ombudsman telah memberikan pengawasan yang efektif terhadap pelayanan publik dan mencegah praktik-praktik administrasi yang kurang baik," ungkapnya di Jakarta, Jumat.
Kementerian ATR/BPN bertekad untuk turut serta dalam memberikan keadilan dalam masalah pertanahan dan tata ruang, yang juga berkaitan dengan tujuan pengembangan pertumbuhan ekonomi.
"Saya sangat berharap bahwa Kementerian ATR/BPN dapat bekerja sama, berkoordinasi, dan berkolaborasi dengan berbagai lembaga seperti Ombudsman. Sebelumnya, kami juga telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Kepolisian dalam upaya memberantas praktik mafia tanah," tambah AHY.
Lebih lanjut, AHY menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN selalu hadir sesuai dengan tugas dan fungsinya, terutama dalam pengelolaan pertanahan dan tata ruang yang adil dan berkeadilan.
"Dalam laporan yang diterima oleh Ombudsman baik di tingkat pusat maupun daerah, terdapat beberapa yang berkaitan dengan masalah pertanahan, karena masalah pertanahan merupakan isu yang melibatkan berbagai kepentingan masyarakat," tambahnya