KABARBURSA.COM - Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) menyampaikan harapannya bahwa pemerintah membentuk Kementerian Perumahan yang dapat melahirkan terobosan-terobosan dibidang pembiayaan perumahan.
"Karena tantangan di bidang perumahan semakin rumit dan sesuai dengan arah visi misi pemerintahan yang baru, dibutuhkan pembentukan kementerian khusus yang akan bertanggung jawab atas perumahan rakyat ke depan. Hal ini akan memungkinkan program pembangunan 3 juta rumah untuk difokuskan dan diselesaikan dengan lebih baik," kata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) HIMPERRA, Ari Tri Priyono.
Penekanan yang dilakukan oleh Ari bertujuan mendorong target presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka soal target pembangunan 3 juta unit rumah. Ini juga menjadi momentum penting bagi percepatan pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
"Untuk mewujudkan itu dinilai perlu ada dorongan kuat secara politis lewat sebuah kelembagaan khusus. Dengan begitu terjadi lompatan besar, sehingga hambatan dan sumbatan penyediaan perumahan yang terjadi selama ini bisa segera teratasi," ungkapnya.
"Dengan begitu, program rumah MBR tak selalu bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang terbatas setiap tahun," sambung Ari.
Di bawah Kementerian perumahan, lanjut Ari, pemerintah akan memiliki strategi, arah dan langkah yang jelas sehingga political will soal perumahan rakyat bisa tuntas sesuai janji politik yang sudah dicanangkan.
Ia bilang, HIMPERRA sebagai asosiasi pengusaha perumahan yang 90 persen anggotanya merupakan pengembang perumahan bersubsidi, siap melakukan kolaborasi dengan pemerintah.
Ari menuturkan bahwa pihaknya menyakini keberadaan Kementerian perumahan akan memberikan kewenangan melakukan sinkronisasi dan kolaborasi dibidang pembiayaan, baik dari lembaga pemerintah maupun swasta.
Di samping itu, Ari juga mengingatkan pemerintah untuk secepatnya merealisasikan janji penambahan kuota dana subsidi perumahan yang diperkirakan bulan Juli atau selambat-lambatnya bulan Agustus mendatang akan habis. Penambahan kuota ini sangat urgent mengingat dana untuk rumah subsidi ini tak hanya berdampak positif ke pengembang, tapi juga ke ratusan industri terkait.
“Kuota 166 ribu unit rumah tahun ini diprediksi habis pada Juli atau selambat-lambatnya pada Agustus. Tahun lalu saja, kuota 220 ribu unit dan realisasinya mencapai 230 ribu unit. HIMPERRA berharap agar kuota subsidi tahun 2024 minimal sama dengan realisasi tahun lalu. Kalau tidak ditambah, dampak negatifnya akan sangat besar, termasuk ke para MBR” tegas CEO Riscon Group itu.
HIMPERRA berharap janji penambahan kuota bisa direalisasikan sesegera mungkin. Hal ini karena berkurangnya kuota subsidi rumah akan berdampak besar, tidak hanya bagi MBR dan pengembang, tetapi juga industri properti terkait secara keseluruhan.
Ari menekankan bahwa keterbatasan kuota bisa berpotensi menghambat pertumbuhan sektor properti, mengakibatkan terhambatnya pengembangan properti dan meningkatkan risiko kebangkrutan bagi pengembang.
