KABARBURSA.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa kesepakatan perdagangan energi antara Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat tidak akan menambah kuota impor nasional.
“Untuk kebutuhan LPG kita mencapai 8,3 juta ton per tahun, sementara produksi domestik hanya 1,6 juta ton. Artinya, sekitar 7 juta ton masih harus diimpor. Selain itu, ada BBM dan minyak mentah (crude), yang telah kami sepakati pembeliannya senilai 15 miliar dolar AS dari Amerika,” ujar Bahlil, dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Senin, Jakarta.
Ia menekankan, perjanjian ini bukan untuk menambah jumlah impor. Melainkan, sekadar mengalihkan sumber pasokan dari negara lain ke Amerika Serikat. LPG, BBM, dan minyak mentah Indonesia memang sebagian masih bergantung pada impor karena kapasitas produksi domestik belum mencukupi. Namun, total volume tetap sama; hanya asal negara yang bergeser.
Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan, harga pembelian ketiga komoditas energi tersebut tetap mengacu pada mekanisme pasar. Bahkan, LPG dari Amerika Serikat disebut lebih kompetitif dibandingkan negara lain.
“Harganya sama, apakah dari Timur Tengah atau Amerika. Bahkan LPG dari Amerika lebih murah. Jadi, tidak ada beban tambahan bagi negara,” tegasnya.
Menteri ESDM juga menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan mengganggu kedaulatan energi nasional. “Kita hanya mengganti sumber. Volume impor tetap sama, hanya lokasi pemasok berbeda. Kedaulatan bangsa tetap terjaga. Saya tidak mungkin menjual bangsa sendiri,” ujarnya.
Kesepakatan senilai 15 miliar dolar AS ini tercantum dalam Reciprocal Trade Agreement (RTA) atau Agreement on Reciprocal Trade (ART). Finalisasi dilakukan dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump di Washington DC.
Dalam perjanjian itu, Indonesia berkomitmen meningkatkan pembelian produk energi dari Amerika Serikat hingga indikatif 15 miliar dolar AS. Rinciannya mencakup impor LPG sekitar 3,5 miliar dolar AS, minyak mentah 4,5 miliar dolar AS, serta BBM olahan tertentu senilai 7 miliar dolar AS.
Kerja sama ini juga mencakup komoditas energi lain sesuai kebutuhan domestik, termasuk batu bara metalurgi dan teknologi batu bara bersih. Pemerintah menegaskan, seluruh komitmen disesuaikan dengan kebutuhan nasional, harga yang kompetitif, serta kepentingan strategis bangsa.(*)