KABARBURSA.COM - Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, menyoroti biaya upacara 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo. Ini merupakan ide ambisius Jokowi tetapi dengan menggunakan uang negara.
Achmad mengaku telah mencoba mengutak-atik biaya yang harus dibayar negara untuk mendatangkan 6.800 orang undangan ke IKN. Secara rata-rata, setiap negara perlu mengeluarkan uang Rp6.600.000 untuk setiap orang yang berasal dari biaya pesawat, akomodasi, bea makan dan minum, serta pengamanan.
"Diasumsikan bahwa penggunaan kelas ekonomi dan akomodasi yang tidak melebihi satu malam. Jika jumlah tamu yang diundang mencapai 6.800 orang, maka tambahan biaya yang akan dikeluarkan negara untuk merayakan HUT ke-79 RI di IKN adalah sebesar Rp44,8 miliar," ujar Achmad, dikutip Sabtu, 25 Mei 2024.
Dana tersebut, sambung dia, seharusnya dialokasikan untuk keperluan yang lebih mendesak dan bermanfaat dalam jangka panjang. Salah satunya untuk membantu mahasiswa yang tak kuat membayar Uang Kuliah Tungga (UKT).
"Duit itu lebih bermanfaat untuk sektor pendidikan dan kesejahteraan veteran perang, ketimbang sekedar upcara di IKN. Ingat, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang memberikan manfaat besar bagi pembangunan nasional dan masa depan generasi muda Indonesia,” kata dia.
Anggaran Tak Diketahui DPR
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto mengaku tidak tahu berapa besar anggaran untuk periingatan HUT Ke-79 RI di IKN. “Untuk APBN 2024 sudah diputuskan DPR pada Oktober 2023. Untuk penganggaran dan serapannya dilakukan oleh Pemerintah,” ucap Didik.
“Saat ini, DPR baru mendengar Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2025,” sambungnya.
Saat ditanya lebih lanjut mengenai apakah Banggar DPR mendapat bocoran, berapa anggaran yang habis untuk mempersiapkan HUT tersebut, ia mengaku tak tahu menahu. “Itu domainnya pemerintah, silakan ditanya ke pemerintah,” tegasnya.
Anggota Banggar DPR dari Fraksi Partai Golkar, Dave Laksono berpandangan senada. Terkait anggaran HUT Ke-79 RI di IKN, diserahkan kepada pihak Kementerian Sekretariat Negara (Setneg). “Itu dibahas oleh Setneg, tidak ke Banggar,” kata Dave.
Riwayat Biaya HUT RI
Terkait biaya peringatan Kemerdekaan, Achmad mengeluarkan catatan. Di akhir pemerintahan SBY, biaya peringatan HUT ke-69 RI pada 2014 mencapai Rp11,3 miliar.
Melingkupi sewa tenda dan kursi senilai Rp2,5 miliar. Biaya souvenir Rp1,8 miliar, pemasangan tenda dan panggung Rp1,5 miliar, sewa AC dan camera shooting Rp1,5 miliar, pengadaan pakaian sipil Rp1 miliar.
“Juga ada pengeluaran lain seperti dekorasi bunga, pengadaan dan pemasangan umbul-umbul serta sewa mobil box,” papar Achmad.
Masuk periode Jokowi, khususnya 2 tahun pertama menjadi presiden, biaya peringatan Kemerdekaan RI turun menjadi Rp7,8 miliar (2016) dan Rp11,51 miliar (2015).
“Namun sayangnya setelah itu tidak ada transparansi terkait anggaran serta penggunaan dana HUT RI,” paparnya.
Sejak 2017, kata dia menambahkan, perayaan HUT RI di era Jokowi, memiliki tema-tema besar yang beragam. Kegiatannya diwarnai berbagai kegiatan unik, termasuk penggunaan baju adat yang berbeda setiap tahun.
“Upacaranya sangat meriah di Istana Merdeka dengan melibatkan ribuan orang dan para biduan yang menghibur,” ungkapnya.