KABARBURSA.COM – Guncangan geopolitik, lonjakan harga energi, hingga ancaman krisis iklim dinilai mulai menggerus fondasi ekonomi Indonesia. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengingatkan pemerintah agar tidak lagi hanya sibuk memadamkan gejolak jangka pendek, tetapi mulai membangun ketahanan ekonomi yang lebih kuat menghadapi tekanan global.
Peringatan tersebut disampaikan INDEF dalam Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun 2026 bertajuk Menavigasi Guncangan Global Ketahanan Ekonomi Indonesia di Tengah Krisis Geopolitik, Energi, dan Iklim yang digelar di Jakarta pada Kamis, 25 Juni 2026.
Menurut kajian INDEF, ketahanan ekonomi Indonesia sepanjang semester pertama 2026 benar-benar berada di bawah tekanan. Konflik geopolitik yang meluas, termasuk memanasnya hubungan Amerika Serikat dan Iran hingga memicu penutupan Selat Hormuz, dinilai memperbesar ketidakpastian global.
Tekanan itu diperburuk oleh penilaian MSCI terhadap pasar keuangan, sinyal negatif dari lembaga pemeringkat investasi, hingga indikasi kenaikan suku bunga acuan oleh bank sentral Amerika Serikat atau The Fed. “Pada semester I 2026, ketahanan ekonomi Indonesia benar-benar diuji,” demikian bunyi Kajian Tengah Tahun 2026 INDEF dalam keterangan tertulis yang diterima KabarBursa.com, Jumat, 26 Juni 2026.
Meski ekonomi Indonesia masih tumbuh 5,61 persen pada triwulan pertama 2026, INDEF menilai angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kekuatan fundamental ekonomi nasional. Pertumbuhan itu lebih banyak didorong konsumsi selama Lebaran, efek basis perbandingan yang rendah, serta melonjaknya belanja pemerintah pada awal tahun. Sebaliknya, daya beli masyarakat mulai menunjukkan pelemahan yang tercermin dari menurunnya Indeks Keyakinan Konsumen serta melambatnya Indeks Penjualan Riil.
Di sisi fiskal, ruang pemerintah juga dinilai semakin terbatas. Hingga lima bulan pertama 2026, realisasi subsidi dan kompensasi energi telah mencapai Rp203,7 triliun atau sekitar 45,6 persen dari pagu APBN. INDEF menilai skema subsidi berbasis komoditas masih menyisakan persoalan serius karena sebagian manfaatnya justru dinikmati kelompok masyarakat mampu.
“Sebagian manfaat masih dinikmati kelompok mampu akibat skema subsidi berbasis komoditas sehingga terdapat inclusion error,” tulis INDEF dalam kajiannya.
Tekanan yang sama juga mulai dirasakan dunia usaha. Dengan bahan baku mencapai 86,7 persen dari total biaya produksi dan sekitar seperempat masih bergantung pada impor, kenaikan harga energi serta gangguan rantai pasok global terus memangkas margin industri.
Sektor alat angkutan, tekstil, elektronik, hingga industri berbasis energi fosil disebut menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi tekanan tersebut.
Dampaknya mulai terlihat pada kinerja perdagangan luar negeri. Surplus neraca perdagangan Indonesia pada April 2026 hanya mencapai USD0,09 miliar (sekitar Rp1,53 triliun), menjadi level terendah sejak Mei 2020. INDEF mengingatkan apabila tekanan biaya produksi terus berlangsung, ancaman pemutusan hubungan kerja semakin sulit dihindari.
“Jika tekanan tingginya biaya ini terus berlanjut dan mempengaruhi margin usaha, risiko PHK tidak dapat dihindari,” demikian bunyi kajian tersebut.
Untuk mengukur besarnya dampak guncangan global, INDEF melakukan simulasi menggunakan model Computable General Equilibrium (CGE) melalui tiga skenario. Pada skenario pertama, lonjakan harga minyak akibat konflik Timur Tengah diperkirakan memangkas pertumbuhan ekonomi sebesar 0,21 persen, menekan ekspor 2,44 persen, menurunkan upah riil 0,28 persen, meningkatkan inflasi 0,28 persen, serta mendorong impor melonjak hingga 7,8 persen.
Skenario kedua memperlihatkan perlambatan ekonomi negara mitra dagang berpotensi memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,24 persen, menurunkan ekspor 5,05 persen, serta mengurangi upah riil hingga 0,29 persen.
Sementara pada skenario ketiga, fragmentasi perdagangan global dan gangguan rantai pasok diperkirakan memangkas pertumbuhan ekonomi sebesar 0,17 persen, menekan ekspor 1,16 persen, serta mengurangi upah riil sebesar 0,23 persen.
Meski demikian, INDEF menilai Indonesia masih memiliki peluang memperkuat ketahanan ekonomi apabila mampu memanfaatkan momentum krisis sebagai pintu masuk mempercepat transisi energi dan mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.
“Kebijakan ekonomi perlu bergerak dari pendekatan responsif menuju pendekatan transformasional, dari sekadar meredam gejolak menuju membangun ketahanan ekonomi yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan,” tulis INDEF.
Sebagai penutup, lembaga tersebut merekomendasikan tujuh langkah utama, yakni memperkuat stabilitas makroekonomi, menjaga daya beli masyarakat dan kelas menengah, mereformasi subsidi energi agar lebih tepat sasaran, mempercepat transisi energi, memperkuat ketahanan pangan, mengurangi ketergantungan impor bahan baku industri, serta memperluas diversifikasi ekspor.(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.