KABARBURSA.COM – Kenaikan harga plastik yang terus menekan pelaku usaha saat ini memperlihatkan satu masalah lama yang kembali terbuka lebar, yakni ketergantungan Indonesia pada bahan baku impor.
Selama lebih dari separuh kebutuhan nasional masih dipenuhi dari luar negeri, setiap gangguan pada jalur pasok global akan langsung merembet ke biaya produksi di dalam negeri. Dalam konteks sekarang, tekanan itu datang dari terganggunya distribusi nafta akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.
Masalahnya tidak berhenti pada impor yang tinggi, tetapi juga pada konsentrasi jalur distribusi. Dari total impor bahan baku plastik yang mencapai 55 persen kebutuhan nasional, sekitar 70 persen masih melewati Selat Hormuz.
Ketika jalur ini terganggu, maka pasokan nafta ikut tersendat, dan efeknya langsung terasa pada industri plastik nasional yang selama ini menjadikan bahan tersebut sebagai tulang punggung produksi.
Di sinilah lonjakan harga plastik mulai terbentuk. Kelangkaan bahan baku mendorong kapasitas produksi turun, bahkan membuat sebagian lini produksi berhenti.
Tekanan itu kemudian bergerak cepat ke tingkat eceran, memperbesar biaya kemasan dan memukul pelaku UMKM, terutama di sektor makanan dan minuman yang masih sangat bergantung pada plastik sebagai kemasan utama.
Dampaknya menjadi lebih berat karena industri kemasan plastik masih mendominasi pasar domestik. Dengan pangsa mencapai 67,61 persen pada 2025 dan sektor makanan sebagai penyerap terbesar, kenaikan harga plastik bukan lagi isu sektoral semata, tetapi sudah menyentuh rantai usaha yang lebih luas.
Ketika harga kemasan naik, pelaku UMKM tidak hanya menghadapi tekanan biaya, tetapi juga penyusutan margin dan penurunan omzet.
Dalam situasi ini, pemerintah terlihat mengambil dua jalur sekaligus. Jalur pertama bersifat jangka pendek, yaitu mencari alternatif pasokan nafta dari kawasan yang dinilai lebih stabil seperti Afrika, India, dan Amerika.
Langkah ini menunjukkan bahwa fokus awal pemerintah adalah menjaga agar suplai bahan baku tetap masuk, sehingga tekanan harga tidak semakin dalam dalam waktu dekat.
Namun, langkah itu pada dasarnya masih bersifat penyangga, bukan penyelesaian utama. Selama sumber pasokan tetap bergantung pada impor, risiko yang sama bisa berulang ketika terjadi gejolak global berikutnya.
Karena itu, pemerintah juga mulai mendorong jalur kedua yang lebih strategis, yaitu menggeser ketergantungan dari bahan baku berbasis nafta menuju bahan alternatif yang bisa diproduksi di dalam negeri.
Beralih ke Bahan Baku Produktif
Di titik ini, arah kebijakan mulai masuk ke isu substitusi industri. Bambu, rumput laut, dan singkong disebut sebagai bahan baku yang memiliki potensi untuk diolah menjadi bioplastik.
Bagi pemerintah, ini bukan hanya jawaban atas gangguan pasokan, tetapi juga peluang untuk membangun industri hijau yang lebih dekat dengan sumber daya domestik.
Pendekatan ini menarik karena menyentuh dua persoalan sekaligus. Di satu sisi, pemerinta mencoba mengurangi ketergantungan impor yang membuat industri rapuh terhadap gejolak global. Di sisi lain, membuka peluang rantai usaha baru di dalam negeri, terutama bagi UMKM yang bisa masuk ke ekosistem produksi bahan kemasan alternatif.
Masalahnya, transisi ke bahan baku alternatif belum sepenuhnya mudah. Pemerintah sendiri mengakui bahwa rumput laut dan singkong sebenarnya sudah mulai digunakan, tetapi pasar yang belum besar membuat biaya produksinya masih tinggi.
Artinya, tantangan terbesar bukan sekadar teknologi atau bahan baku, melainkan skala pasar yang belum cukup besar untuk menekan ongkos produksi.
Opsi Kebijakan Lainnya
Karena itu, tindakan pemerintah tidak berhenti pada wacana substitusi. Sejumlah opsi kebijakan pendukung mulai dikaji, mulai dari subsidi penggunaan bioplastik, penguatan rumah kemasan bersama, pengurangan penggunaan plastik konvensional, hingga pelatihan dan pendampingan usaha.
Arah ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai melihat persoalan plastik bukan hanya dari sisi perdagangan, tetapi juga dari sisi ekosistem industri.
Jika ditarik dalam satu rangkaian, langkah pemerintah saat ini bisa dibaca sebagai respons bertingkat. Untuk jangka pendek, negara berusaha menjaga suplai dengan membuka sumber impor baru.
Sementara jangka menengah dan panjang, pemerintah mulai mendorong pergeseran menuju bahan baku lokal yang lebih berkelanjutan dan berpotensi memperkuat industri dalam negeri.
Dengan kata lain, pemerintah tidak hanya mencoba memadamkan tekanan harga plastik yang sedang terjadi, tetapi juga mulai menyentuh akar persoalannya. Tantangan utamanya kini ada pada kecepatan eksekusi.
Selama ketergantungan impor belum benar-benar berkurang, setiap gangguan global akan tetap mudah menekan industri plastik nasional dan usaha-usaha kecil yang bergantung padanya.(*)