KABARBURSA.COM - Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), indeks harga konsumen (IHK) menunjukkan penurunan atau deflasi pada Juni 2024, melanjutkan tren deflasi dari bulan sebelumnya.
Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Utama BPS Imam Machdi melaporkan bahwa pada Juni 2024 terjadi deflasi sebesar 0,08 persen secara bulanan (month to month/mtm). Angka ini lebih tinggi dibandingkan deflasi bulan Mei yang tercatat sebesar 0,03 persen.
"Deflasi pada Juni 2024 lebih dalam dibandingkan Mei 2024, dan ini adalah deflasi kedua yang terjadi pada tahun 2024," ujar Imam Machdi dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta, Senin, 1 Juli 2024.
Jika dilihat dari komponennya, penurunan harga terutama disebabkan oleh komponen komoditas pangan yang bergejolak. Komponen ini menyumbang deflasi sebesar 0,98 persen pada Juni, lebih tinggi dari kontribusi deflasi sebesar 0,69 persen pada bulan Mei.
Komponen harga yang bergejolak sering kali dikaitkan dengan daya beli masyarakat, karena pergerakan indeks pada komponen ini dipicu oleh permintaan masyarakat. Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, M. Habibullah, menegaskan hal ini.
"Deflasi dua bulan berturut-turut disebabkan oleh komoditas pangan yang bergejolak," ujar Habibullah.
"Komoditas ini cenderung berfluktuasi karena dipengaruhi oleh sisi penawaran," tambahnya.
Namun, Habibullah menjelaskan bahwa deflasi pada komponen harga bergejolak tidak selalu menunjukkan pelemahan daya beli. Fluktuasi harga ini juga dipengaruhi oleh pasokan, seperti saat panen yang menyebabkan harga turun.
"Dari sisi penawaran, panen mendorong harga turun," katanya.
Lebih lanjut, Habibullah mengatakan bahwa untuk melihat daya beli masyarakat secara lebih akurat, perlu dilihat laju IHK secara tahunan (year on year/yoy), yang menghilangkan faktor musiman.
Pada Juni lalu, inflasi tahunan tercatat sebesar 2,51 persen, turun dari 2,84 persen pada bulan sebelumnya.
Ia juga menyebutkan bahwa untuk mengidentifikasi penurunan daya beli masyarakat, dapat dilihat dari data pergerakan masyarakat selama masa liburan. Data ini membantu mengukur kemampuan masyarakat untuk mengeluarkan dana untuk kebutuhan tersier seperti perjalanan wisata.
"Diperlukan analisis lebih mendalam untuk mengetahui penurunan daya beli masyarakat," ujar Habibullah.
Banyak PHK jadi Faktor Deflasi
Banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya deflasi naik pada Juni 2024.
Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan pada Juni 2024 terjadi deflasi sebesar 0,08 persen secara bulanan (month to month/MoM). Data ini mengalami kenaikan sebesar 0,02 dibanding Mei 2024.
Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, memprediksi deflasi pada Juni 2024 terjadi dikarenakan banyaknya PHK. Akibatnya, kondisi ini menurunkan sisi permintaan.
“Bisa jadi ini menunjukan gelombang PHK yang terjadi ini menurunkan sisi permintaan sehingga produsen juga tidak terlalu berani untuk menyesuaikan harga,” ujarnya kepada Kabar Bursa, Selasa, 2 Juli 2024.
Meskipun faktanya nilai tukar rupiah dan suku bunga membuat biaya produksi menjadi naik, Bhima melihat produsen belum berani untuk menaikkan harga di tingkat retail.
Lebih lanjut Bihima menuturkan, pada deflasi Juni 2024 ini, inflasi intinya sangat kecil. Kata dia, inflasi inti year on year atau secara tahunan itu hanya 1,9 persen.
Menurut dia, hal tersebut harus menjadi catatan bahwa inflasi inti yang rendah menunjukan bahwa masih adanya tekanan dari sisi permintaan sehingga masyarakat menahan diri untuk belanja hingga lebih banyak untuk berhemat.
“Khususnya di kelompok kelas menengah ini bisa jadi karena adanya fluktuasi nilai tukar rupiah jadi mereka mempersiapkan beberapa bulan ke depan punya dana cadangan dan dana tabungan yang lebih besar,” jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengungkap jumlah karyawan di industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Wakil Ketua Umum API, David Leonardi, mengatakan hingga Mei 2024, pihaknya mencatat setidaknya ada sekitar 10.800 karyawan terkena PHK.
“Hingga Mei 2024, total PHK yang terjadi di industri TPT kurang lebih terdapat 10.800 tenaga kerja yang terkena PHK,” ujar dia kepada Kabar Bursa, Rabu 19 Juni 2024.
David membeberkan sepanjang kuartal I 2024 terjadi kenaikan jumlah PHK sebesar 3.600 tenaga kerja atau naik sebesar 66.67 persen. Akan tetapi, lanjut dia, di luar angka ini terdapat tenaga kerja kontrak yang tidak tercatat.
“Di luar angka tersebut ada juga tenaga kerja kontrak yang tidak tercatat sehingga angka PHK yang sebenarnya jauh lebih besar dibandingkan dengan yang tercatat,” katanya.
David menambahkan, pihaknya juga mencatat setidaknya ada 20 hingga 30 pabrik tekstil yang tutup hingga saat ini.
Di sisi lain, dia menyinggung Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Menurutnya, kebijakan ini berdampak buruk bagi produsen pakaian di Indonesia.
“Hal ini sangat berdampak buruk bagi produsen pakaian jadi Indonesia karena impor produk pakaian jadi Indonesia akan masuk ke pasar dalam negeri Indonesia dengan lebih mudah,” jelas dia.
Lebih jauh dia menyampaikan, impor pakaian jadi yang besar, akan meruntuhkan ketahanan industri hilir TPT Indonesia dan memberikan domino efek pada industri intermediate hingga industri hulu TPT dalam negeri.
Di sisi lain, David mengungkapkan berbagai faktor yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di industri tekstil.
Dia menjelaskan salah satu faktor utama yang memicu PHK besar-besaran adalah kondisi ekonomi global yang sedang tidak stabil akibat inflasi.
“Kondisi ini diperburuk dengan adanya ketegangan di Timur Tengah yang berdampak pada jalur pelayaran, sehingga meningkatkan ongkos perjalanan secara signifikan,” tutur David.
Dia mengungkapkan, perang antara Israel-Palestina membuat kapal-kapal harus memutar jalur sehingga meningkatkan biaya pengapalan hingga lima kali lipat. Situasi ini menyebabkan kelebihan pasokan, termasuk dari Tiongkok sebagai produsen tekstil dan produk tekstil (TPT) terbesar di dunia, yang kemudian membanjiri pasar global, termasuk Indonesia.
BPS melaporkan bahwa deflasi telah terjadi selama dua bulan berturut-turut yaitu pada Mei dan Juni 2024. Deflasi secara bulanan atau month to month (mtm) pada Mei sebesar 0,03 persen, sedangkan Juni mencapai 0,08 persen.
IHK Umum Turun
Secara lebih rinci, berdasarkan tahunan, IHK umum turun menjadi 2,51 persen year-on-year (yoy) pada Juni 2024 dari 2,84 persen yoy pada Mei 2024. Inflasi tahun kalender (year-to-date/ytd) untuk semester pertama tahun 2024 tercatat 1,07 persen, lebih rendah dari inflasi ytd 1,37 persen yang tercatat pada semester pertama 2023.
Deflasi bulanan pada kelompok harga bergejolak cenderung tercatat deflasi 0,98 persen mom pada Juni 2024 dari deflasi 0,69 persen mom pada Mei 2024, didorong oleh deflasi pada sebagian besar komoditas makanan.
Komoditas pangan yang berkontribusi paling besar terhadap deflasi adalah bawang merah (0,09 persen), tomat (0,07 persen), dan daging ayam ras (0,05 persen). Deflasi yang terjadi pada banyak komoditas pangan disebabkan oleh normalisasi harga setelah musim panen.
Namun demikian, beberapa komoditas seperti cabai merah dan cabai rawit masih mencatatkan inflasi karena pola tanam dan masa tanam cabai yang relatif lebih panjang dibandingkan dengan komoditas pangan lainnya serta meningkatnya permintaan menjelang perayaan Iduladha. (*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.