KABARBURSA.COM - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bahwa belanja subsidi akan tetap berlanjut di era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Subsidi ini akan difokuskan pada energi dan non-energi untuk menjaga stabilisasi harga dan daya beli masyarakat.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata, mengungkapkan bahwa kebijakan subsidi ini akan diarahkan untuk stabilisasi harga dan mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta petani.
Ia menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan subsidi energi adalah risiko liabilitas kontinjensi akibat penyesuaian harga yang belum terlaksana, sehingga diperlukan kompensasi untuk badan usaha.
Selain itu, tingginya harga komoditas global juga menjadi tantangan, meningkatkan kebutuhan subsidi energi. Isa juga menyoroti pentingnya ketepatan sasaran dalam distribusi subsidi energi.
“Elpiji dan solar masih didistribusikan secara terbuka, ini perlu perhatian lebih agar bisa lebih tepat sasaran dan efisien,” jelasnya.
Untuk subsidi non-energi, pemerintah akan mendorong produktivitas pangan serta mendukung UMKM dan petani. Jenis subsidi yang akan didorong mencakup subsidi pupuk, transportasi umum, bunga kredit program, dan pajak.
Isa menjelaskan bahwa subsidi pupuk akan difokuskan pada komoditas prioritas tinggi, sementara subsidi bunga kredit program bertujuan untuk meningkatkan daya saing UMKM dan menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Subsidi ini penting untuk dipertahankan, namun perlu perbaikan dalam ketepatan sasaran dan modelnya agar tidak membuat penerima menjadi terlalu bergantung,” tambahnya.
Pada tahun 2024, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi sebesar Rp286 triliun, dengan rincian Rp189,1 triliun untuk subsidi energi dan Rp96,9 triliun untuk subsidi non-energi. Anggaran ini menunjukkan tren peningkatan sejak empat tahun terakhir, mulai dari Rp196,2 triliun pada tahun 2020 hingga Rp286 triliun pada tahun 2024.
Hingga April 2024, realisasi belanja subsidi mencapai Rp51,8 triliun, turun 16,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi ini terdiri dari subsidi energi sebesar Rp42,4 triliun dan subsidi non-energi sebesar Rp9,4 triliun.
Dalam rinciannya, subsidi bahan bakar minyak (BBM) disalurkan sebanyak 4,3 juta kiloliter, subsidi elpiji 3 kg sebanyak 2 juta metrik ton, dan subsidi listrik kepada 40,3 juta pelanggan.
Untuk subsidi non-energi, kredit usaha rakyat (KUR) yang disalurkan oleh perbankan mencapai Rp90,5 triliun, tumbuh 68,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Dengan berbagai kebijakan dan alokasi anggaran ini, pemerintah berharap dapat menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Perintah Jokowi ke Kemenkeu
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan arahan kepada Kementerian Keuangan dalam membentuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang kini tengah dibahas bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, mengungkapkan dalam arahan tersebut, seluruh visi-misi presiden dan wakil presiden terpilih yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka harus dimasukkan.
“Arahan pak Jokowi jelas, masukkan semua visi misi presiden terpilih dalam APBN 2025,” kata Febrio dalam agenda Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun INDEF 2024: Presiden Baru, Persoalan Lama, Selasa 25 Juni 2024.
Febrio menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan kini tengah menjalankan perintah tersebut dengan serius. Pembahasan RAPBN 2025 dilakukan secara intensif bersama DPR, dengan komunikasi yang dijaga erat untuk memastikan transisi pemerintahan berjalan lancar.
“Kita ingin melakukan apa yang dinamakan keberlanjutan jadi dengan tidak terdisrupsinya proses ekonomi di dalam proses APBN,” ungkap dia.
Menurut Febrio, APBN 2025 memiliki keunikan tersendiri, karena disusun oleh pemerintahan Presiden Jokowi namun akan dilaksanakan oleh pemerintahan Prabowo Subianto tahun depan. Oleh karena itu, APBN 2025 diharapkan dapat menjaga kestabilan aktivitas perekonomian Indonesia baik pada 2024 maupun 2025.
“Itu tentunya akan baik bagi perekonomian untuk tahun 2024 maupun 2025. Cita-cita kita sama, tetap kita ingin menjadi negara maju pada 2045,” pungkasnya.
Alokasi Anggaran
Sebelumnya, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang dipimpin oleh Thomas Djiwandono, mengumumkan adanya kesepahaman dengan pemerintah saat ini dalam hal alokasi anggaran untuk menjalankan program pemerintahan Prabowo-Gibran pada tahun 2025 mendatang.
Pria yang akrab Tommy itu menegaskan bahwa kerjasama dengan Kementerian Keuangan berjalan lancar dan terus membahas APBN 2025 serta program-program pemerintahan selanjutnya.
“Selama ini, saya harus menggarisbawahi bahwa tidak ada gap sama sekali antara Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto,” ungkapnya dalam Konferensi Pers terkait Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025, Senin 24 Juni 2024.
Dia pun menekankan Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto juga telah melakukan koordinasi pasa pekan lalu. dia mengatakan rapat pertaman tersebut mengedepankan soal sinkronisasi program.
“Yang lebih penting lagi kontinuitas kebijakan antara Presiden Jokowi dan Pak Prabowo,” tuturnya.
Salah satu program utama yang diselaraskan adalah program makanan bergizi gratis. Pemerintah dan tim Prabowo-Gibran telah berkomitmen untuk merealisasikan program ini secara bertahap dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dalam RAPBN 2025.
“Kuncinya bertahap tapi juga tentu dengan prinsip belanja yang berkualitas yang tentunya kita ingin capai target 100 persen secepat mungkin dengan prinsip bahwa postur fiskal menjadi prinsip utama,” kata Thomas.
Selain itu, defisit APBN 2025 akan dipertahankan di bawah 3 persen sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Tommy menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo berkomitmen memenuhi target-target yang direncanakan pemerintah dan telah disepakati oleh DPR RI dalam RAPBN nanti.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan berkomitmen menjaga defisit di bawah 3 persen sebagai bentuk kesinambungan disiplin fiskal.
“APBN 2024 tetap dijaga defisitnya di bawah 3 persen Ini adalah komitmen yang sama dan kami sudah menyampaikan juga kepada presiden terpilih Bapak Prabowo, beliau juga memberikan keyakinan, arahan bahwa beliau komit terhadap defisit di bawah 3 persen,” terangnya.
Postur defisit yang dirancang dalam RAPBN 2025 sebesar 2,29-2,82 persen PDB pun telah memperhitungkan anggaran untuk program makanan bergizi gratis. “Angka Rp71 triliun itu ada dalam range postur defisit 2,29-2,82 persen,” tambahnya.
Sehingga, anggaran untuk program makan bergizi gratis itu akan dialokasikan sebesar Rp71 triliun. Sri Mulyani pun menyatakan kubu Prabowo telaj menyepakati hal tersebut.
“Bapak Prabowo sampaikan beliau setujui pelaksnaaan program Makan Bergzi Gratis dilaksanakan bertahap dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau (di) 2025 disepakati alokasi sekitar Rp71 T didalam RAPBN 2025,” kata Sri Mulyani
Dengan demikian, Sri Mulyani mengatakan keputusan tersebut telah melalui komunikasi dan koordinasi dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran.
“APBN transisi memang harus terus dikomunikasikan, dikoordinasikan, disinkronkan antara pemerintah saat ini yang menyusunnya dengan pemerintah yang akan menjalankan yaitu presiden terpilih dan wapres terpilih yaitu Pak Prabowo dan Gibran,” tegas Sri Mulyani. (*)
Kamus ekonomi Kabar Bursa:
Liabilitas kontinjensi: Jenis utang atau kewajiban perusahaan yang terjadi pada kondisi tertentu saja.
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.