KABARBURSA.COM - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berkeyakinan akan penyerapan Program 3 Juta Rumah meski nanti kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diterapkan pemerintah pada 2025.
Untuk menyikapi rencana kenaikan PPN tersebut, kata Maruarar, pemerintah telah memperpanjang program Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga akhir 2025.
“Kenaikan PPN sudah menjadi ketetapan undang-undang, dan sebagai warga negara kita harus melaksanakannya. Pastinya, kami tidak pasrah begitu saja. Program 3 Juta Rumah ini berbasis gotong royong,” kata Maruarar Sirait di sela kunjungannya di Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput, Jakarta Selatan, Kamis, 28 November2024.
Dia menegaskan, dirinya tidak memiliki kewenangan untuk mengubah kebijakan PPN dalam waktu dekat. Untuk menyiasati biaya Program 3 Juta Rumah akan dilakukan beberapa cara, seperti penghapusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan memanfaatkan tanah hasil sitaan.
“Penghapusan BPHTB ini hanya berlaku untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai kriteria yang ditentukan,” ujar Ara, panggilan akrab menteri ini.
Maruarar menargetkan kebijakan ini dapat diterapkan secara efektif mulai pekan depan, meski implementasinya masih bergantung pada peraturan teknis dari pemerintah daerah masing-masing.
Selain itu, lanjut Maruarar, pemerintah saat ini sedang menyiapkan skema pemanfaatan tanah hasil sitaan milik koruptor.
Dia menyebutkan, sekitar 1.000 hektare tanah hasil sitaan yang dikelola Kejaksaan Agung (Kejagung) telah teridentifikasi. Namun, tanah tersebut masih harus melalui proses legalisasi oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Bank Tanah sebelum dapat digunakan untuk membangun rumah rakyat.
Kata dia, langkah ini sangat perlu dilakukan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah yang anggarannya minim.
“Pemanfaatan tanah sitaan koruptor adalah solusi strategis. Kita tidak bisa hanya mengandalkan anggaran negara untuk mencapai target ini,” pungkasnya.
Tawarkan Investor Asing Berinvestasi
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa pihaknya sedang melakukan pendekatan dengan sejumlah investor asing untuk membiayai Program 3 Juta Rumah.
Maruarar menyebutkan bahwa tengah fokus melakukan market sounding dengan investor asal China dan Abu Dhabi (Uni Emirat Arab).
“Saya sudah meminta Pak Wakil Menteri PKP (Fahri Hamzah) untuk memimpin misi ke luar negeri. Pertama ke Republik Rakyat Tiongkok (China), dan kedua ke Abu Dhabi, untuk memperkenalkan Program 3 Juta Rumah ini,” kata Maruarar di Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput, Jakarta Selatan, Kamis, 28 November 2024.
Dia menegaskan, untuk mendapatkan kepercayaan dari investor, terutama investor asing, bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, pihaknya harus bekerja keras gar dapat memastikan bahwa Indonesia siap menyambut kehadiran investor tersebut.
“Di antaranya penting menciptakan kepastian hukum agar investor tidak ragu berinvestasi di Indonesia,” ujar Ara, panggilan akrab Maruarat Sirait.
Lalu, Maruarar menyinggung soal besarnya pasar di industri hunian atau rumah di Indonesia. Dia mengingat, jumlah backlog rumah saat ini di Indonesia masih mencapai 9,9 juta unit.
Dia pun meminta kepada masyarakat dapat bekerja sama, karena investor ingin memastikan bahwa Indonesia adalah tempat aman untuk berinvestasi.
PT KAI Hibahkan 17 Hektar Lahan
PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI mengalokasikan lahan seluas 17 hektare untuk pembangunan hunian sebagai bagian dari upaya mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi target Presiden Prabowo Subianto.
Beberapa lokasi strategis telah disiapkan, di antaranya di sekitar Stasiun Purwosari dan Stasiun Solo Balapan (Solo), Stasiun Gubeng (Surabaya), Stasiun Cicayur (BSD Tangerang), dan Stasiun Sudimara (Bintaro, Tangerang).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Siarit menegaskan bahwa aset lahan milik negara yang dikelola PT KAI sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai rumah rakyat. Lokasi lahan yang berada di kawasan perkotaan dinilai strategis untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat.
“Kita akan memetakan potensi, permasalahan, dan kesiapan. Banyak tanah negara yang selama ini tidak dimaksimalkan dan tidak ditata dengan baik,” kata Maruarar dalam pernyataan resminya, Kamis, 28 November 2024.
Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan komitmen BUMN untuk terus mendukung program pemerintah, khususnya dalam pembangunan kawasan hunian berbasis transit atau Transit Oriented Development (TOD). Namun, Erick menyoroti pentingnya regulasi yang jelas untuk memperlancar kerja sama antar pihak.
“Banyak gagasan yang telah kami dorong, tapi yang terpenting adalah regulasi. Kalau BUMN saja sering terhambat oleh isu regulasi, apalagi sektor swasta,” ujar Erick.
Erick juga mengapresiasi langkah Menteri PKP dalam mendukung pengembangan kawasan TOD. Rencana pembangunan TOD berikutnya akan difokuskan di sekitar Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, Stasiun Gubeng, dan Stasiun Kiaracondong (Bandung).
“Saat ini kita sudah memiliki 9 TOD. Meski saya tahu itu belum cukup, ini langkah awal yang baik. Dengan regulasi yang dipermudah, saya yakin improvisasi dan pengembangan dapat dilakukan,” ucap Erick.
Pembangunan hunian berbasis TOD diharapkan tidak hanya mendukung target 3 juta rumah, tetapi juga menciptakan kawasan hunian yang terintegrasi dengan moda transportasi publik untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi masyarakat perkotaan. (*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.