KABARBURSA.COM - Anggota DPR RI mengusulkan agar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyampaikan analisis kebijakan dan peta jalan target rasio perpajakan atau tax ratio yang lebih tinggi dari target saat ini, yakni sebesar 12 persen-23 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P mengatakan pihaknya ingin melihat bagaimana peta jalan yang akan ditempuh pemerintah untuk bisa mencapai tax ratio 12 persen-23 persen. Terlebih hal tersebut merupakan aspirasi salah satu fraksi di Komisi XI.
“Selama ini kan perbandingannya antara penduduk dan petugas pajak, kemudian investasi di bidang teknologi informasi, terus regulasi. Kami ingin analisis itu akomodasi masukan dari temen-temen khususnya Fraksi Gerindra yang ingin lihat ruang fiskal besar melalui penerimaan pajak,” tutur Dolfie dalam pertanyannya kepada Sri Mulyani, Selasa 11 Juni 2024 kemarin.
Merespons hal itu, Sri Mulyani menyatakan pihaknya tidak akan menghindar apabila ditugaskan untuk menganalisis capaian tax ratio dan langkah-langkah untuk dapat meningkatkannya, baik dari sisi regulasi, infrastruktur teknologi, hingga sumber daya manusia.
“Nanti kami lihat untuk bisa disusun memang dari analisa di Kemenkeu dengan DJP, kami BKF (Badan Kebijakan Fiskal), DJA (Direktorat Jenderal Anggaran) untuk PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan DJBC (Direktorat Jenderal Bea Cukai) bisa saja kami sampaikan analisa-analisa atau berbagai pemikiran kritis kenapa tax base kami begini dan efektifitas dari collection-nya,” jawab Sri Mulyani dalam rapat itu.
Namun, Sri Mulyani menegaskan hal tersebut memang dapat dipresentasikan tetapi tidak saat penyampaian nota keuangan 2025. Sebab tax ratio 23 persen sangat sensitif bagi masyarakat dan pengusaha, karena bisa saja diartikan sebagai pertanda bahwa pemerintah akan menggencarkan penarikan pajak untuk capai besaran itu.
“Saya tidak minta dikaitkan dengan nota keuangan 2025 karena nanti menimbulkan ekspektasi market atau berbagai pihak, namun saya memahami keinginan dan saya juga setuju tax ratio kita perlu terus ditingkatkan,” lanjutnya.
Pada akhirnya, Komisi XI DPR RI sepakat untuk menghilangkan target atau angka yang terkait dengan tax ratio. Dengan begitu, berdasarkan dokumen keputusan rapat itu diputuskan bahwa “ DJP menyampaikan analisis kebijakan dan roadmap target tax ratio yang lebih tinggi’.
Seperti diketahui, Presiden Terpilih Prabowo Subianto dalam visi-misinya memiliki target untuk meningkatkan penerimaan yang bersumber dari pajak dan penerimaan bukan pajak (PNBP) hingga sebesar 23 persen.
Berdasarkan dokumen visi-misinya, Prabowo ingin meningkatkan anggaran pemerintah dari sisi penerimaan untuk membiayai pembangunan yang sebagian dananya berasal dari anggaran pemerintah.
“Untuk itu, negara membutuhkan terobosan konkret dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri. Pendirian Badan Penerimaan Negara ditargetkan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 23 persen,” sebut dokumen visi-misi Prabowo-Gibran.
Kinerja PDB Indonesia 2024
Pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang signifikan di tengah ketidakpastian global. Pada triwulan I 2024, PDB tumbuh sebesar 5,11 persen (yoy), meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 5,04 persen (yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan konsumsi domestik, terutama konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,91 persen (yoy) dan konsumsi pemerintah yang naik 19,90 persen (yoy) berkat belanja barang yang lebih tinggi.
Proyeksi keseluruhan 2024 menunjukkan pertumbuhan ekonomi dalam kisaran 4,7-5,5 persen, didukung oleh konsumsi dan investasi terkait Proyek Strategis Nasional (PSN). (*)
{
"width": "100 persen",
"height": "480",
"symbol": "ECONOMICS:IDGDP",
"interval": "D",
"timezone": "Etc/UTC",
"theme": "light",
"style": "1",
"locale": "en",
"hide_top_toolbar": true,
"allow_symbol_change": false,
"save_image": false,
"calendar": false,
"hide_volume": true,
"support_host": "https://www.tradingview.com"
}