KABARBURSA.COM - Krisis pemadaman listrik bergilir yang berulang di berbagai wilayah dinilai menjadi bukti nyata rapuhnya kualitas pelayanan publik dan ketahanan energi nasional.
Pengamat memperingatkan bahwa pemadaman ini bukan sekadar gangguan teknis, melainkan ancaman serius yang dapat melumpuhkan aktivitas ekonomi, menurunkan daya saing industri, serta memperlebar ketimpangan sosial.
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengkritik keras fenomena ini. Ia menyebut pemadaman listrik sebagai kontradiksi besar di tengah ambisi besar pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi.
"Apa artinya Indonesia berbicara tentang hilirisasi, digitalisasi, kendaraan listrik, data center, dan pertumbuhan ekonomi tinggi jika listrik sebagai urat nadi paling dasar masih padam bergilir dan masyarakat tidak memperoleh kepastian layanan?" ujar Achmad Nur Hidayat kepada KabarBursa.com, Rabu 24 Juni 2026.
Achmad menjelaskan bahwa dampak pemadaman bergilir langsung memicu kerugian dua lapis, yakni macetnya perputaran ekonomi dan goyahnya kehidupan sehari-hari masyarakat.
Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seperti toko kelontong, pedagang makanan, hingga jasa laundry menjadi korban pertama yang kehilangan pendapatan akibat risiko stok rusak dan gagal memenuhi pesanan.
Lebih jauh, kata Achmad, gangguan ini memperlihatkan wajah ketimpangan sosial yang nyata. Berbeda dengan kelompok mapan yang mampu membeli generator set (genset) atau sistem back-up power, kelompok rentan tidak memiliki bantalan ekonomi yang sama.
"Kelompok paling terdampak bukan selalu yang paling keras bersuara. Mereka adalah rumah tangga berpendapatan rendah, pelaku usaha mikro dan kecil, pedagang makanan, pekerja informal, pasien yang bergantung pada alat listrik, serta warga di kawasan padat yang tidak memiliki cadangan energi," ungkapnya.
Achmad menilai, secara kalkulasi makro, ketergantungan publik terhadap listrik sudah sangat masif. Berdasarkan data akhir 2025, kapasitas terpasang pembangkit nasional mencapai 107,51 gigawatt dengan konsumsi listrik per kapita yang melonjak dari 1.411 kWh pada 2024 menjadi 1.584 kWh pada 2025.
Dengan total pelanggan PLN mencapai 92,87 juta, listrik kini telah bertransformasi menjadi fondasi utama kehidupan sosial-ekonomi.
Ia menegaskan, status PLN sebagai pemegang monopoli alamiah yang ditopang negara menuntut akuntabilitas dan disiplin regulasi yang jauh lebih tinggi. Masalah teknis yang terjadi berulang merupakan indikasi kuat dari buruknya tata kelola energi primer.
Pada tahun 2026 ini, kata dia, potensi defisit pasokan bahan baku pembangkit mulai membayangi. Proyeksi kebutuhan batu bara PLN mencapai 154 juta ton, namun kontrak yang tersedia saat ini baru menyentuh angka 134 juta ton.
"Selain volume, kualitas batu bara juga penting karena sebagian pembangkit membutuhkan spesifikasi tertentu, termasuk batu bara kalori menengah. Ini artinya, pasokan aman di tingkat nasional belum tentu berarti aman di pembangkit tertentu. Ibarat dapur besar, memiliki beras di gudang tidak menjamin makanan matang jika beras yang datang salah jenis, terlambat, atau tidak sesuai kebutuhan dapur," jelasnya.
Titik lemah terbesar dalam manajemen krisis PLN saat ini adalah minimnya transparansi informasi. Pelaku usaha kerap meraba-raba terkait durasi, penyebab, hingga estimasi pemulihan listrik.
Achmad mendesak PLN membuka dashboard pemadaman real-time yang dapat diakses oleh publik.
Selain itu, ia menegaskan tanggung jawab ini tidak boleh hanya dibebankan kepada PLN sebagai operator, tetapi juga kepada pemerintah sebagai regulator dan pembuat kebijakan energi. Pemerintah dituntut memastikan hak ganti rugi konsumen berjalan tanpa birokrasi yang berbelit.
"Kompensasi harus otomatis, masuk dalam tagihan atau token, dan dapat dilihat secara terbuka," kata Achmad.
Jika pemadaman bergilir ini terus dibiarkan menjadi hal biasa, reputasi iklim investasi Indonesia di mata investor global dipertaruhkan.
Achmad mendesak pemerintah segera melakukan audit independen, memperbaiki rantai pasok energi primer, serta mempercepat investasi jaringan dan penyimpanan energi (storage).
"Pemadaman bergilir adalah alarm keras. Ia mengingatkan bahwa pembangunan energi bukan sekadar menambah megawatt, tetapi memastikan listrik menyala sampai ke rumah, warung, sekolah, puskesmas, pabrik, dan kantor kecil. Listrik adalah janji negara yang paling konkret. Ketika ia padam tanpa kepastian, kepercayaan publik ikut meredup," pungkasnya.(*)