KABARBURSA.COM -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus menggenjot program deisalisasi (pembangkit listrik diesel) di berbagai pelosok tanah air, terutama di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Langkah ini dipandang mendesak guna memitigasi risiko pembengkakan anggaran akibat harga bahan bakar minyak (BBM) impor yang sangat fluktuatif di pasar global.
Sebagai gantinya, pemerintah bakal menggunakan potensi energi baru terbarukan (EBT) seperti panas bumi (geothermal), aliran air (PLTA), hingga tenaga surya untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menjelaskan bahwa sinkronisasi program kelistrikan ini merupakan mandat langsung dari presiden yang harus tuntas dalam waktu singkat demi kemandirian energi fiskal.
"Secara keseluruhan deisalisasi dan juga untuk energi baru terbarukan ini harus kita sinkronkan untuk percepatan arahan dari presiden, 3 tahun untuk ini PLTS dan juga deisalisasi ini bisa dilaksanakan. Ini yang kita lagi konsolidasikan," kata Yuliot dalam keterangannya, Jumat 29 Mei 2026.
Menurut Yuliot, wilayah seperti Maluku dan daerah 3T lainnya sejauh ini masih sangat bergantung pada pembangkit berbahan bakar solar.
"Kalau ini berasal dari energi baru terbarukan, berarti kan kita sudah tidak tergantung lagi dengan pengadaan BBM yang sangat fluktuatif. Dengan kita lakukan energi baru terbarukan dari geothermal, PLTA, itu justru ini yang kita upayakan." terang dia.
Di sektor PLTA, salah satu proyek strategis nasional yang tengah dikebut adalah PLTA Batang Toru yang memiliki kapasitas total mencapai 500 Megawatt (MW) berasal dari 4 unit turbin masing-masing berkapasitas 125 MW.
Namun, proyek ramah lingkungan ini sempat terhambat akibat hantaman bencana alam di Sumatra beberapa waktu lalu.
Bencana tersebut merusak infrastruktur penyaluran listrik, sehingga memaksa kementerian untuk memindahkan jalur kabel utama.
"Dampak dari bencana Sumatera kemarin, ini ada delapan tiang transmisi yang kita perlu lakukan relokasi," ungkap Yuliot.
Masalahnya, rencana pergeseran tiang transmisi tersebut menabrak area hijau terlindung. Kementerian ESDM pun kini tengah berkejaran dengan waktu untuk mengurus izin alih fungsi lahan dengan Kementerian Kehutanan.
"Ternyata relokasi ini kan masuk di dalam kawasan hutan. Untuk masuk di dalam kawasan hutan, ya kita juga sudah mengajukan permohonan ke Kementerian Kehutanan untuk percepatan pergeseran dari tiang transmisi yang terdampak, ada delapan tiang itu dipindahkan ke kawasan hutan produksi. Ini kita lagi melakukan koordinasi sinkronisasi pelepasan kawasan hutannya," jabar Yuliot.
Jika hambatan lahan ini selesai, kata Yuliot, masuknya listrik dari PLTA Batang Toru akan memperkuat sistem kelistrikan Sumatera secara bersih tanpa membebani keuangan negara saat nilai tukar rupiah bergejolak.
"Ini ada penguatan kelistrikan juga karena dari energi baru terbarukan itu juga tidak ada dampak terhadap kebutuhan BBM dan juga terkait dengan pengadaan gasnya. Itu justru ini lebih handal dan juga kita mengurangi penggunaan, dan juga walaupun ada fluktuasi rupiah ini tidak akan terganggu ketersediaan," pungkasnya.(*)