KABARBURSA.COM -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan penurunan target produksi siap jual (lifting) minyak dan gas bumi (migas) nasional pada RAPBN 2027.
Untuk mengompensasi penurunan produksi hulu ini sekaligus melindungi daya beli masyarakat dari guncangan harga global, Kementerian ESDM memilih mempertebal alokasi volume subsidi energi serta menyuntik tambahan anggaran subsidi listrik.
Dalam rancangan fiskal 2027, total target lifting migas melandai ke kisaran 1.536 hingga 1.592 barel setara minyak per hari (BOPD), merosot dari target ketuk palu tahun 2026 yang bertengger di angka 1.594 BOPD.
Secara rinci, lifting minyak bumi ditargetkan hanya sekitar 602.000 hingga 615.000 BOPD, sementara tingkat produksi gas bumi melorot ke rentang 934 hingga 977 BOPD dari posisi sebelumnya yang sebesar 984 BOPD.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, pemerintah membuka ruang kompromi dan diskusi bersama parlemen (DPR) untuk mendongkrak performa operasi seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) demi menahan laju penurunan alamiah produksi migas nasional.
"Lifting untuk minyak di 2026 itu di Kisaran 610.000 dan di 2027 kisaran sekitar 602 sampai 615.000 untuk porsi yang ini bisa kita diskusikan, mana ruang yang lebih untuk bisa kita bicarakan dalam konteks untuk meningkatkan kapasitas Lifting daripada seluruh k3s yang ada di negara kita," kata Bahlil saat memaparkan postur anggaran 2027 kepada DPR RI, Senin 15 Juni 2026.
Di tengah penyusutan produksi tersebut, kurva permintaan domestik terhadap energi murah justru meningkat.
Merespons kondisi ini, Kementerian ESDM mempertebal kuota volume BBM dan gas LPG subsidi menjadi 19,343 juta hingga 19,561 juta kiloliter (kl) pada 2027, dari alokasi tahun 2026 yang sebesar 19,17 juta kl.
Beban kuota minyak solar didorong naik ke kisaran 18,80 juta hingga 19,00 juta kl dengan nilai subsidi tetap yang dipatok konisten Rp1.000 per liter.
Selain itu, kuota minyak tanah juga dinaikkan ke level 0,543 juta hingga 0,561 juta kl, sedangkan kuota volume LPG subsidi ditahan stagnan.
"Lpg rata-rata sama, kita alokasikan di angka 8 juta kiloliter sama dengan 2026," lanjut Bahlil.
Selain BBM dan gas, penebalan intervensi fiskal yang paling masif terjadi pada pos ketenagalistrikan.
Anggaran subsidi listrik pada tahun 2027 diproyeksikan melonjak tajam ke kisaran Rp113,45 triliun hingga Rp122,83 triliun, naik signifikan dibandingkan pagu anggaran tahun 2026 yang dipatok sebesar Rp100,83 triliun.
Langkah penambahan anggaran ini diambil sebagai komitmen mutlak guna mengamankan stabilitas tarif listrik nasional di tengah dinamika ekonomi makro. (*)