Konsumsi LPG RI Capai 8,6 Juta Ton, Bahlil Kaji CNG Sebagai Alternatif

KABARBURSA.COM – Pemerintah mulai mengkaji pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai alternatif untuk menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang terus membengkak. Langkah ini muncul di tengah konsumsi LPG nasional yang telah mencapai 8,6 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri baru mampu memenuhi sekitar 1,6 juta hingga 1,7 juta ton.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemanfaatan CNG masih dalam tahap pembahasan dan konsolidasi di internal pemerintah. Namun opsi tersebut dinilai menjadi salah satu alternatif paling potensial untuk mendorong kemandirian energi, khususnya di sektor LPG.

“Sekarang lagi masih dalam pembahasan, yang tadi saya laporkan, adalah kita membuat CNG. Tapi ini masih dalam pembahasan, saya harus finalisasi, dan ini salah satu alternatif terbaik untuk kita mendorong agar kemandirian energi kita di sektor LPG bisa kita lakukan,” ujar Bahlil dalam keterangan resminya yang dikutip Selasa 28 April 2026.

Menurut Bahlil, tantangan terbesar sektor LPG saat ini adalah tingginya ketergantungan terhadap impor. Dari total konsumsi nasional sebesar 8,6 juta ton per tahun, sebagian besar pasokan masih harus didatangkan dari luar negeri.

Kondisi ini menjadikan sektor LPG menjadi salah satu titik rawan dalam ketahanan energi nasional, terutama ketika situasi geopolitik global belum diketahui. Oleh karena itu, pemerintah mulai mencari sumber substitusi yang bahan bakunya tersedia di dalam negeri.

Salah satu yang sedang dipertimbangkan adalah CNG, yang dinilai bisa memanfaatkan cadangan gas domestik tanpa harus bergantung pada impor. Bahlil menjelaskan, bahan baku CNG berasal dari gas alam yang didominasi komponen metana (C1) dan etana (C2), lalu dipadatkan dengan tekanan tinggi agar lebih mudah digunakan dan didistribusikan.

Menurut dia, industri pendukung pengembangan CNG sebenarnya sudah cukup tersedia di dalam negeri. "Kalau CNG itu dari gas, tapi dia dari gas cair C1, C2. Dan itu industri di dalam negeri kita banyak.Tetapi dia memakai satu alat yang kemudian bisa ditekan sampai dengan 250 sampai 400 bar tekanannya sehingga pemakaiannya bisa baik. Tapi sekali lagi ini masih dalam tahap konsolidasi agar kita bisa mencapai hasil yang lebih baik," jelas Bahlil.

Ia menambahkan, saat ini terdapat sekitar 57 badan usaha niaga yang bergerak di bidang CNG. Artinya, dari sisi pelaku usaha, infrastruktur dasar untuk pengembangan CNG sebenarnya sudah mulai terbentuk.

Pemanfaatan CNG sendiri bukan hal baru di Indonesia. Bahlil menyebut energi ini sudah digunakan di sejumlah sektor, seperti hotel, restoran, dan sebagian stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG). Keunggulannya, seluruh bahan baku CNG yang digunakan selama ini berasal dari dalam negeri.

"Tapi kalau untuk CNG, itu sebagian sudah dipakai. Untuk hotel, restoran, itu sudah dipakai. Sebagian SPBG sudah juga dipakai. Dan itu bahan bakunya tidak kita impor, di semuanya negeri. Nah ini yang coba kita cari alternatif," katanya.

Bahlil mengatakan pengembangan CNG menjadi relevan karena sejalan dengan strategi meningkatkan porsi energi berbasis sumber daya domestik. Dalam situasi nasional global yang penuh tekanan, pemerintah menilai seluruh sumber energi lokal harus diprioritaskan untuk menopang kebutuhan.

“Karena era geopolitik yang tidak menentu, kita harus mencari formulasi untuk mencapai survival mode. Semua produksi yang ada di dalam negeri, itu yang kita prioritaskan,” tegas Bahlil.

Selain CNG, pemerintah juga terus menyiapkan berbagai langkah lain untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Beberapa di antaranya adalah optimalisasi lifting minyak dan gas bumi, diversifikasi bahan bakar melalui penerapan B50, serta pengembangan substitusi LPG lain seperti dimetil eter (DME).

Dengan konsumsi LPG yang jauh melampaui kapasitas produksi domestik, kajian pemanfaatan CNG menunjukkan pemerintah mulai bergerak mencari solusi jangka menengah yang lebih realistis. Jika berhasil difinalisasi, CNG berpotensi menjadi salah satu instrumen penting untuk menekan impor energi sekaligus memperkuat fondasi kemandirian energi nasional.(*)