KABARBURSA.COM – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong perbankan nasional, termasuk bank milik negara, mengambil peran lebih besar dalam membiayai proyek hilirisasi sumber daya alam (SDA). Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan asing sekaligus memastikan manfaat hilirisasi lebih besar dinikmati di dalam negeri.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Prof Ahmad Erani Yustika mengatakan arahan Presiden Prabowo cukup jelas, yakni menjadikan hilirisasi sebagai agenda strategis yang dikelola pelaku usaha nasional dengan dukungan pembiayaan domestik sejak tahap awal proyek.
“Sejak tahap pertama, Arahan presiden jelas, bagaimana hilirisasi ini bisa ditangani dan dikelola oleh dalam negeri,” ujar Erani kepada wartawan di Kantor Kementerian ESDM.
Dorongan itu muncul di tengah sorotan bahwa manfaat hilirisasi selama ini dinilai belum sepenuhnya dinikmati Indonesia karena mendominasi pembiayaan asing dalam sejumlah proyek strategis.
Pemerintah karena itu ingin memperkuat peran lembaga keuangan nasional, bahkan sejak tahap awal seperti pra-studi kelayakan.
Meski begitu, Erani menegaskan pemerintah tidak akan secara langsung mengatur sumber pendanaan maupun menunjuk perusahaan tertentu untuk terlibat dalam proyek.
Menurut dia, pilihan pembiayaan tetap merupakan keputusan bisnis, namun arah kebijakan tetap harus sejalan dengan kepentingan nasional.
"Kami tidak merekomendasikan perusahaan mana atau pendanaan dari mana. Itu murni keputusan bisnis. Namun mandat presiden jelas, hilirisasi harus menjadi milik nasional," tegasnya.
Dalam implementasinya, pemerintah melalui satuan tugas hanya berperan pada tahap awal sebagai perancang dan penyusun kajian proyek. Setelah itu, pelaksanaan proyek akan diserahkan kepada entitas yang ditunjuk untuk mengeksekusi.
Prof Erani menjelaskan, kajian yang saat ini dilakukan masih berada pada tahap awal, yakni pra-studi kelayakan, sebelum kemudian dilanjutkan ke tahap studi kelayakan. Fokus utamanya adalah memastikan proyek-proyek tersebut layak secara bisnis sebelum masuk tahap eksekusi.
"Kita ini hanya tim desain kecil, tidak ada anggaran. Kajian awal, nanti diserahkan untuk dilaksanakan. Yang penting kelayakan bisnisnya," katanya.
Ia mengakui realisasi proyek hilirisasi tidak lepas dari berbagai tantangan teknis dan kompleksitas di lapangan. Oleh karena itu, jumlah proyek yang pada akhirnya berjalan bisa berubah seiring proses rasionalisasi dan evaluasi.
“Bisa berkurang, bisa bertambah tergantung rasionalisasinya di lapangan,” ujar Erani.
Di sisi lain, Prof Erani mengungkapkan sejumlah proyek mulai menunjukkan perkembangan, terutama pada hilirisasi timah. Menurutnya, aktivitas di sektor hulu bahkan berpotensi mulai digarap oleh entitas nasional dalam waktu dekat.
“Sudah mulai ada aktivitas di hulu yang akan dilakukan oleh Perminas. Mungkin sebentar lagi, di bawah supervisi dari tim ya, Badan Industri Pertambangan,” katanya.
Dorongan pembiayaan hilirisasi oleh bank nasional ini menegaskan arah kebijakan pemerintah untuk membangun rantai nilai industri yang lebih mandiri. Pemerintah berharap hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah komoditas, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi nasional melalui pengelolaan dan pembiayaan yang berbasis dalam negeri.(*)