KABARBURSA.COM — Tekanan hebat yang melanda pasar keuangan domestik terus memicu kepanikan politik di dalam negeri. Berdasarkan data perdagangan terbaru, mata uang Rupiah kembali terjerembap dengan melemah ke level Rp17.719 per dolar AS. Angkanya semakin mendekati Rp18.000.
Rekor terburuk ini seketika menyalakan alarm di parlemen hingga memunculkan spekulasi liar mengenai pergantian prematur di pucuk pimpinan Bank Indonesia (BI).
Masuknya representasi langsung dari Istana yang juga keponakan Presiden Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono, ke dalam jajaran Deputi Gubernur BI sejak awal tahun sempat dianalisis publik sebagai karpet merah untuk menggeser posisi Perry Warjiyo dengan dalih kegagalan mitigasi kurs. Namun, rentetan spekulasi politik tersebut dinilai salah alamat.
Pasar internasional sejatinya tidak sedang menyoroti kinerja teknis BI, melainkan mulai jengah dengan gaya komunikasi dan arah kebijakan fiskal tim ekonomi bentukan Istana.
Upaya mengaitkan kejatuhan Rupiah dengan isu perombakan faksi di internal Bank Indonesia dipatahkan oleh realitas pasar global dan soliditas internal bank sentral. Dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI yang berlangsung Senin, 18 Mei 2026, Gubernur BI Perry Warjiyo secara demonstratif memperkenalkan jajaran deputinya, termasuk Thomas Djiwandono, seraya menegaskan kepada parlemen bahwa mereka berada di dalam satu tim Dewan Gubernur yang solid.
“Kami semua memang timnya satu tim dewan Gubernur untuk menjunjung tinggi diskusi rapat kerja dalam Komisi 11 DPR RI,” kata Perry.
Pengamat Mata Uang dan Komoditas yang juga Direktur PT Traze Andalan Futures, Ibrahim Assuaibi, menegaskan struktur kepemimpinan BI saat ini memang tidak memiliki korelasi langsung dengan aksi jual yang dilakukan spekulasi internasional.
"Sebenarnya adanya keponakan Prabowo (atau) nggak ada keponakan Prabowo, ya (BI) kayak gitu aja," kata Ibrahim kepada KabarBursa.com, Selasa, 19 Mei 2026.
Menurutnya, siapapun yang menduduki kursi nomor satu di bank sentral saat ini akan menghadapi tembok makroekonomi eksternal yang sama tebalnya. Dimulai dari ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah akibat laporan intelijen mengenai pangkalan bawah tanah Israel di gurun Irak, hingga lonjakan harga minyak mentah Brent dan WTI yang bertahan kokoh di level USD 111 per barel.
Dampaknya, inflasi global meroket dan memaksa bank-bank sentral dunia mempertahankan suku bunga tinggi yang otomatis menyedot modal keluar dari pasar berkembang (emerging markets).
Di tingkat domestik, BI dinilai telah melakukan upaya stabilisasi secara maksimal melalui bauran intervensi tiga pasar sekaligus (triple intervention). "Di pasar internasional siapapun yang menjadi gubernur, misal gubernur Pak Perry itu keluar, tetap saja sama permasalahan," kata Ibrahim.
Langkah BI menguras cadangan devisa hingga tersisa USD146,2 militar dinilai sudah sesuai dengan proksinya demi menahan efek kejut pasar agar tidak menciptakan replika krisis finansial 1998.
Jika koridor moneter BI dinilai sudah berjalan maksimal, lantas mengapa Rupiah tetap menjadi bulan-bulanan spekulan?
Ibrahim menunjuk hidung tim ekonomi pemerintah di bawah koordinasi Kepala Ekonom Istana, Purbaya, sebagai pemicu utama memburuknya sentimen pasar.
Pasar menilai ada pergeseran gaya diplomasi ekonomi yang drastis jika dibandingkan dengan era sebelumnya. Saat menghadiri pertemuan lembaga keuangan internasional di Amerika Serikat baru-baru ini, respons tim ekonomi Indonesia terhadap rekomendasi IMF dan Bank Dunia terkait pengetatan defisit anggaran dan pengurangan subsidi justru dianggap tidak akomodatif.
"Satu contoh, Purbaya pada saat Bank Dunia ke Amerika... mengatakan bahwa Indonesia itu harus seperti ini. Untuk agar defisit anggaran itu jangan melebar, jangan mendekati 3 persen... subsidi ya harus dikurangi. Tapi jawabannya kan enggak, kita enggak bisa gini-gini. Jadi berbeda dengan Sri Mulyani yang selalu, apa dikatakan oleh IMF dan Bank Dunia, selalu dia mengikuti," jelas Ibrahim.
Ibrahim menilai resistensi komunikasi ini dibaca secara negatif oleh pelaku pasar global yang membutuhkan kepastian kepatuhan fiskal. "Nah itu kan enggak, itu ngeyel kalau orang bilang lah. Kalau orang bilang banyaknya ngeyel. Kalau orang ngeyel itu ngenekin. Kalau ngenekin berarti pasar itu juga akan dipermainkan di pasar internasional sehingga Rupiah mengalami pelemahan," lanjutnya.
Anomali pembagian wewenang antara otoritas moneter dan eksekutif ini bahkan sempat diskusi dalam rapat di DPR pada Senin, 18 Mei 2026. Saat dicecar oleh salah anggota Komisi XI untuk memperketat aturan parkir Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam di dalam negeri guna menambah pasokan dolar, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun langsung melemparkan bola panas tersebut kembali ke pangkuan eksekutif.
"Urusan DHE itu memang BI cuma mendapatkan penugasan dari pemerintah. Kebijakan DHE-nya ada di pemerintah," tegas Misbakhun menengahi.
Pernyataan tersebut seolah mengonfirmasi analisis pasar bahwa kunci utama pertahanan struktural pasokan valas sebetulnya tersandera oleh keengganan regulasi dari kementerian teknis di bawah Istana, bukan karena BI tidak bertaji.
Kontradiksi ekonomi-politik ini kian diperparah oleh narasi penenangan dari Presiden Prabowo Subianto yang dinilai tidak sinkron dengan sosiologi masyarakat di tingkat bawah. Pernyataan Prabowo yang menyebut "orang kampung tidak menggunakan dolar dan bisa bertahan dengan kekayaan alam desa" dikritik karena mengabaikan penetrasi teknologi yang telah mengubah perilaku finansial masyarakat daerah.
Fakta ini bahkan dipertegas dalam kesimpulan Rapat Kerja Komisi XI DPR RI. Pimpinan sidang secara eksplisit menyoroti posisi Rupiah yang bertengger di level psikologis Rp17.600 dan meminta publik tidak panik berlebihan karena mengamini bahwa pelemahan ini merupakan imbas dari situasi makro global.
Namun, kepanikan di tingkat tapak kadung terjadi. Data di lapangan menunjukkan bahwa ketakutan terhadap depresiasi Rupiah justru mendorong fenomena currency shifting (perpindahan instrumen tabungan ke valuta asing) secara masif di pedesaan, dipicu oleh rumor liar bahwa Rupiah berpotensi terperosok hingga Rp22.000.
"Prabowo tidak ingat bahwa teknologi sekarang itu lebih maju di kampung daripada di kota... Buktinya, yang banyak pegang valas orang kampung" ungkap Ibrahim.
Masyarakat yang semula menaruh asetnya di instrumen emas batangan atau tabungan konvensional, kini berbondong-bondong memindahkan dana mereka ke mata uang asing seperti Dolar AS, Euro, hingga Dolar Singapura karena efek psikologis ikut-ikutan atau FOMO. Akibatnya, pasokan Rupiah di dalam negeri kian banjir sementara permintaan terhadap valas dari sektor retail domestik ikut mencekik nilai tukar.
“Masyarakat sudah semua ke valas... (valas) banyak, rupiahnya sedikit kan? Nah ini yang membuat pelemahan," ujar Ibrahim.
Simalakama Fiskal, Antara Proyek Strategis dan Beban Utang
Tekanan struktural terhadap nilai tukar kian nyata mengingat beban fiskal APBN yang harus ditanggung pemerintah pada periode kuartal ini sangat masif. Pemerintah dihadapkan pada kewajiban membayar bunga utang jatuh tempo yang nilainya fantastis, yakni mencapai hampir Rp600 triliun.
Untuk menutupi kebutuhan likuiditas tersebut, pemerintah terpaksa menerbitkan surat utang negara. Namun, karena pasar domestik sudah jenuh dan investor asing cenderung menjauh akibat risiko mata uang, pemerintah harus mengambil langkah tidak populer dengan melirik pasar Tiongkok melalui penerbitan Panda Bond.
Meskipun langkah darurat pemerintah yang mulai menghentikan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) patut diapresiasi sebagai langkah pengetatan anggaran—meniru strategi era SBY dan Jokowi saat menghadapi krisis—Ibrahim mengingatkan bahwa pemerintah harus berani melangkah lebih jauh. Program-program politik mercusuar yang memakan biaya jumbo, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, harus dirasionalisasi secara ketat.
"Seharusnya Prabowo fokus juga. MBG, ya coba MBG kita pilih-pilih lah... Jangan MBG itu orang-orang kaya di Jakarta, di kota-kota besar, itu tidak tepat sasaran," tegas Ibrahim.
Evaluasi alokasi ini penting agar defisit anggaran tidak membengkak dan kembali memicu sentimen negatif bagi para pelaku pasar. Anjloknya Rupiah hingga nyaris menyentuh level Rp18.000 per dolar AS bukanlah indikator kegagalan Bank Indonesia.
Jalannya rapat kerja di parlemen pada Senin, 18 Mei 2026, membuktikan bahwa menjadikan krisis kurs sebagai alasan politik untuk melakukan suksesi kepemimpinan di Menara Thamrin adalah langkah keliru yang justru dihindari karena ditakuti pasar global.
Kunci utama penjinakan kurs saat ini sepenuhnya berada di tangan pertahanan fiskal pemerintah. Selama menteri dan tim ekonomi Istana masih memproduksi blunder komunikasi di kancah global, resisten terhadap saran lembaga internasional, dan tidak disiplin dalam menahan ego anggaran proyek politik dalam negeri, selama itu pula spekulan internasional akan terus menekan nilai tukar Rupiah.(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.